Arsip Kata Kunci: perintah

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah menghentikan Festival Q! yang melakukan pemutaran film-film bertema Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Sebab, menurut Katib Aam PBNU, Malik Madani, negara berkawajiban menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat termasuk membentengi akhlak dan moral bangsa.

Mantan wakil presiden, Jusuf Kala (JK), mengatakan pembangunan gereja di Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam lima tahun terakhir tersebut, pembangunan gereja di Indonesia mengalami kenaikan hingga 50 persen.

dakwatuna.com – Jakarta. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, pemerintah belum berniat merevisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 yang antara lain mengatur tentang pendirian rumah ibadah. “Belum. Saya tidak mengatakan itu. Kita hanya sedang mempelajari terhadap masukan-masukan,” kata Gamawan ketika ditemui setelah …

Pemerintah akan terus melakukan pendekatan dengan mengundang perwakilan dari kelompok masyarakat Islam untuk menyamakan kriteria dan cara pandang dalam menentukan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha.

"MUI menghimbau kepada semua pihak terutama pemerintah AS dan pimpinan agama di AS untuk mencegah hal tersebut, guna menghindari konflik agama yang sangat luas di dunia," kata Ketua MUI Ma`ruf Amin dalam jumpa pers di Gedung MUI, Jakarta, Selasa.

Kelompok Habaib yang tergabung dalam Rabithah Alawiyah meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut mendesak pemerintah untuk melakukan antisipasi terhadap isu akan dilakukannya pembakaran Al Quran di AS pada tanggal 11 September 2010 mendatang. Hal itu disampaikan Ketua Rabithah Alawiyah Habib Zein bin Smith ketika menerima silaturahim Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan pengurus PKS, Selasa (7/9) di kantor Rabithah Alawiyah, Jakarta.

Meskipun 1 Syawal 1431 dipredisikan bersamaan (10/9) waktunya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan melaksanakan pengamatan hilal pada Rabu (8/9). Hasilnya akan diserahkan ke pemerintah dan menunggu keputusan sidang isbat yang digelar pemerintah besok (8/9).

Musisi legendaris yang dijuluki Raja Dangdut, Rhoma Irama, mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terhadap aliran Ahmadiyah yang masih melakukan praktik keagamaan. "Kami ingin pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, red) bersikap tegas terhadap persoalan Ahmadiyah ini. Kalau tidak, kami akan demo ke Istana agar persoalan ini bisa dipercepat (penyelesaiannya)," kata Rhoma kepada wartawan di Jakarta, Minggu .

"Bukan saya yang akan menghukum, tapi undang-undang. Kominfo hanya menjalankan perintah. Bangun server di Indonesia itu perintah UU ITE No. 11/2008 dimana seluruh penyedia jaringan layanan telekomunikasi yang berbisnis di Indonesia harus membangun data centernya di sini," tegas menteri di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (2/9/2010).

Sikap dasar Muhammadiyah tak berubah soal Ahmadiyah. Sebagaimana yang tertuang dalam keputuan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Tahun 1933, Muhamaddiyah menyatakan, siapa pun yang mengakui adanya nabi akhir selain Muhammad saw maka dihukumi kafir.