Anggota Panja RUU KUHP dari F-PKS Nasir Djamil menegaskan jika sejak awal F-PKS DPR RI konsisten mengusulkan pemidanaan terhadap perilaku LGBT dan predator seks anak dalam RUU KUHP.
Baca selengkapnya »DPR Dukung Peningkatan Anggaran BNPT 2016
Komisi III juga siap mendukung perbaikan regulasi untuk meningkatkan kinerja BNPT.
Baca selengkapnya »Politisi PKS: Pasal Homoseksual Harus Berlaku Bagi Orang Dewasa Juga
Homoseksual merupakan tindakan yang menyimpang dan keji serta...
Baca selengkapnya »DPR Minta Aparat Ungkap Kasus Pengeroyokan Siswa di Aceh
Nasir Djamil meminta pihak kepolisian mengungkap kasus kematian seorang siswi kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Keunaloi, Seulimum, Aceh.
Baca selengkapnya »Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Agung Dipertanyakan
"Terutama terhadap penanganan kasus yang sedang ditangani kejaksaan agung saat ini," kata Nasir
Baca selengkapnya »DPR Sebut Masih Ada Kontradiksi Kodifikasi Dalam Rancangan KUHP
"Rekodifikasi dalam RKUHP terlihat setengah hati, masih ditemukan kontradiksi system kodifikasi di dalamnya,” kata Nasir.
Baca selengkapnya »UU Kepolisian Sudah Tidak Relevan dan Harus Direvisi
"Sebetulnya Undang-Undang tersebut sudah akan direvisi, karena sejumlah kalangan menganggap terlalu dini, kemudian diurungkan. Tetapi melihat situasi dan kondisi sekarang ini, perlu...
Baca selengkapnya »MUI Minta PKS Kawal RUU Jaminan Produk Halal
Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap pemerintah tidak mengambilalih proses sertifikasi halal. Pemerintah sebaiknya berperan dalam melakukan sosialisasi hingga regulasi dan pengawasan. Demikian diungkapkan Ketua MUI KH Amidhan saat bersilaturahim dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Rabu (13/2) di Gedung DPR.
Baca selengkapnya »RUU Jaminan Produk Halal Ditarget Selesai Dibahas Februari 2013
Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) kini sudah sampai pada babak akhir pembahasan di DPR RI. RUU tersebut ditargetkan selesai dibahas Februari 2013. "RUU JPH sudah memasuki babak akhir pembahasan. Ada dua poin yang krusial, yaitu tentang Badan atau Lembaga Penjamin Produk Halal dan sifat dari pendaftaran produk halal itu sendiri," kata Nasir Djamil, Selasa (22/1/2013).
Baca selengkapnya »Wartawan Aceh Bentuk Kaukus Peduli Syariat
Anggota Komisi VIII DPR RI, Nasir Djamil, mengaku sempat kaget dengan langkah sejumlah wartawan Aceh yang membentuk dan mendeklarasikan Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI). Ia berharap, kehadiran KWPSI ini akan menyeimbangkan pemberitaan tentang penerapan Syariat Islam di Aceh ke kalangan dunia internasional.
Baca selengkapnya »