Arsip Kata Kunci: jabat

Sekjen PKS Anis Matta sepakat dengan dorongan agar semua pejabat publik tak boleh berparpol. Termasuk presiden, menteri, gubernur dan bupati. Aturan baru dapat diterapkan DPR dengan merevisi UU Pilpres, dan UU Pilkada. Setelah RUUK DIY mengatur larangan gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono untuk berpartai.

Masalah hukum berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan merupakan masalah yang amat penting, dan untuk menahkik hukumnya tidak bisa dilakukan dengan seenaknya. Ia memerlukan kesungguhan dan pemikiran yang optimal dan ilmiah sehingga si mufti harus bebas dari tekanan pikiran orang lain atau pikiran yang telah diwarisi dari masa-masa lalu, apabila tidak didapati acuannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga argumentasi-argumentasinya dapat didiskusikan untuk memperoleh pendapat yang lebih kuat dan lebih mendekati kebenaran menurut pandangan seorang faqih, yang di dalam pembahasannya hanya mencari ridha Allah, bukan memperturutkan hawa nafsu.

Suap identik dengan memakan harta secara yang batil. Karena itu, “Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Dalam bulan Oktober 2011 ini, sudah dua pejabat Gaza yang mengunjungi lokasi pembangunan RS Indonesia di Bayt Lahiya Gaza Utara, yaitu Menteri Kesehatan dr. Bassim Naim dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, dr. Naji Sarhan. Mereka datang ke lokasi RS Indonesia untuk melihat langsung hasil pekerjaan pembangunan RS Indonesia yang saat ini sudah mencapai 50% untuk bangunan strukturnya.

Apakah tak perlu lagi 'bersalaman' yang ikhlas sepenuh hati, yang penuh kebersahajaan, kehangatan, persaudaraan; 'bersalaman' tanpa merasa lebih dari yang lain; 'bersalaman' tanpa membedakan pangkat, kedudukan; entah kau pemimpin ataupun engkau seorang bawahan; entah kau qiyadah entah engkau seorang jundi.

Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, menyambut positif wacana pembuatan sebuah undang-undang mengenai larangan rangkap jabatan petinggi negara. Wacana ini mencuat ketika publik melihat SBY sangat direpoti urusan partai ketimbang mengurus rakyat.

Kemampuan pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari dalam membaca kitab suci Al Quran, meningkat dalam enam bulan terakhir ini, terutama pejabat eselon II. "Mungkin dulu jumlah pejabat ada separuh yang buta huruf Al Quran, tapi sekarang hanya tinggal lima persen," kata Wakil Wali Kota Kendari, Musadar Mappasomba.