Melalui Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH), dikatakan Nasir, sistem pengawasan terpadu, terencana, dan menyeluruh bisa diciptakan. Dan negara menjadi aktor utama yang berwewenang serta bertanggungjawab dalam mengatur peredaran produk-produk tersebut.
Baca selengkapnya »Terkait Tawuran Pelajar, DPR Tinjau Lapangan dan Polres Jaksel
Aksi tawuran pelajar yang marak di Jakarta akhir-akhir ini, menyita perhatian sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Oleh karena itu, Kamis (27/9) siang, tujuh anggota Dewan langsung turun ke lapangan dan meninjau Gedung Polres Metro Jakarta Selatan. Kunjungan ini dilakukan karena Polres Metro Jaksel adalah pihak yang kini menangani dua kasus tawuran di Jakarta.
Baca selengkapnya »Nasir Djamil: KPK Tak Punya Nyali Ungkap Kasus Besar Seperti Century Gate dan Hambalang
Hingga kini, kasus-kasus besar seperti bailout Century dan Hambalang belum juga terungkap. Untuk itu, tak salah jika Komisi Hukum DPR mempertanyakan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR, Nasir Djamil, KPK belum menunjukkan tanda-tanda bisa membongkar kasus-ksasus besar tersebut.
Baca selengkapnya »Jangan-jangan Ada Skenario Asing di Kasus Sampang?
Kasus kekerasan terjadi di Sampang, Madura, Minggu (26/8). Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil, menilai jangan-jangan ada skenario asing atas kekerasan yang terjadi antar warga dan kelompok minoritas Syiah di Sampang. "(Kekerasan di Sampang) bisa jadi jangan-jangan ada skenario asing yang ingin mengacaukan situasi keberagamaan di Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi III DPR dari FPKS, Nasir Djamil, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/8/2012).
Baca selengkapnya »