05:09 - Sabtu, 30 Agustus 2014

Ketidakadilan dalam Perdagangan dengan Negara Maju

Rubrik: Amerika, Nasional | Kontributor: dakwatuna.com - 04/02/13 | 10:46 | 22 Rabbi al-Awwal 1434 H

Buah Manggis (inet)

Buah Manggis (inet)

dakwatuna.com - Jakarta – Pemerintah telah menghentikan impor sementara produk 13 produk hortikultura mulai Januari-Juni 2013. Namun negara lain protes terhadap kebijakan ini, seperti Amerika Serikat (AS) yang melaporkan kebijakan tersebut ke organisasi perdagangan dunia atau WTO.

Menteri Pertanian, Suswono menyatakan negara-negara maju sangat tidak fair (adil) dalam soal impor. Menurutnya, Indonesia hanya dimanfaatkan sebagai pasar dari produknya. Sehingga sudah sepatutnya kebijakan pengaturan waktu impor 13 produk hortikultura harus ditempuh Indonesia. “Negara-negara maju itu nggak fair,” tegas Suswono.

Ia mencontohkan, saat ini Indonesia yang susah payah memasukan buah manggis ke Australia. Menurutnya, cukup tidak logis jika harus menempuh waktu 6 tahun hanya untuk memasukan produk manggis ke Australia. “Untuk manggis masuk ke Australia itu saja 6 tahun kita bisa masuk ke sana,” jelasnya.

Selain itu, produk minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) yang disebut-sebut mengganggu kesehatan oleh pemerintah Prancis. “Jadi karena alasan-alasan yang nggak masuk diakal dicoba untuk ditujukan ke Indonesia. Kita coba minta secara resmi hasil penelitiannya mereka nggak mau,” tegas Suswono.

Untuk itu, lanjutnya sebagai langkah ke depan pemerintah harus dapat menyiasati WTO. Di satu sisi kita menjaga hubungan dengan negara-negara lainnya, dan di sisi lainnya, negara tidak boleh dirugikan. “Harus pandai menyiasati di WTO. Kalau nggak kita bisa di komplain,” katanya.

Beberapa komoditas Indonesia yang dihadang masuk AS antara lain, pulp & paper, CPO, rokok kretek, tekstil dan yang terbaru adalah udang hasil budidaya. Setiap tahun, AS memang mengalami defisit dalam perdagangan dengan Indonesia. Namun jumlahnya tidak besar. Sementara AS mengeruk kekayan Indonesia dalam jumlah besar.

Berbagai regulasi non-tarief barrier diterapkan AS seperti dumping sampai larangan masuk komoditas yang disubsidi mencerminkan kepanikan AS atas kondisi ekonominya yang kacau balau.

Bayangkan kecurangan AS! Sambil berkampanye lewat WTO yang melarang negara-negara berkembang memberikan subsidi kepada sektor pertanian bagi, AS terus mengucurkan dana subsidi ke sektor pertaniannya. Otomatis, daya saing komoditas pertanian AS pun sangat kuat. Bisa melibas komoditas pertanian negara lain.

Salah satu alasan yang paling sering digunakan AS melarang impor dari Asia, terutama Indonesia adalah isu lingkungan. Regulasi mengenai produk ramah lingkungan sering menyebabkan produk ekspor Indonesia dilarang masuk.

Di kesempatan lain Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Gandi Sulistiyanto mengatakan, “Yang paling sulit bagi ekspor Indonesia adalah non-tariff barriers, misalnya isu lingkungan, produk-produk Indonesia sering terkena.”

Gandi mencontohkan, produk kertas Indonesia pernah dilarang di Amerika Serikat dan Korea Selatan beberapa waktu lalu karena dituduh menggunakan bahan baku dari kayu hasil pembalakan liar. Padahal Indonesia telah memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK) untuk menyeleksi kayu bahan baku industri. Selain itu, CPO Indonesia juga ditolak masuk dalam daftar 53 produk ramah lingkungan APEC.

Gandi menilai isu lingkungan telah digunakan oleh negara-negara kompetitor Indonesia untuk menjatuhkan Indonesia. “Ini ada unsur trade competition, bukan sekedar isu lingkungan,” tambahnya.

Sayangnya, sambung Gandhi, Pemerintah belum berperan memberikan fakta-fakta konkrit bahwa produk kita memenuhi standar internasional. Oleh sebab itu, Gandi meminta pemerintah ikut aktif mensosialisasikan fakta-fakta bahwa produk Indonesia sudah ramah lingkungan dan memenuhi standar internasional. “Para duta besar juga harus ikut mensosialisasikan di berbagai negara,” jelas Gandi.

Saat ini, sedikitnya ada tiga komoditas ekspor Indonesia yang dihambat masuk ke AS. Otoritas perdagangan di Negeri Paman Sam menuding Pemerintah Indonesia telah melakukan perdagangan curang dengan mengguyur subsidi kepada petambak udang, produsen ternak, dan petani hortikultura sehingga harga produk ekspor tersebut lebih rendah ketimbang produk serupa di AS.

Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI, Erik Satrya Wardhana menilai, larangan AS hanya mengada-ada. Alasannya, dalam aturan WTO telah dijelaskan bahwa pemberian subsidi kepada negara berkembang merupakan hal yang sah-sah saja. Subsidi pemerintah RI ke sektor perikanan sangatlah kecil, hanya mencapai 14% saja. Sebaliknya, subsidi pemerintah AS ke sektor perikanan di negara itu sangat besar, yakni pada kisaran 21%.

Menurut Erik, AS kalap karena sulit melepaskan diri dari krisis ekonomi. Akibatnya, mereka mencoba mengatur perekonomian dunia dengan melakukan tudingan-tudingan seperti itu. “Karena itu pemerintah kita harus tegas untuk melawan tuduhan itu demi kedaulatan ekonomi kita,” tandas Erik.

Pemerintah Indonesia, tegas Dia, harus memperjuangkan subsidi yang besar kepada produk Indonesia agar dapat bersaing di pasaran dunia. “Apakah mereka tidak malu menuding negara kita sedangkan subsidi mereka sendiri lebih besar dibandingkan dengan pemerintah Indonesia? Seharusnya pemerintah kita bisa menuntut balik mereka yang mempunyai subsidi lebih besar dibandingkan kita,” beber Dia.

Bagi Erik, pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terhadap perdagangan curang yang dilakukan AS terkait komoditas ekspor yang banyak diperlakukan tidak adil oleh AS. Bila perlu, pemerintah Indonesia bisa melakukan boikot kepada komoditas asal AS. Alasannya, banyaknya komoditas ekspor yang dijegal oleh Amerika Serikat bakal mengakibatkan ekspor Indonesia tidak berkembang.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo juga sudah membantah tuduhan AS terkait kucuran subsidi ke eksportir udang. Menurut dia, eksportir udang beku Indonesia menjual produk tersebut sesuai harga pasaran. “Saya katakan sekali lagi, tidak ada subsidi. Kita selama ini menjual dengan harga normal. Kita tak pernah menjual lebih rendah dari harga pasaran,” kata Cicip.

Bantahan Cicip tersebut sangat beralasan. Pasalnya, harga jual udang ke AS untuk jenis Faname berkisar pada angka US$ 5 ribu per ton, sesuai dengan harga pasaran di negeri Barack Obama. Jadi, Indonesia memang tidak pernah melakukan dumping harga untuk udang seperti yang dituduhkan AS. Malah, dia mengaku aneh dengan tuduhan yang tak beralasan itu. “Program bantuan pemerintah kepada nelayan dan petambak untuk pemberdayaan, bukan subsidi,” tambahnya. (dkw/nrc)

Redaktur: Samin Barkah, Lc

Topik:

Keyword: , , , , , , , , ,


Beri Nilai Naskah Ini:

Nilai 1Nilai 2Nilai 3Nilai 4Nilai 5Nilai 6Nilai 7Nilai 8Nilai 9Nilai 10 (3 orang menilai, rata-rata: 10,00 dalam skala 10)
Loading ... Loading ...


Akses http://m.dakwatuna.com/ dimana saja melalui ponsel atau smartphone Anda.
Iklan negatif? Laporkan!
  • Sukarno Abbaz

    Sekalian usir saja Freeport dari bumi Indonesia. Sebagai pemilik lahan, jatah 2% saja harus negosiasi alot bertahun2. Sungguh AS adalah negara tak beradab. Soal larangan impor produk hortikultura, jelas AS sedang mengancam dan mengemis ke WTO krn kondisi ekonomi dalam negerinya di ambang kehancuran. Kalo tidak berubah sikap, mari doakan AS hancur.

    • Sal Liem

      amin, smoga saja segera tercerai berai seperti mereka mencereaiberaikan negara lain. Smoga amerika menjadi unisoviet ke-2 yang pecah menjadi negara-negara kecil, karena ekonominya yang hancur

  • http://www.facebook.com/retyawanto Retya Wanto

    Lha itu lak saking kietidak mampuannya pemerintah Indonesia. Biar aja mereka export buah ke Indonesia kalau menteri pertanian Indonesia bisa memaksimalkan produk dalam negeri dan masyarakat mau memboikot produk import. Pasti importirnya juga bangkrut. Saya pikir itu salah menterinya yang kurang cerdas

Iklan negatif? Laporkan!
67 queries in 1,580 seconds.