Arsip Kata Kunci: muhammadiyah

Pengaturan Ormas dalam UU sebagai payung hukum hanya akan menambah panjang birokrasi perizinan dan mekanisme yang rumit, yang pada akhirnya menciderai kebebasan berorganisasi di Indonesia

RUU Ormas akhirnya disepakati untuk ditunda disahkan dalam masa sidang kali ini. Karena ada beberapa pasal yang perlu penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian tersebut dilakukan supaya dapat mengakomodir kepentingan ormas-ormas.

jika RUU Ormas nanti benar-benar disahkan oleh DPR dan Pemerintah, maka hari selanjutnya Muhammadiyah akan langsung mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi

nota kesepahaman ini bertujuan untuk mengintensifkan dialog antar agama khususnya Islam dan Katolik, dan juga melakukan aksi kemanusiaan secara bersama. Selain itu, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut perlu dilakukan karena kedua agama ini terdapat ketegangan bersifat historis.

Ketua PP Muhammadiyah Din Samsudin mengatakan, akan ada penandatanganan MoU antara Vatikan dan umat Islam Indonesia yang diwakili oleh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Perjanjian itu merupakan salah satu instrumen untuk menjaga dialog antara Gereja Katolik dan umat Islam khususnya di Indonesia.

Ancaman ini mungkin di luar prediksi banyak orang atau pengamat, yang menganggap bahwa PKS tidak punya BIG BOSS, atau plutocrat behind d scene, seperti ARB, JK, dll di Golkar, SP & HT di NasDem, konglomerat di balik PDIP, Demokrat, dst. Dengan demikian, implikasi anggapan ini adalah PKS miskin, minim dana, bangkrut, gak mungkin iklan macam-macam, dsb. Hal tersebut tidaklah mengherankan, sebab dari mula kejadiannya (1998), orang kebanyakan terus saja mempertanyakan, siapa BOS PKS.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengatakan dakwah Islam yang dilakukan ulama, organisasi masyarakat dan lembaga Islam telah dicederai dengan stigmatisasi terorisme terhadap Islam. "Pemberantasan terorisme selama ini sering dikaitkan dengan Islam sehingga terjadi stigmatisasi terhadap Islam. Stigma tersebut sangat besar dan harga dakwahnya sangat besar," kata Din Syamsuddin di Jakarta, Kamis.

Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas menegaskan pihaknya tidak akan membuat badan sertifikasi halal. "Sejauh ini, Muhammadiyah masih mempercayakannya kepada MUI," kata Yunahar, Selasa (19/2). Menurut Yunahar, sebaiknya otoritas fatwa halal berada di satu lembaga saja yaitu MUI.

PKS selaku Partai Islam membuka diri bagi seluruh aktivis muda Muhammadiyah jika tertarik untuk bergabung dan bersama memperjuangkan nilai-nilai Islam di Indonesia. Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid saat menerima Audiensi Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) di DPR, Rabu (20/2)

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Khatibul Umam Wiranu, mengatakan DPR RI, khususnya Komisi VIII DPR RI bisa mengakomodasi sikap Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hal itu dikatakan oleh Khatibul di Jakarta, Sabtu, terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi VIII DPR RI.