Home / Berita / Nasional / Lembaga Zakat Perjuangkan Zakat Sebagai Pengurangan Pajak

Lembaga Zakat Perjuangkan Zakat Sebagai Pengurangan Pajak

Ketua Umum Baznas, Didin Hafidhuddin (RoL)

dakwatuna.com – Yogyakarta, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) KH Didin Hafidhuddin berharap pemerintah dan DPR bisa mengadopsi pemikiran bahwa pembayaran zakat bisa menjadi pengurangan pajak yang harus dibayar warga negara. Ini berkaitan dengan revisi UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut Didin, dengan mengadopsi pemikiran ini dalam perundang-undangan Indonesia, pemerintah dengan sendirinya bisa mendapatkan kemudahan tersendiri, karena kewajiban pajak sesesorang akan semakin transparan.

”Saya yakin dengan mengadopsi pemikiran ini, pendapatan pajak pemerintah akan semakin meningkat, karena akhirnya berapa kewajiban pajak seseorang akan terdeteksi dengan melihat dulu zakat yang dibayarkannya,” kata KH Didin, Kamis (30/9), di sela-sela pelaksanaan World Zakat Forum di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta.

Didin mengatakan, kewajiban zakat umat Muslim adalah 2,5 persen dari kekayaannya. ”Nah bila orang itu membayar zakat misalnya Rp 10 juta, nantinya bisa diketahui minimal orang tersebut mempunyai kekayaan 40 kali dari jumlah uang zakatnya,” tuturnya.

Menurut Didin, Baznas sudah mempunyai konsep-konsep serta sejumlah petunjuk teknis yang sekiranya diperlukan, bila aturan ini bisa direalisasikan. Salah satu contohnya, kata dia, bisa saja nantinya seorang petugas pajak juga menjadi pengumpul zakat. ”Kami baru akan mengemukakan konsep-konsep teknisnya, bila DPR sudah mengatakan mereka akan menyetujui pemikiran ini,” jelasnya.

Didin mengatakan, tanggal 10 Oktober nanti Baznas dan lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia diagendakan akan bertemu dengan Presiden SBY. ”Insyaallah, kami akan sampaikan pemikiran ini dalam pertemuan tersebut,” kata Didin.

Menurut dia, sebenarnya pengurangan pajak dengan pembayaran zakat ini telah berhasil dilakukan di Malaysia. ”Di negara itu sudah terbukti tak ada penurunan pendapat pajak negara dengan diterapkan aturan tersebut,” tutur Didin.

Didin mengatakan, yang terjadi adalah sebaliknya, di Malaysia bisa dilihat adanya korelasi meningkatnya pembayaran pajak warga, dengan meningkatnya zakat yang dibayarkan warganya.

Diungkapkan Didin, selanjutnya, pemerintah juga akan terbantu karena dana zakat tersebut bisa dipakai untuk program pengentasan kemiskinan. ”Kalau dana pajak kan belum tentu untuk pengentasan kemiskinan, bisa untuk pembangunan infrastruktur dan lainnya,” tegasnya. (RoL)

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (2 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • sapto MS

    Kalo di Islam “Zakat” adalah “Pajak” namun sudah ditetapkan oleh “Ketetapan Allah” namun “Pajak” adalah hasil karya para Yahudi yaitu pajak yang sedang kita terapkan sekarang ini Semua kena “pajak” TKW saja kena pajak, padahal pajak, zakat itu dilihat dadri kodrat dan iradatnya, Kapasitas dan kuantitas seseorang, keluarga, atau golongan, namun ada ada sekarang ini Kencingpun dikenakan pajak yang ujung–ujungnya dimakan para “Syeihton dan ummatnya” Bukan para Syekh dan Ummatnya…….

  • sapto MS

    Disatu sisi Ummat islam disuruh Taat kepada “ALLAH” dgn Berpuasa dan menahan lapar dan haus, serta membagikan sedkiti “rizky Allah” kepada hambanya yang tidak atau kurang mampu namun disisi lain “GAYUS-GAYUS” telah bertebaran dan siap “MENGGANYUS/MENGGANYANG” menghabiskan Uang pajak, Apaguna Mesjidi dibangun “BERKUBAH EMAS” sedangkan ummat disampingnya banyak yang “MATI” kelaparan, akhirnya ini bagaikan cerita jaman dulu kala sekali yaitu “LEMBU EMAS” .

Lihat Juga

zakat

Peningkatan Zakat di Indonesia