Asia

PM Palestina, Ismail Haniyah mengatakan bahwa Gerakan Perlawanan Islam, Hamas tidak akan ikut campur dalam urusan Iran dengan Zionis Israel, terutama apabila Zionis nekat untuk menyerang pembangkit nuklir Iran. Haniyah kemudian mengatakan, bahwa Hamas merupakan gerakan perlawanan Palestina yang bergerak di bidang politik dan lapangan, dan bergerak demi kemaslhatan bangsa Palestina.

enteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengajukan tiga langkah pragmatis mengenai upaya kemerdekaan Palestina. Hal itu diungkapkannya dalam pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri (KTM) Gerakan Non-Blok (GNB) di Sharm El Sheilh, Mesir, Rabu (9/5).

Selasa (8/5) sore, sebanyak 15 orang relawan Indonesia untuk Palestina dilepas dari Bandara Soekarno Hatta menuju Jalur Gaza, Palestina yang masuk melalui Mesir. Mereka akan melalui rute perjalanan Jakarta-Abu Dhabi-Kairo-Gaza. Para relawan ini berangkat melalui program “Syaddur Rihal” atau perjalana suci menuju Al-Aqsa yang diawali dari Jalur Gaza.

Anggota Biro Politik Hamas, Izzat Risyq kepada media Al-Hayah membantah pemberitaan yang menyebutkan bahwa Hamas akan mengadakan pembicaraan damai dengan Israel yang dimediasikan oleh Qatar atas sepengetahuan Mahmud Abbas.

Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri Gerakan Non-Blok di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada pekan depan. "Pak Menlu Natalegawa akan berkunjung ke Mesir selama tiga hari pada 8-10 Mei untuk menghadiri KTM GNB," kata Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Nurfaizi Suwandi, Kamis.

AS agaknya belum berniat mengendurkan sanksi terhadap Iran dan Suriah. Seorang pejabat utama anti teror departemen keuangan AS akan melakukan perjalanan ke lima negara Timur Tengah untuk membahas sanksi terhadap Suriah dan Iran.

Gerakan Perjuangan Islam Palestina, Hamas kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak membenarkan kunjungan yang dilakukan ke Al-Quds selama masih berada di bawah jajahan Zionis Israel. Menurut Hamas pihak yang sangat diuntungkan dalam ziarah seperti ini tidak lain adalah Zionis, karena ini menjadi moment bagi mereka untuk memperbaiki pencitraan; mengenalkan kepada dunia bahwa Zionis dalam hal ini mendukung terciptanya perdamaian dan kebebasan dalam beragama.

Semarak berjilbab kalangan muslimah di seluruh dunia, turut berimbas ke Turki. Meski dibentengi paham sekularisme, Turki tidak bisa lagi mengelak. Hasil survei yang dirilis Yayasan Studi Ekonomi dan Sosial yang berbasis di Istanbul, menyebutkan 60 persen perempuan Turki mengenakan jilbab. Fakta itu, menurut Yayasan tersebut, mengindikasikan muslimah Turki tidak lagi larut dalam paham sekularisme guna menunjukan identitas mereka sebagai muslim.

Turki mengecam keras pembangunan dan pelegalan pos pemukiman Israel di wilayah Tepi Barat. Turki bahkan menyebut aktivitas Israel ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional. "Israel melanjutkan pembangunan pemukiman yang ilegal dengan tidak memperdulikan reaksi komunitas internasional. Tindakan ini cukup mengancam kelanjutan solusi dua negara untuk konflik Israel dan Palestina," ujar Kementerian Luar Negeri Turki, seperti dikutip Today Zaman, Kamis (26/4/2012).

Sekjend PBB Ban Ki-moon mengatakan 'sangat terganggu' oleh keputusan Israel yang memberikan status hukum terhadap tiga pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Ban menggambarkan tindakan tersebut ilegal berdasar hukum internasional. Tiga pemukiman Yahudi, Bruchin, Sansana dan Rechelim dideklarasikan sebagai 'Milik Negara' oleh Israel, sedangkan menurut perjanjian 1967 daerah tersebut adalah milik Palestina.