Arsip Kata Kunci: kemendagri

Menurut Kasubdit Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri, Gensli ada tiga inovasi yang menjadi unggulan Provinsi Jabar yang didorong untuk ditiru provinsi lainnya. Yakni e-samsat, tunjangan pegawai berbasis kinerja, serta sistem perizinan san pelayanan terpadu.

Saya mau ingatkan, yang paling bahaya dari sebuah pemerintahan adalah jika dia sudah kehilangan sensitivitasnya terhadap persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Ada aturan saja, miras masih jadi momok, apalagi kalau aturan mau dicabut.

Jazuli menyoroti serius penyelesaian masalah DPT ini karena di sinilah jantungnya pemilu karena kualitas pemilu tergantung kualitas daftar pemilihnya. Jangan sampai urusan DPT ini menjadi justru menjadi sumber distrust kepada pemilu.

A. Tanribali L mengatakan hampir semua tempat terjadi aksi demo menolak rencana pemerintah akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

eringnya konflik antara kepolisian dan TNI memaksa mantan Presiden BJ Habibie melontarkan usul agar Kementerian Dalam Negeri membawahi instansi penegak hukum tersebut.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan perhatian serius terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2009 yang diterbitkan Pemko Tasikmalaya, Jawa Barat. Senin (18/6), sejumlah petinggi Pemko Tasikmalaya dipanggil ke gedung Kemendagri khusus membahas mengenai perda tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya, itu.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Ormas Islam mendesak Kemendagri tidak lagi melakukan klarifikasi dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Anti Minuman Keras (Miras). Hal ini karena Perda anti miras tersebut merupakan perwujudan aspirasi rakyat sesuai kesepakatan bersama Pemda dan DPRD, juga telah membawa kondisi masyarakat di daerah terkait, lebih baik. Dengan terjaminnya kesehatan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang bersama dengan 11 Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Kota Tangerang sepakat menolak pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).