Home / Berita / Nasional / Mediasi PT KAI dengan Pengguna KRL oleh Fraksi PKS Berhasil Turunkan Tarif

Mediasi PT KAI dengan Pengguna KRL oleh Fraksi PKS Berhasil Turunkan Tarif

Ilustrasi (wikipedia)

dakwatuna.com – Jakarta. Polemik mengenai keberatan pengguna Commuter Line Kereta Rel Listrik (KRL) Jakarta-Bogor mengenai penerapan tarif baru sebesar Rp 9000, dijawab Komisi V Fraksi PKS DPR RI dengan mempertemukan PT Kereta Api Indonesia selaku regulator tarif, dengan pengguna KRL yang diwakili oleh Komunitas KRL Mania di Gambir, Sabtu (25/6) siang ini.

Inisiator pertemuan ini adalah Abdul Hakim, selaku Anggota Komisi V dari Fraksi PKS. Menurut Hakim, pertemuan ini penting sebagai sebuah upaya memperoleh jalan keluar atas keberatan pengguna Commuter Line mengenai penerapan tarif baru. “Kami mencoba menjembatani kepentingan berbagai pihak, termasuk dalam hal ini adalah PT KAI selaku regulator tarif, dengan masyarakat pengguna KRL. Dengan demikian aspirasi masing-masing kepentingan bisa terserap” ungkap Hakim.

Pertemuan tersebut dilaksanakan di Ruang Penyetaraan PT KAI di Lantai II Stasiun Gambir  Hadir dalam pertemuan tersebut PT KAI yang langsung diwakili oleh Direktur Utama PT KAI Ignatius Jonan beserta jajaran Direksi PT KAI lainnya. Dari komunitas pengguna KRL Mania, hadir beberapa perwakilan diantaranya Bapak Nurcahyo dan M. Rofiq selaku inisiator Komunitas KRL Mania., dan Agam selaku Humas komunitas KRL Mania. Sedangkan Komisi V DPR diwakili oleh Abdul Hakim dan sesama Anggota Komisi V dari PKS, Sigit Soesiantomo.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun serius tersebut, Abdul Hakim memaparkan mengenai aspirasi dari pengguna KRL Commuter Line mengenai pelayanan PT KAI sekaligus beberapa keluhan dari masyarakat. Hal tersebut dijawab oleh DIrut PT KAI, Ignatius Jonan dengan beberapa kendala yang dihadapi oleh PT KAI, diantaranya adalah posisi dilematis antara logika bisnis dengan pelayanan publik. “Posisi PT KAI dilematis, namun kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat” ungkap Ignatius.

Melalui perdebatan serius, serta dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat pengguna KRL, akhirnya PT KAI bersedia menurunkan tariff baru KRL Jakarta-Bogor sebesar Rp 7000. Hal ini disampaikan langsung oleh Ignatius Jonan. “Dengan mempertimbangkan aspirasi pengguna Commuter Line Jakarta-Bogor, kami bersedia menurunkan tarif menjadi Rp 7000. Kebijakan ini akan segera akan kami sosialisasikan Senin (27/6). Ini adalah untuk kepentingan publik yang lebih besar” ungkap Ignatius.

Abdul Hakim, selaku inisiator pertemuan, menyambut positif perubahan kebijakan tersebut. Dengan demikian, kata Hakim, kebijakan tariff baru ini sekaligus menjadi jawaban atas keluhan pengguna KRL Jakarta-Bogor, sekaligus juga jalan keluar bagi PT KAI untuk menjaga keseimbangan antara logika bisnis dengan kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat. “Ini terobosan penting bagi PT KAI dan seluruh pengguna KRL Jakarta-Bogor” ungkap Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II ini.

Di sisi lain, KRL Mania juga siap mendukung dan mensosialisasikan kebijakan tersebut. Selaku komunitas yang dibentuk sesama pengguna KRL lewat internet,  saat ini, milis KRL Mania diikuti oleh 5000 pengguna. KRL Mania juga eksis di dunia sosial media. Tercatat, saat ini follower di twitter adalah sebanyak 6000 account dan Facebook sebanyak 14.000 pengikut.

Menurut Humas Komunitas KRL Mania, Agam, perubahan kebijakan ini penting agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan terbaik dengan harga yang relatif terjangkau. Sebelum pertemuan ini, kata Agam, Komunitas KRL Mania sudah bertemu dengan Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan serta Staf Khusus Presiden SBY, Andi Arief, dan baru pada pertemuan ini hasil konkrit didapatkan. (fpks)

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (11 votes, average: 9,91 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Rapat Paripurna DPR RI.  (okezone.com)

Meskipun Sudah Disahkan Jadi UU, Perppu Kebiri Harus Tetap Direvisi