Home / Berita / Nasional / PKS: Soal BBM, Jangan Jadikan Ulama Tameng

PKS: Soal BBM, Jangan Jadikan Ulama Tameng

Mustafa Kamal, anggota DPR RI Fraksi PKS

dakwatuna.comAwal minggu ini, Majelis Ulama Indonesia berkunjung ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membahas budaya hemat energi. Usai kunjungan tersebut, MUI mengkaji fatwa haram bagi pengguna BBM bersubsidi atau premium.

Ketua MUI Amidhan menyatakan, dilihat dari segi hak, tidak etis apabila subsidi untuk orang miskin diambil oleh orang mampu. “Mengambil jatah orang miskin itu bisa mengarah ke pelanggaran HAM. Setahu saya, orang kaya yang mempunyai mobil mewah juga tidak mau membeli BBM jenis premium,” kata Amidhan.

Namun kajian fatwa haram BBM bersubsidi tersebut langsung mendapat reaksi keras dari sejumlah masyarakat. MUI dinilai tidak pada ranahnya apabila mengeluarkan fatwa soal BBM. Hal itu dipandang sebagai ranah kebijakan pemerintah yang tidak seharusnya dicampuradukkan dengan persoalan agama.

PKS, salah satu partai koalisi pendukung pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lantas meminta pemerintah untuk menempatkan ulama secara bijak dalam menghadapi persoalan bangsa. “Ulama diperlukan untuk memberi masukan bagi substansi kebijakan pemerintah, tapi pemerintah harus bertanggung jawab penuh untuk kebijakan yang akan mereka ambil,” kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal kepada VIVAnews, Rabu 29 Juni 2011.

“Jangan sandarkan kebijakan pada ulama. Jangan jadikan ulama tameng bagi kebijakan pemerintah. Itu merendahkan ulama,” ujar Mustafa lagi. Ia meminta pemerintah menempatkan ulama pada proporsinya. Pemerintah, lanjut Mustafa, harus mengambil kebijakan secara mandiri.

“Soal BBM, ini kok malah seperti menaruh ulama di depan. Seharusnya pemerintah yang berada di depan,” tegas Mustafa. MUI sendiri belum resmi memutuskan fatwa soal BBM. “Itu hanya usulan, belum ditetapkan sebagai fatwa,” kata Amidhan. (np/Anggi Kusumadewi/VN)

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (13 votes, average: 9,77 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • Ekalita Saripiesant

     dalam islam telah jelas hak dan batil, halal dan haram.Riba haram dan jika ulama didesak buat mengeluarkan fatwa haramnya riba akan lebih afdol drpd mengharamkan yg halal, bbm jika dibeli dengan uang halal dan barang tersedia bebas maka hal ini tidak haram sama keadaannya ketika Rasulullah ditegur Allah krn mengharamkan madu karena condong pada salah satu isterinya..yg haram membeli bbm dengan uang korupsi bahkan membeli ubi goreng dipinggir jalan saja jika dgn uang korupsi saja haram.Dan jika para koruptor ingin membersihkan hartanya maka sedekahkan sebagian harta mereka kumpulkan dan buat program2 yg bermanfaat bagi hajat hidup org banyak/rakyat krn itu adalah uang mereka yg diambil oleh para pencuri negara..

    • ali

      Dari awal komentar mb eka, saya setuju bgt.Tapi mengenai membersihkan harta koruptor dengan sedekah, menurut Saya itu salah besar. Jika harta itu jelas haramnya bagaimana mngkin bisa dibersihkan…..

  • Sayurhaseum

    www. Kalu hanya MUI yang mengeluarkan fatwa. fatwa tersebut tidak berlaku bagi kristen, hindu dan buda konghucu dll. mau aja umat islam ini ditipu. suruh bayar pajak paling mahal. mereka kafiriin yang dapet subsidi :D

  • Sayurhaseum

    www. Kalu hanya MUI yang mengeluarkan fatwa. fatwa tersebut tidak berlaku bagi kristen, hindu dan buda konghucu dll. mau aja umat islam ini ditipu. suruh bayar pajak paling mahal. mereka kafiriin yang dapet subsidi :D

  • Sayurhaseum

    Pemerintah tidak mau
    menjadi bulan-bulanan masyarakat, MUI mau aja dijadiin tameng. padahal
    kalaulah peraturannya tegas dari pemerintah tinggal management tekhnik
    di setiap spbu. jilakau demikian PP lebih kuat dan dapat direalisasikan.
    siap-siap aja di demo ! xi xi MUI kurang kerjaan kalau masih nerusin
    fatwa.
     

  • Chykumu

    MUI telah menerapkan standar ganda, untuk PLN bersubsidi kok tidak ada fatwanya yaa, ada apa ini, sebenarnya telah jelas haram dan hala, Allah telah menetapkannya dengan jelas, kenapa manusia gampang sekali mengaharamkan dan menghalalkan sesuatu yang tidak ada dalam Al Qur’an dan Al Hikmah. Hanya hawa napsu manusia saja sehingga menganalogikan sesuatu menurut kepentingannya, mari kita kembali kepada Allah dan rasulNya. Kembalikan wibawa ulama pada posisinya, kebenaran jangan dicampurkan dengan kepentingan.

  • Anthomassardi

    Nabi Muhammad saw pun dilarang ketika mengharamkan madu,
    walau untuk dirinya sendiri. Karena hanya untuk menyenangkan istri-istrinya
    yang cemburu kepada salah seorang istri Rasulullãh yang biasa menyuguhkan
    madu.  “Hai Nabi, mengapa
    kamu mengharamkan apa yang Allâh halalkan bagimu; kamu menyari kesenangan hati
    istri-istrimu? Dan, Allâh Mahapengampun lagi Mahapenyayang,” (QS at-Tahrim [66]: 1).

  • Anthomassardi

    “Katakanlah: ‘Terangkanlah kepadaku tentang
    rezeki yang diturunkan Allâh kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan
    sebagiannya halal.’ Katakanlah: ‘Apakah Allâh telah memberikan izin kepadamu
    tentang ini atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allâh?’,” (QS Yunus [10]: 59).

  • Anthomassardi

    “Dan, janganlah kamu mengatakan terhadap apa
    yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ‘ini halal dan ini haram’, untuk
    mengada-adakan kebohongan terhadap Allâh. Sesungguhnya orang-orang yang
    mengada-adakan kebohongan terhadap Allâh tiadalah beruntung,” (QS an-Nahl
    [16]:116).

  • Djuhary

    “Ulama diperlukan untuk memberi masukan bagi substansi kebijakan
    pemerintah, tapi pemerintah harus bertanggung jawab penuh untuk
    kebijakan yang akan mereka ambil,”    
     [memang harus ada sinergi antara ulama-umaroh (pemerintah), tentunya dalam kapasitasnya masing2. ulama harus mencerahkan umat, sedangkan pemerintah harus melindungi / mengayomi rakyatnya.] semoga..

  • Djuhary

    Qt apreciate trhadap masukan sdr.pks, meski berkoalisi tp mampu mengkritisi secara objektif dari kebijakan pemerintahan sby. sbuah masukan cerdas untuk kpentingan bangsa.

Lihat Juga

Kunjungan Pimpinan dan perwakilan Anggota DPD RI di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang No 82, Jakarta Selatan, Kamis (18/8/2016). (pks.id)

Terima Kunjungan DPD RI, PKS Dukung Kewenangan DPD Diperkuat