“Persoalannya itu, kewenangan DPD yang tak kunjung dikuatkan. DPD diminta maksimal tetapi kewenangannya terbatas. Banyak pihak yang tidak rela kalau DPD setara dengan DPR, karena akan mengancam banyak kepentingan. Buktinya, inisiatif DPD mengamandemen UUD 1945 untuk penguatan DPD, penguatan sistem presidensial, dan penguatan sistem otonomi daerah selalu tidak didukung DPR,” jelas Fahira.
Baca selengkapnya »Prostitusi Makin Merajalela, Namun Indonesia Belum Punya Peraturan Tegas Soal itu
Indonesia belum mempunyai aturan yang tegas yang mengatur prostitusi baik yang dilokalisasi maupun online.
Baca selengkapnya »Fahira Idris: Stop Bilang Warga Bantaran Ciliwung Penyebab Banjir Jakarta
Warga di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung adalah korban dari banjir akibat kekeliruan pendekatan dalam membangun Kota Jakarta
Baca selengkapnya »Hukum Kebiri, Paedofil Dunia Akan Takut Ke Indonesia
Para paedofil ini memang menjadikan negara-negara yang belum mempunyai sistem perlindungan anak yang kuat dan penegakkan hukumnya lemah
Baca selengkapnya »Kurikulum Bela Negara Harus Sadarkan Generasi Muda Bahwa Mereka Sedang ‘Dijajah’
Kurikulum bela negara harus mampu memberikan penyadaran pada generasi muda bahwa saat ini mereka sedang dijajah dan dilemahkan
Baca selengkapnya »DPD: Sensitifitas Pelayanan Kesehatan di Daerah Bencana Asap, Memperihatinkan
Menurut Fahira, dari laporan yang dihimpunnya, sensitifitas tenaga pelayanan kesehatan di daerah bencana juga perlu ditingkatkan
Baca selengkapnya »Komunisme Indonesia, Topeng Baru dengan Wajah Lama
Beberapa kasus kekerasan, seperti konflik sunni-syiah, pembakaran gereja, pembakaran masjid, secara bertahap telah membentuk opini global tentang citra keberagamaan di Indonesia. Ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan momen seperti ini, salah satunya komunis.
Baca selengkapnya »Sudah Saatnya DPD RI Dikuatkan
Walau sesuai Keputusan MK, saat ini DPD diberi kewenangan mengajukan dan membahas RUU, tetapi belum mencerminkan DPD mempunyai fungsi legislasi yang utuh. Karena selain terbatas kepada RUU yang hanya terkait daerah saja, DPD tidak punya hak menolak atau menyetujui sebuah RUU menjadi UU.
Baca selengkapnya »