dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsy, meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai menahan diri dan jangan terlalu banyak menyampaikan opini atau pun informasi yang kurang tepat dikonsumsi oleh publik.
Dia mencontohkan pernyataan mengenai acaman bom di gedung DPR. Menurut Aboebakar, bila memang informasi ini valid, seharusya disampaikan kepada Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri atau tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) Polri, sehingga bisa diantisipasi oleh para pihak yang berwenang.
Dia mengatakan, koordinasi dengan mereka akan lebih baik dari pada mengumbar data inteligen ke publik. Hal ini bisa berdampak buruk, bisa memicu kepanikan publik di Jakarta, bahkan ketakutan. “Nah apakah statemen yang seperti ini tidak akan menimbulkan teror?” kata Aboebakar, Minggu (9/9).
Dia menambahkan, hal lain yang disampaikan Ansyaad adalah bahwa teror bom semua ini terkait Abu Bakar Baasyir dan dikatakan bahwa seluruh teror dikendalikan dari balik penjara.
“Opini seperti ini bisa menimbulkan distrust kepada pihak Lapas, seolah mereka kebobolan karena membiarkan napi bebas berkomuniaksi dengan pihak luar. Apalagi diopinikan bahwa dapat saja komando yang diberikan Baasyir menggunakan SMS. Ini kan tidak baik, seolah Lapas memberikan keistimewaan kepada Baasyir untuk dapat menggunakan handphone semaunya,” katanya.
Menurut dia, statemen yang demikian tidaklah baik, karena bisa memicu ketengangan antarlembaga. Bila memang ditemukan bukti yang demikian, mestinya dilaporkan ke Dirjen Lapas supaya ada tindakan yang kongkrit, jangan hanya beropini di media.
“Kami pasti akan membantu mengkomunikasikan hal tersebut dengan Kemenkumham. Hal ini harus diluruskan, jangan sembarangan menuduh orang tanpa ada bukti. Kita harus menghormati asas presumption of innocence. Jangan sampai nanti mereka nanti malah menerima simpati publik, lantaran didzolimi melalui media,” katanya.
Menurut Aboebakar lagi, akan lebih bermanfaat bila kepala BNPT tidak mengumbar pernyataan ataupun opini. Dijelaskan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 salah satu tugas BNPT adalah mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme.
“Oleh karenanya, akan lebih baik bila informasi itu diolah dan dikoordinasikan dengan Desus 88, Detasemen PenanggulanganTeror (Dengultor) , Group 5 Anti Teror dan Detasemen 81 Kopassus, Detasemen Jalamangkara (Denjaka), dan Detasemen Bravo (DenBravo),” kata dia.
Dengan demikian, lanjut Aboebakar, informasi yang ada akan menjadi input yang bermanfaat. “Bukan malah blunder di media atau bahkan membuat keresahan publik,” tuntas politisi PKS itu. (boy/jpnn)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(4 votes, average: 10.00 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
