Arsip Kata Kunci: hidayat nur wahid

Komisi VIII DPR RI dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sepakat untuk merealisasikan program kaderisasi 1000 ulama dengan memberi beasiswa kepada 10 persen calon ulama untuk mengambil studi S2 dan S3 ilmu keislaman di universitas-universitas ternama di luar negeri. Diharapkan, program ini menjadikan Indonesia sebagai pusat keunggulan ilmu tentang zakat.

Pemerintah sepatutnya menggratiskan biaya pencatatan pernikahan warganya. Sebab, negara lah yang mewajibkan adanya pencatatan pernikahan. Dengan menggratiskan biaya pencatatan pernikahan, menutup celah terjadinya pemberian dan penerimaan gratifikasi oleh para penghulu.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) memastikan tidak akan meluluskan M Daming Sunusi dalam fit and proper test untuk menjadi Hakim Agung. Bahkan, PKS juga akan melaporkan Daming ke Mahkamah Agung (MA). PKS menilai, sangat tidak pantas bagi seorang calon hakim agung menjadikan korban perkosaan sebagai candaan.

"Penting bagi PKS masuk dalam tiga besar dan itu kembali lagi kepada track record dari parpol maupun caleg. Jadi kami terus ingatkan masyarakat untuk melihat itu dan tidak melihat nomor urutnya," ujar Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Senin (14/1/2013).

“Rakyat akan menilai track record partai ketimbang kharisma tokoh dan kemampuan beriklan sebuah partai,” ujar Ketua DPP PKS Bidang Kebijakan Publik (BKP) Hidayat Nur Wahid, mengomentari rencana pengundian nomor urut parpol peserta Pemilu yang akan digelar KPU, Senin (14/1).

"Karena itu kami masih berharap PDS masih bisa lolos, sebab sekarang PDS masih berjuang melalui proses hukum," jelas Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP PKS, Hidayat Nur Wahid. Hidayat juga menyatakan bahwa, di Indonesia ada dua kelompok partai politik yaitu parpol nasionalis sekuler dan nasionalis religius.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid membuka Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) DPW PKS Jateng, Sabtu (12/1) siang di Kajen, Pekalongan. Salah satu agenda Muskerwil adalah membahas strategi pemenangan Pilgub Jateng.

Pasca penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pemanfaatan anggaran yang semula dialokasikan untuknya harus diawasi ketat. Sebab, anggaran RSBI tidak bisa dialihkan begitu saja. Pengalokasiannya harus dilakukan melalui pembahasan kembali di DPR.

Sejumlah anggota Fraksi PKS DPR mengikuti tes urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk menandai dimulainya agenda kerjasama PKS dengan BNN untuk pemberantasan dan pengendalian dampak Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba).

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya mengetatkan pemilihan calon anggota legislatif untuk pemilu 2014. Menurut Hidayat, PKS juga memandang pentingnya moralitas dari seorang yang akan diusung menjadi caleg.