Arsip Kata Kunci: APBN

Dana dari pemerintah itu, kata Kalla, memang diperlukan untuk kepentingan administrasi. Tetapi kalau sampai angka Rp1 triliun memang terlampau banyak.

Pada prinsipnya Hidayat setuju dengan ide meminimalisir angka korupsi, namun caranya tidak harus dengan pembiayaan terhadap parpol.

Problematika pendidikan ini tiada habis-habisnya mengobok-obok kesemrawutan pendidikan bangsa yang kian terpuruk dan amburadul, ibarat benang kusut yang sulit untuk dibesut dan diurai kembali. Bahkan, persoalan-persoalan klasik masih saja memberikan kontribusi dan berlomba-lomba untuk memburamkan wajah pendidikan bangsa yang kian memburam ini.

Pasca pengumuman kenaikan harga BBM (22/6/2013), gejolak di pasar keuangan Indonesia mulai mereda. Indikator nya, indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia kembali berbalik arah menguat ke level 4.818 poin (28/6) dari level terendahnya 4.418 poin

Dalam nota keuangan APBN 2013, anggaran untuk Lapindo itu lebih besar ketimbang anggaran untuk KPK sebesar Rp 662,4 miliar, Komisi Yudisial (KY) RI sebesar Rp 85,9 miliar, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) sebesar Rp 364,1 miliar dan Badan Pengembangan Suramadu sebesar Rp 365,8 miliar.

Kembali lagi ke BLSM, kira-kira uang Rp 150.000 dapat apa ya? Kalau sudah menyadari cuma dapat beras sama garam, berarti kita rakyat miskin tidak harus berharap banyak dari BLSM

Pemerintah melimpahkan kesalahan kepada masyarakat akibat gagal membangun perekonomian Indonesia dan tidak mampu meningkatkan penambahan APBN dari sector lain sehingga rakyat menjadi tumbal kenaikan harga BBM, secara logika jika perekonomian maju tidak mungkin akan memanfaatkan kenaikan BBM untuk menambah APBN.

Ketua DPP Partai Hanura, Saleh Husin mengatakan, secara prinsip sejak awal sikap Hanura memang menolak.

Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa tidak dapat dihindari apabila BBM naik sehingga mampu mempersulit masyarakat golongan menengah ke bawah terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap akan sangat merasakan dampak inflasi tersebut.

Namun benarkah penolakan terhadap kebijakan pemerintah tersebut ditunggangi oleh kepentingan politis semata dan terkesan tidak pro rakyat kecil. Patut kita cermati seluk beluk lahirnya kebijakan kenaikan BBM bersubsidi beserta kompensasi berupa BLSM.