dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Anggota Komisi IV DPR RI, Habib Nabiel Almusawa mendukung langkah tegas Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang tidak mentoleransi pengajuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTI (hutan tanaman industri) yang di dalam areal konsesi nya terindikasi memasukkan hutan alam primer dan lahan gambut. Tetapi Kemenhut juga harus responsif terhadap keluhan pengusaha HTI yang kesulitan mencari areal yang 100 persen rusak.
”Kemenhut mestinya proaktif dalam menanggapi keluhan ini. Tanya kepada para pengusaha itu, berapa luas hutan rusak yang sanggup mereka kelola lalu tunjukkan alternatif-alternatif areal nya”, tandasnya dalam keterangan tertulis.
Apabila para pengusaha itu tertarik menanam investasi di HTI, lanjutnya, maka mereka itu secara prinsip sesungguhnya ada minat berpartisipasi dalam merehabilitasi hutan rusak dalam program HTI.
”Niat yang baik ini harus didukung. Kesulitan-kesulitan yang dihadapinya mesti dibantu dicarikan jalan keluarnya”, ucapnya.
Kemenhut sendiri mematok target pertumbuhan HTI seluas 500 ribu ha per tahun.
”Tanpa partisipasi pengusaha mustahil target tersebut bisa dicapai. Untuk kesuksesan program ini Kemenhut dan pengusaha mesti saling membantu”, ujarnya.
Belum lama Menteri Kehutanan menyebutkan, hutan Indonesia memiliki luas sekitar 130 juta ha dari 180 juta ha luas Indonesia. Sekitar 60 persen hutan Indonesia rusak karena ketidakpedulian masyarakat dan pembangunan. Yang sudah di moratorium seluas 64 juta hektar.
Rehabilitasi hutan rusak melalui berbagai program mesti dilakukan dengan sungguh-sungguh.
”Siapa pun yang berpartisipasi dalam merehabilitasi hutan selayaknya mendapat kemudahan. Kalau perlu tambah dengan insentif. Tetapi sebaliknya siapa pun yang melanggar, termasuk pengusaha, dan di area manapun harus ditindak tegas tanpa pandang bulu”, pangkas nya.
Redaktur: Saiful Bahri
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
