Arsip Kata Kunci: korupsi

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, mengatakan konflik antar lembaga penegak hukum yaitu KPK-Polri terkait kasus korupsi pengadaan simulator ujian SIM harus diselesaikan secara cepat. "Satu-satunya yang bisa menyelesaikan adalah Presiden. Saya menghimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Kepala Negara agar segera turun tangan untuk selesaikan konflik antara KPK-Polri terkait kasus simulator SIM," kata Mahfudz di Jakarta, Sabtu.

Hingga kini, kasus-kasus besar seperti bailout Century dan Hambalang belum juga terungkap. Untuk itu, tak salah jika Komisi Hukum DPR mempertanyakan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR, Nasir Djamil, KPK belum menunjukkan tanda-tanda bisa membongkar kasus-ksasus besar tersebut.

Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdatul Ulama di pondok pesantren Kempek Kabupaten Cirebon menguatkan hasil kesepakatan bersama nahdliyin minta uang pajak dari masyarakat tidak dikorupsi. Maswan Hardi perwakilan Nahdliyin dari Jakarta kepada wartawan di Cirebon, Senin (17/9) menuturkan, selama ini uang pajak yang dikelola oleh pemerintah harus ditinjau ulang.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mengaudit Dirjen Pajak. Pasalnya, banyak uang dari hasil pajak yang di korupsi. "Kita minta BPK Pak Ali Masykur Moesa, coba untuk berapa uang pajak yang dikemplang oleh koruptor," ujar Kang Said, saat memberikan sambutan dalam pembukaan acara Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU, di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Sabtu (15/9/2012).

Pimpinan Pusat PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI) dengan ini membuat pernyataan terkait kasus korupsi Al-Qur'an yang, Insya Allah, dijadwal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mulai besok (Jumat) mengusutnya langsung ke aktor-aktor inti yang terlibat.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai civil society terbesar di Indonesia menanggapi serius terjadinya korupsi besar-besaran, termasuk diantaranya perpajakan. Persoalan wajib tidaknya warga negara membayar pajak akan dibahas di forum bahtsul masail dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU mendatang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/9), kembali memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Nining Indra Saleh. Kali ini, Nining diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Al-Quran dan IT Laboratorium Komputer Madrasah di Kementerian Agama RI.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Fahri Hamzah menyebut bahwa pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya korupsi di Tanah Air adalah Presiden dalam hal ini Menteri Keuangan. Sebab, APBN yang dibuat oleh pemerintah telah memberi peluang dan kesempatan terjadinya korupsi anggaran.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan pentingnya program pencegahan korupsi. Menurutnya, pencegahan lebih penting diupayakan semaksimal mungkin sebelum penindakan dengan proses hukum dilakukan.

Kementerian Agama (Kemenag) mengakui beredarnya sejumlah Al-Quran dengan kesalahan cetak adalah hasil produksi perusahaan yang diduga terkait dengan kasus korupsi. "Ya, itu pencetaknya, mas," kata Dirjen Bimas Islam Kemenag Abdul Djamil di Jakarta, Senin (3/9).