Arsip Kata Kunci: Herlini Amran

Anggota Komisi IX DPR RI, Herlini Amran, menilai perjuangan para buruh untuk meningkatkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) beberapa waktu lalu bakal sia-sia karena disambut dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 April mendatang. Padahal, upaya para buruh agar UMK dinaikkan itu semata-mata demi mendapatkan upah layak untuk hidup.

Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran menilai Pemerintah belum siap membuka Moratorium ke Timur Tengah (Timteng). Masih banyak Kebijakan Pemerintah terkait Pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang belum selesai dan diperbaiki sebelum kembali membuka Moratorium pengiriman TKI ke Negara-Negara di Timteng.

Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran menyatakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perlu meningkatkan sosialisasi program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) sebagai antisipasi meningkatnya perilaku Seks Bebas pada remaja yang saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.

Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini BKKBN  segera menyelidiki kasus yang saat ini meresahkan masyarakat terkait temuan di lapangan Promo kondom dibalik Coklat yang merebak beberapa pekan sebelum perayaan “Valentine's Day” .

Anggota Komisi IX DPR RI FPKS Herlini Amran memberikan catatan kepada Kementerian Kesehatan terkait hibah vaksin meningitis seharga 21 Milyar untuk negara Kenya. Hibah tersebut berupa barang milik negara berupa 95.581 Vial/Falkon Vaksin Mencevak ACW135Y yang akan kadaluwarsa pada bulan Maret – April 2013 milik Kemenkes berdasarkan Data yang di berikan Sekjen Kemenkes dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI.

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Kepri Herlini Amran mendesak pemerintah segera menghentikan pengiriman TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke negara-negara Arab. Saat ini pemerintah masih dalam posisi melakukan moratorim pengiriman TKI ke negara-negara lain termasuk negara Timur Tengah.

Dengan jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai lebih dari 30 juta jiwa, dan diperkirakan 13,7 juta jiwa adalah fakir miskin, maka UU Pengelolaan Zakat diharapkan mampu menangani fakir miskin. Menurut anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Herlini Amran, perkembangan zakat menunjukkan peningkatan yang signifikan pasca kelahiran UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Perkembangan yang menggembirakan itu, antara lain, dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).

Anggota Komisi VIII DPR RI Herlini Amran, meminta pemerintah untuk lebih serius menangani haji non kuota. Menurutnya, penanganan secara proaktif itu sangat penting karena menyangkut nama baik dan citra bangsa Indonesia di mata Internasional. Keberadaan jamaah haji non kuota jelas sangat mengganggu konsentrasi petugas haji, bahkan dapat menurunkan citra penyelenggaraan haji Indonesia.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Herlini Amran memberikan apresiasi kepada jemaah calon haji asal Mentawai yang untuk pertama kali bisa berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji. Hal itu disampaikan Herlini dalam pers rilisnya kepada wartawan saat melepas keberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) embarkasi Padang Minggu (2/10/2011) di Kota Padang.