Home / Berita / Analisa / Kesuksesan Pemilu Tunisia: Demokratisasi dan Islamisasi Pemerintahan

Kesuksesan Pemilu Tunisia: Demokratisasi dan Islamisasi Pemerintahan

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Pendukung Partai Nahdhah (Ennahda party) di Tunisia merayakan dan mengibarkan bendera ketika pertemuan akbar Partai Nahdhah di Ben Arous, Tunisia Utara, pada 21 Oktober 2011, untuk menghadapi pemilu. (Getty Images)

dakwatuna.com – Angin Revolusi Arab yang berhembus sejak awal tahun 2011 dan singgah di beberapa negara kawasan kini mulai menampakkan hasilnya, tepatnya di Tunisia. Hal itu terjadi setelah negara tersebut pada Minggu (23/10), sukses menggelar pemilihan umum pertama pasca revolusi, sejak lengsernya rezim Zine el-Abidine Ben Ali pertengahan Januari silam.

Dalam pemilu kali ini, Tunisia menerapkan sistem pemilihan umum yang bisa dibilang baru bagi mereka: Sistem multi partai. Peristiwa bersejarah tersebut berarti sebuah kemenangan atas sistem pemilu satu partai yang terus diterapkan selama tiga generasi sejak Tunisia merdeka dari penjajahan Perancis pada 1956. Meski, ada ‘efek samping’ dari sistem multi partai tersebut dengan menjamurnya partai politik di Tunisia yang berjumlah 100 partai.

Sejatinya, sistem multi partai dalam pemilihan umum bukanlah suatu hal baru di Dunia Arab. Pada tahun 1989, Sudan telah mempraktekkan sistem tersebut dalam pemilu mereka, pasca lengsernya Ja’far Namiry. Namun, tak lama kemudian pihak militer Sudan mengkudeta pemerintahan sipil terpilih pimpinan Sadiq al-Mahdi lalu membaiat Brigadir Omar al-Bashir yang merupakan pemimpin kudeta tersebut sebagai dewan Komando Revolusi Keselamatan dan sekaligus menjadi Presiden Sudan hingga saat ini.

Aljazair juga pernah menggelar pemilu dengan sistem serupa pada tahun 1990-an, dengan kemenangan partai Islam Front Keselamatan Islam (FIS). Sayangnya, militer Aljazair tidak “merestui” hasil tersebut dan berusaha sekeras tenaga untuk menggagalkan hasil pemilu. Maka, mencetuslah perang saudara berkepanjangan dengan penuh kekerasan. Lebih dari 100.000 orang dinyatakan meninggal, yang mayoritasnya adalah para rakyat sipil.

Adapun di Iraq, pasca tumbangnya rezim Saddam Husein dan partai Ba’ath, sistem multi partai dalam pemilu juga mulai mereka diterapkan. Akan tetapi, pemilu tersebut digelar dalam pengawasan pihak asing, terutama Amerika yang saat itu belum angkat kaki dari negeri seribu satu malam. Di samping perpecahan dan konflik antar kelompok yang tak kunjung mereda hingga saat ini.

Sistem multi partai juga pernah diterapkan oleh Lebanon. Namun, keanekaragaman masyarakatnya yang sekterian memaksa negara tersebut untuk menganut sistem politik khusus yang dikenal dengan konfesionalisme, untuk membagi-bagi kekuasaan semerata mungkin di antara aliran-aliran agama yang berbeda-beda.

Di Mesir dan Yordania, sistem multi partai juga telah diterapkan. Namun, seperti di negara-negara Arab lainnya, sistem tersebut masih belum diterapkan sepenuhnya oleh pemerintah masing-masing.

Maka, secara umum, bisa kita ambil kesimpulan bahwa sistem multi partai yang pernah diterapkan oleh negara-negara Arab belum mampu menciptakan negara yang demokratis, masih banyak kecurangan terjadi dan tak jarang berakhir dengan kerusuhan, bahkan sebuah kudeta.

Nah, pada pertengahan bulan lalu, Tunisia mencoba untuk menggelar pemilihan umum dengan sistem serupa, multi partai. Pemilu yang diramaikan oleh lebih dari 80 partai politik tersebut akhirnya dimenangkan oleh Partai an-Nahdhah yang merupakan partai berideologi Islam terbesar di Tunisia. Partai yang dipimpin oleh Rashid Al-Ghannushi tersebut berhasil meraup 41 persen suara dan “memesan” 90 kursi parlemen dari jumlah keseluruhan 217 kursi.

Pemilu Tunisia kali ini juga berjalan dengan damai hingga pengumuman hasil akhir perolehan suara. Tidak ada pertikaian berarti atau hal lain yang menggagalkan pemilu dan hasil akhirnya, baik dari pihak yang kalah maupun militer. Singkatnya, pemilihan umum multi partai Tunisia telah berhasil memilih wakil-wakil pilihan rakyat.

Satu hal lagi, pemilu Tunisia ini mendapat sambutan hangat oleh rakyatnya. Terbukti, dengan tingginya angka pemilih yang menggunakan hak suaranya yang mencapai lebih dari 80%. Sebuah angka partisipasi rakyat terbesar dalam sejarah pemilu Tunisia, bahkan mungkin dalam sejarah pemilu dunia Arab.

Kesuksesan Tunisia dalam pemilu ini akhirnya banyak menarik perhatian dunia, terutama Dunia Arab yang kini tengah bergelut dengan revolusi masing-masing. Setidaknya, ada dua pelajaran berharga dibalik kesuksesan pemilu Tunisia: Demokratisasi dan islamisasi.

Keberhasilan Tunisia dalam menggelar pemilihan umum pertama pasca revolusi, memberikan harapan baru bagi dunia Arab bahwa demokratisasi merupakan suatu keniscayaan di kawasan. Masyarakat Timur Tengah berharap bahwa demokratisasi kawasan akan mampu membabat habis rezim-rezim diktator yang telah berkuasa selama beberapa dekade. Rezim-rezim yang sangat dikenal sangat tertutup, korup, represif, dan tak jarang memerangi agama dan segala kelompok oposisi.

Di sisi lain, demokratisasi dunia Arab juga akan mematahkan asumsi Barat bahwa demokrasi selalu gagal diterapkan di kawasan sejak akhir abad ke-19. Negara Arab, dengan demokrasinya akan mampu menciptakan suasana lebih terbuka bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Memberi kesempatan bagi segala elemen masyarakat, termasuk kaum Muslim yang merupakan mayoritas untuk berperan dalam menentukan arah dan kebijakan-kebijakan strategis.

Pelajaran lainnya adalah tentang islamisasi. Berhasilnya kelompok Islam politik ke puncak pemerintahan pasti akan banyak mewarnai kebijakan-kebijakan dan corak pemerintahan negara. Dan tampaknya, hal tersebutlah yang telah lama diimpikan oleh rakyat Tunisia yang mayoritas beragama Islam. Mereka mulai jenuh dengan absennya nilai-nilai Islam dalam praktek negara, yang ternyata tak juga mampu mengangkat Tunisia menjadi negara maju. Lebih luas, Tunisia mencoba menjelaskan kepada dunia tentang Islam di tengah sistem demokrasi.

Keberhasilan an-Nahdhah, tentunya akan memberi kepercayaan diri bagi kelompok-kelompok Islam politik di Dunia Arab, khususnya Mesir yang akan menggelar pemilihan umumnya akhir bulan ini. Namun, mampukah mereka meraih kesuksesan seperti yang telah dicapai oleh Tunisia baru-baru ini? Kita tunggu saja hasilnya di penghujung tahun ini. Pastinya, referendum amandemen UUD Mesir pada bulan Maret silam dengan kemenangan pihak yang memilih “ya”, menjadi modal penting tumbuhnya rasa percaya diri kelompok Islam politik untuk memenangkan pemilu Mesir.

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (13 votes, average: 9,23 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Anggota Studi Informasi Alam Islami (SINAI) Mesir. Saat ini terdaftar sebagai mahasiswa tingkat akhir Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar Kairo.
  • LuarBiasa!!! Demokrasi yang bukan merupakan budaya orang arab ternyata mulai nampak di tunisia, tapi ingat, pemilu hanyalah awal dari proses demokrasi, rombakan sistemdan kesiapan aparatur negara adalah PR berikutnya yang tentu akan cukup sulit jika melihat kondisi2 yang telah lewat., bisa praktis asalkan amerika dan dunia barat *membantu* proses demokratisasi tunis, walaupun hampir mustahil demokrasi ala barat bisa dicangkokkan ke dunia arab (demokrasi bisa saja mempunyai corak yang berbeda di tiap budaya kuat yang ada) tapi yang pasti barat akan memberikan pengaruh dan menancapkan kukunya melalui tunis jika mereka *membantu*. Geostrategi wilayah tunisia cukup menjanjikan.

Lihat Juga

Muhamad Humaidah (10), pecatur internasional berkebangsaan Tunisia. (FB KNRP)

Demi Membela Palestina, Bocah Tunisia Rela Kehilangan Gelar Juara Catur Internasioal