dakwatuna.com – Pejabat senior Fatah dan Hamas akan melakukan pertemuan pada Selasa (5/6) untuk membahas siapa yang akan diajukan sebagai kandidat perdana menteri pemerintahan bersatu Palestina yang akan segera dibentuk.
Hal tersebut diungkapkan anggota Komite Sentral Fatah Jamal Muhesin. Ia mengatakan, delegasi Fatah yang dipimpin Azzam Al-Ahmad akan melakukan pembicaraan tentang kandidat perdana menteri itu dengan Kepala Deputi Biro Politik Hamas Moussa Abu Marzouq.
Wakil Fatah dan Hamas itu masing-masing akan menyerahkan rekomendasinya pada pemimpin Fatah yang juga Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan salah satu ketua senior Hamas Khalid Mishaal. Selanjutnya, Abbas dan Mishaal akan menyeleksi siapa yang layak menjadi perdana menteri baru Palestina, paling lambat pada 20 Juni mendatang, setelah mendiskusikan nama-nama para kandidat dengan faksi perjuangan Palestina lainnya.
Perdana menteri yang baru akan memimpin pemerintahan bersatu Palestina, yaitu pemerintahan independen yang terdiri dari para teknokrat dari Tepi Barat maupun dari Jalur Gaza. Tugas pemerintahan bersatu ini, yang utama adalah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan presiden, pemilu legislatif dan pemilihan dewan nasional Palestina.
Pemerintahan bersatu juga bertugas mengatur dan mengawasi rekonstruksi Gaza, melaksanakan kesepakatan rekonsiliasi dan penyatuan kembali institusi-institusi pemerintahan di Palestina yang selama ini terpecah dua antara pemerintahan di Tepi Barat yang dikendalikan Fatah, dan pemerintahan di Jalur Gaza yang dikendalikan Hamas.
Kesepakatan rekonsiliasi yang ditandatangani di Kairo, Mesir pada bulan Mei 2011 menandai janji keduabelah pihak untuk mengakhiri pertikain dan setuju untuk membentuk pemerintahan bersatu di Palestina. (aisyah/mn/knrp)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai: