Topic
Home / Narasi Islam / Politik / Upaya-upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih

Upaya-upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Ilustrasi (inet)

dakwatuna.com – Indonesia, sebuah negara berdaulat yang hampir 70 tahun memperoleh kemerdekaan dari kolonial dan sekarang mampu berdiri dengan kaki sendiri. Bangsa indonesia yang dengan teguh memperjuangkan kemerdekaannya dari berbagai aspek perjuangan menggunakan otot dan otak mereka, memeras keringat, tenaga dan harta sampai saat ini belumlah terbebas dari gagguan-gangguan dari internal maupun eksternal. Kemiskinan, kemunduran moral, dan ketertinggalan dalam teknologi merupakan masalah utama yang bagaikan tidak berujung. Selain itu pemerintahan yang kalut akan berbagai persoalan mulai dari ketidakpercayaan rakyat hingga KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) seperti sudah menjadi tradisi. Layaknya sebuah tradisi yang harus dilestarikan, KKN hingga detik ini terus dilestarikan dan dipelihara oleh oknum-oknum pemerintahan mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Motif ekonomi dan perebutan kekuasaan selalu menjadi alasan yang selalu disalahkan. Padahal, kesejahteraan telah menjadi jaminan bagi siapapun yang masuk ke ranah pemerintahan.

Timbullah sebuah pertanyaan besar, apakah pemerintahan yang bersih hanya sebuah harapan utopis? Masyarakat indonesia telah muak dengan berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, berbagai politikus yang ditangkap dengan kasus korupsi dan janji-janji palsu tanpa bukti. Mungkin hal-hal tersebut yang membuat kebanyakan masyarakat merasa skeptis akan terwujudnya pemerintahan yang bersih. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi anggapan tersebut :

  1. Pemberitaan Media

Media mempunyai peranan penting dalam pembentukan opini dan penyebarluasannya. Setiap kebijakan dan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah selalu menjadi topik utama di berbagai media massa. Citra media massa yang kredibel dan independen saat ini seperti sebuah kemustahilan. Media sering mengutamakan keuntungan praksis meskipun berita yang ia bawakan tidak sesuai kenyataan atau tanpa klarifikasi dari pihak yang bersangkutan. Meskipun tidak semua media massa demikian, namun ibaratnya sebuah kebohongan yang diberitakan berkali-kali bisa menjadikannya “kebenaran” maka media lah yeng memiliki peranan tersebut.

  1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Masyarakat Indonesia memang telah mulai banyak mengenal pengetahuan dan berkurangnya jumlah buta aksara. Akan tetapi hal ini tidak dibarengi dengan edukasi tentang bagaimana pemerintah bertindak, mengambil keputusan, dan prestasi-prestasinya. Hal ini menjadi faktor selanjutnya yang menjadi PR bagi pemerintah unttuk mengedukasi masyarakat dengan bantuan berbagai pihak termasuk media massa.

Dua faktor di atas merupakan sedikit dari beberapa hal yang mempengaruhi anggapan atau opini masyarakat bahwa pemerintahan yang bersih hanya dalam impian semata.

Kemudian pembahasan kita berlanjut ke arah internal pemerintah itu sendiri, bagaimana seharusnya dan apa upaya-upaya yang perlu dilakukan demi terciptanya pemerintah yang bersih. Di bawah ini adalah beberapa hal yang perlu ada dan dilaksanakan oleh semua pihak.

  1. Menanamkan Budi Pekerti

Sebuah langkah yang hendaknya diambil oleh pemerintah adalah upaya menanamkan dan menumbuhkan budi pekerti dan sikap nasionalisme kepada penerus bangsa. Ini merupakan upaya jangka panjang bagi terwujudnya “revolusi mental” yang didengung-dengungkan pemerintah saat ini. Dengan tumbuhnya generasi yang memiliki moral baik dan sifat nasionalisme akan membuat pemerintah di masa mendatang benar-benar profesional seperti yang diharapkan. Bagaimana caranya? Agar terwujudnya rencana ini diperlukan penggabungan (Fusi) antara Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama. Pemisahan kedua aspek pendidikan tersebut menyebabkan kesulitan membangun budi pekerti dan nasionalisme pada saat yang bersamaan.

  1. Transparansi Anggaran

Ekonomi termasuk bidang yang sangat kompleks dan rawan penyimpangan. Bahkan, bisa dikatakan seluruh aktivitas penyelewengan jabatan adalah representasi dari keinginan manusia yang tidak terbatas. Karena itu, pemerintah seharusnya terbuka dan transparan dalam perancangan anggaran sehingga dapat dikoreksi oleh para ahli di bidangnya. Keterbukaan dan transparansi anggaran kepada masyarakat akan memperkecil timbulnya KKN.

  1. Edukasi Kepada Publik dan Pengkaderan

Masyarakat sudah seharusnya mendapatkan penjelasan dari pemerintah tentang pekerjaan yang mereka lakukan karena pemerintah harus mendapat dukungan dari publik yang telah memilihnya. Partai politik sebagai wadah penjaring kader-kader baru dianjurkan untuk lebih ketat dalam pemilihan kader agar hanya orang-orang profesional dan kredibel yang masuk ranah politik. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah diisi oleh orang yang benar-benar layak di bidangnya dan mampu menjadi pengayom masyarakat bukan pemakan uang rakyat.

  1. Kepastian Hukum

Sekarang ini telah menjadi trend bahwa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Fenomena ini membuat masyarakt merasa terciderai karena seharusnya negara indonesia adalah negara hukum (UUD 1945 Pasal 1 ayat 3). Tetapi hukum di Indonesia tidak obyektif, sehingga orang-orang yang memiliki uang mampu membeli hukum itu. Dilema yang makin diperkeruh dengan banyaknya kepentingan-kepentingan lain yag masuk ke ranah hukum.

  1. Legislatif Sebagai Mitra Kritis Eksekutif

Lembaga legislatif (DPR dan DPD) yang salah satu fungsinya menilai kinerja pemerintah agar tidak melenceng atau merugikan rakyat harus dioptimalkan. Sudah seharusnya legislatif menjadi mitra kritis eksekutif. Begitu pula anggapan oposisi dan koalisi tidak sewajarnya dimutlakkan karena legislatif harus mengutamakan kepentingan rakyat dari kepentingan lainnya.

  1. LSM Sebagai Wadah Aspirasi Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah lembaga yang tidak ada intervensi pemerintah. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang telah banyak berkembang di masyarakat hendaknya digunakan oleh pemerintah untuk menilai kinerjanya. Pemerintah tidak akan mampu berjalan sendiri karena LSM lah yang lebih “mengerti” keadaan masyarakat. Pemerintahan yang bersih akan terwujud bila mau menerima realita berupa kritik dari LSM.

Apabila langkah-langkah di atas mampu terwujud, maka keinginan masyarakat untuk terciptanya pemerintah yang bersih akan bisa terealisasi. Selain itu, dukungan dan keaktifan masyarakat merupakan faktor penentu. Jika masyarakat tidak mendukung akan mustahil terwujud pemerintah yang bersih karena masyarakat adalah aktor utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Redaktur: Deasy Lyna Tsuraya

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Avatar
Mahasiswa jurusan ilmu hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Memiliki hobi membaca dan mengawali masuk dunia tulis untuk mengasah kemampuan dan juga menyebarkan informasi bagi masyarakat Indonesia.

Lihat Juga

Manipulasi Esemka

Figure
Organization