dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
Oleh Hafid Aprilian Santosa*
dakwatuna.com – Di Suriah, fenomena Arab Spring masih membara. Dua tahun lebih perjuangan revolusi rakyat menuntut kebebasan dan demokratisasi belum juga usai. Demonstrasi massa di berbagai kota besar Suriah belum mampu menggulingkan simbol otoritarisme Suriah, Bashar Assad, dari kursi presiden. Bahkan sebaliknya, ia bersikeras untuk tetap bertahan pada jabatannya dan menggunakan segala cara guna menggagalkan revolusi rakyat, bahkan dengan jalur kekerasan.
Sementara itu, Negara-negara tetangga semisal Tunisia, Libya dan Yaman telah berhasil menggulingkan rezim berkuasa di wilayah masing-masing. Negara-negara tersebut kini mulai merealisasikan berbagai tujuan dan impian besar revolusi. Lantas, bagaimana dengan revolusi Suriah?
Puncak kemarahan Rakyat
Revolusi rakyat Suriah tidaklah tercetus secara spontan. meski revolusi tersebut muncul di tengah-tengah fenomena Arab Spring yang melanda dunia Arab, namun tidak bisa dibenarkan bila Arab Spring menjadi satu-satunya sebab terjadinya revolusi di Suriah.
Gelombang revolusi Suriah merupakan puncak dari akumulasi berbagai faktor represif dan kemarahan rakyat Suriah yang sudah berlangsung hampir setengah abad, dan Arab Spring menjadi momen yang tepat sekaligus memberikan rasa percaya diri bahwa rakyat Suriah juga mampu melawan pemerintah yang otoriter.
Seperti rezim-rezim Arab lainnya, rezim pemerintah Suriah cenderung korup, represif, dan tidak memperhatikan kepentingan dan apresiasi masyarakat, atau yang Clement Henry Moore sebut dengan bungker regimes. Model ini sudah ada sejak pertengahan abad ke-20, atau tepatnya sejak Hafez Assad melangkah ke kursi presiden bersama partai Sosialis Ba’ats (hizb al-ba’ats al-Isytiraki) tahun 1963.
Sejak saat itu, secara sistematis dan terus-menerus rezim Assad melakukan segala hal untuk merealisasikan sebuah kekuasaan mutlak di Suriah. Dengan berkoalisi dengan militer, rezim Assad mengambil berbagai kebijakan untuk mengokohkan kekuasaan. Kekuatan militer dan pihak keamanan ditingkatkan, hingga menjadi kekuatan militer terbesar ke dua di kawasan regional setelah Mesir. Konstitusi dan undang-undang pun tak luput direkayasa guna mencegah tumbuh dan berkembangnya segala gerakan oposisi, baik yang berideologi Islam, liberal hingga sosialis. Sepanjang tahun 1979-1982, rezim Assad membasmi akar Jamaah Ikhwanul Muslimin (IM) Suriah, khususnya sayap militer mereka. Dengan cara inilah, rezim Suriah di bawah kepemimpinan Hafez Assad bisa bertahan.
Pada tahun 2000, ketika umur Hafez Assad semakin senja, ia mengagendakan ‘pewarisan’ kekuasaan kepada putranya, Bashar Assad. Parlemen Suriah pun lalu mengadakan rapat luar biasa untuk mengamendemen konstitusi dengan mengubah batas minimal umur presiden Suriah. Sehingga, sang ‘putra mahkota’ Bashar Assad bisa diajukan menjadi presiden dan memenangkan referendum pada tahun tersebut. Bashar Assad kemudian kembali terpilih pada 2007, dan masih menjabat sebagai presiden Suriah hingga saat ini.
Peran Partai Sosialis Ba’ats (Hizb al-ba’ats al-Isytiraki) sebagai partai penguasa di Suriah juga sangat besar. Di parlemen, partai ini membentuk koalisi Front Nasional Progresif (al-jabhah al-Wathaniyah at-Taqaddumiyah) bersama dengan partai-partai lain, sehingga bisa menguasai pos-pos pembuat kebijakan publik di Suriah. Uniknya, mayoritas petinggi partai ini merupakan anggota kelompok Syiah Alawiyah, yang jumlahnya tidak lebih dari 12% dari jumlah keseluruhan rakyat Suriah. Sehingga, banyak pengamat melihat bahwa Suriah merupakan salah satu benteng Syiah di kawasan itu bersama dengan Iran dan Irak di bawah kepemimpinan Alwi al-Maliki.
Perjalanan Panjang Revolusi
Keberhasilan revolusi Tunisia dan Mesir di awal tahun 2011, mendorong para pemuda dan aktivis Suriah untuk menggelar aksi serupa di negaranya. Dengan memanfaatkan jejaring sosial sebagai sarana komunikasi utama, mereka menyeru rakyat untuk hadir dalam aksi protes rakyat “hari kemarahan Suriah” pada 15 Maret. Aksi protes tersebut lalu berkembang menjadi seruan untuk menjatuhkan rezim Bashar Assad.
Aksi protes rakyat Suriah dengan sangat cepat menyebar ke berbagai kota. Pada 25 Maret, hari yang mereka sebut dengan “Hari kejayaan Suriah”, dengan serentak rakyat Suriah menggelar demonstrasi besar di tujuh propinsi dari 14 propinsi yang ada.
Eskalasi demonstrasi rakyat yang begitu cepat dan signifikan di berbagai penjuru kota akhirnya memaksa Bashar Assad untuk berpidato di depan parlemen pada 31 Maret. Dengan siasat politiknya, Assad mencoba menenangkan kemarahan rakyat dengan berjanji akan mengagendakan reformasi politik di Suriah. Assad juga membentuk pemerintahan baru, yang ternyata komposisinya tidak jauh berbeda dengan pemerintah sebelumnya.
Selain itu, Assad berjanji akan segera mengusut segala pihak yang terbukti melakukan kekerasan terhadap para demonstran. Segala siasat damai yang dilakukan Assad untuk meraih hati rakyat dan menghentikan gelombang revolusi ternyata tidak membuahkan hasil. Keberhasilan revolusi Tunisia dan Mesir membuat rakyat semakin percaya diri dan yakin bahwa keberhasilan revolusi Suriah adalah suatu keniscayaan.
Assad semakin geram. Ia pun kemudian menerapkan siasat baru. Dengan dukungan penuh militer, pada akhir April militer Suriah mulai melakukan tekanan dan kekerasan kepada para demonstran. Korban yang berjatuhan meningkat tajam. Awal Juni 2011, pihak militer Suriah menembaki para demonstran di kota Hamah sehingga menewaskan puluhan orang. Tindak kekerasan semacam itu masih terus berlangsung hingga saat ini. Awal Februari 2012, serangan bom dilancarkan militer pro pemerintah di wilayah Khalidiya, provinsi Homs awal Februari. Lalu, disusul dengan berbagai operasi militer di berbagai daerah dan merupakan operasi paling kejam selama masa revolusi. Hampir seribu orang meninggal dalam jangka hanya dua minggu. Yang lebih ironis, adalah pada hari digelarnya referendum nasional terkait konstitusi baru suriah, rezim Assad terus melakukan tindak kekerasan di Homs dan Hamah hingga menelan korban jiwa sebanyak 65 orang.
Hingga 30 Mei 2013, dalam 805 hari revolusi tercatat setidaknya 69.191 korban jiwa, sebagaimana yang dirilis situs syriansyuhada.com. Besar kemungkinan, jumlah sesungguhnya korban revolusi Suriah lebih besar dari data tersebut.
Reaksi Internasional
Kekejaman yang dilakukan rezim Assad dan pelanggaran atas hak asasi manusia, membuat dunia internasional menyatakan atas hak asasi manusia, membuat dunia Internasional menyatakan sikap. Pada pertengahan Agustus 2011, Amerika Serikat (AS), Perancis, Inggris, Uni Eropa dan Kanada menyatakan bahwa rezim Suriah tidak lagi sah. Mereka juga menyeru Assad untuk segera meletakkan jabatan.
Reaksi Internasional berlanjut, dengan agenda resolusi Dewan Keamanan PBB. Gurita-gurita kapitalis yang menjabat sebagai polisi dunia tersebut ingin menerapkan skenario Libya atas Suriah, dengan menjadikan isu perlindungan hak asasi manusia sebagai alasan. Mereka hendak menguasai Suriah yang mempunyai geostrategic, pasar dan sumber daya alam yang sangat menggiurkan. Namun, seperti telah diprediksikan, Rusia dan China menggunakan hak veto mereka. Agenda intervensi asing akhirnya gagal diterapkan atas Suriah.
Liga Arab juga tidak tinggal diam. Organisasi regional Arab ini mengutus para pengamatnya ke Suriah. Mereka kemudian menawarkan protocol pengamat Arab yang menjadi bagian dari resolusi Liga Arab. Pada mulanya Suriah bersedia menandatangani protokol tersebut. Akan tetapi, ketika protokol berikutnya menawarkan penyelesaian konflik dengan menyeru Assad agar menyerahkan kekuasaan pada wakilnya, dengan tegas Assad menolak tawaran tersebut. Para pengamat liga Arab pun akhirnya keluar, dan diganti dengan pengutusan pasukan penjaga keamanan.
Usaha terakhir dunia Internasional adalah dibentuknya apa yang disebut dengan sahabat Suriah, yang terdiri dari Negara-negara Arab dan Barat. Dalam pertemuan yang pertama, sahabat Suriah menuntut rezim Assad untuk melakukan genjatan senjata. Pertemuan yang itu juga meminta Suriah meloloskan bantuan dari organisasi kemanusiaan bagi warga sipil yang mengalami penderitaan.
Revolusi yang Lamban
Mengapa Revolusi Suriah tak kunjung berhasil menggulingkan rezim Assad? Itulah pertanyaan besar terkait revolusi Mesir mampu menggulingkan rezim Mubarak hanya dalam 18 hari, Revolusi Yasmin di Tunisia berhasil melengserkan Ben Ali dalam waktu satu bulan, dan Revolusi Libya juga sudah berhasil menjatuhkan Qaddafi –meski dengan skenario yang sangat tragis, mengapa rezim Assad masih mampu bertahan hingga hari ini?
Setidaknya ada empat faktor utama mengapa revolusi di Suriah yang sudah berjalan satu tahun tersebut belum mampu menggulingkan rezim penguasa. Pertama, kurangnya koordinasi antar pejuang revolusi; Kedua, kekuatan oposisi yang lemah; Ketiga, sikap militer yang masih pro pemerintah; Keempat, tarik ulur dukungan minoritas Syiah.
Pada mulanya, revolusi Suriah berjalan tanpa ada strategi dan koordinasi yang matang. Tak ada organisasi rakyat yang mengakar dan mampu memobilisasi massa dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat. Hal tersebut diperparah dengan minimnya pengalaman pergerakan di kalangan pemuda Suriah. Hingga saat tekanan rezim Assad semakin besar dan tak jarang menggunakan kekerasan, dan korban yang berjatuhan semakin banyak, para pejuang revolusi Suriah mendirikan komite koordinasi demonstrasi. Mulanya, komite-komite tersebut dibentuk untuk mensuplai kebutuhan para demonstran memberikan bantuan untuk para korban revolusi. Akan tetapi, lambat laun mereka berkembang menjadi sebuah kekuatan strategis untuk mensukseskan revolusi. Para aktivis politik dan hukum mulai masuk dalam organisasi-organisasi ini, hingga akhirnya terbentuklah dewan umum yang menggabungkan semua komite koordinasi revolusi Suriah.
Langkah represif yang selalu diterapkan oleh rezim Assad, mengakibatkan lemahnya segala bentuk kekuatan oposisi. Secara umum, oposisi Suriah terbagi dalam dua kategori, oposisi dalam negeri dan oposisi luar negeri.
Oposisi dalam negeri didominasi oleh partai-partai politik, yang bisa kita klasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, adalah partai oposisi resmi yang bergabung dalam koalisi Front Nasional Progresif (al-Jabhah al-Wathaniyah at-Taqaddumiyah), misalnya adalah Partai Nasionalis Suriah. Di awal revolusi, partai-partai tersebut masih mengamati perkembangan, hingga ketika revolusi semakin besar, mereka menyeru pemerintah untuk segera mengagendakan reformasi politik dan ekonomi. Kelompok kedua, adalah koordinasi nasional kekuatan perubahan demokrasi, yang mencakup partai-partai tidak resmi di Suriah. Pergerakan dan tuntutan mereka lebih lantang melawan kebijakan rezim, dan mereka lebih dekat dengan tuntutan revolusi.
Di samping itu, ada beberapa koalisi oposisi Suriah lainnya, seperti gerakan bersama, koalisi kiri Suriah dan Aliran Pembangunan Negeri Suriah. Namun, organisasi-organisasi ini tidak banyak memberikan pengaruh besar.
Sementara itu, oposisi di luar negeri terdiri dari dua kekuatan, yaitu koalisi nasional Mendukung Revolusi dan Majelis Nasional Suriah. Yang terakhir ini, merupakan kelompok oposisi luar negeri terbesar Suriah, dengan Ikhwanul Muslimin sebagai penggerak utamanya. Di kancah Internasional, Majelis Nasional Suriah menjadi representasi paling kuat. Bahkan, diisukan bakal menjadi representasi resmi Suriah. Sayangnya, pengaruh mereka di dalam negeri tidak terlalu kuat.
Sikap militer yang mendukung penuh rezim Suriah menjadi penghambat utama kesuksesan revolusi. Militer menyebut revolusi rakyat Suriah sebagai ‘sebuah gerakan separatis’ yang dilakukan oleh segelintir kelompok untuk menciptakan ketidakstabilan keamanan dalam negeri. Dengan dalih itulah, militer Suriah menggunakan segala cara untuk menekan dan memberantas pergerakan revolusi Suriah.
Selain menggunakan militer sebagai instrument menggagalkan revolusi, rezim Assad juga terus berusaha mendekati kelompok-kelompok minoritas Suriah, seperti umat Kristen, Alawy (Syiah) dan Ismailiyah yang berjumlah hampir 30% dari jumlah penduduk. Jumlah yang cukup besar ini tentunya sangat berpengaruh terhadap revolusi. Dengan mencegah keterlibatan mereka dalam revolusi, Assad ingin menciptakan opini publik bahwa apa yang terjadi sekarang di Suriah bukanlah revolusi rakyat, melainkan sebuah gerakan separatis kelompok tertentu. Tepatnya, sebuah gerakan separatis Sunni melawan Syiah yang kini menguasai pemerintahan. Oleh karenanya., Assad menakuti-nakuti mereka dengan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan menimpa mereka bila kelompok Sunni memegang kekuasaan di Suriah. Opini ini berhasil mempengaruhi negara Iran yang kemudian memberikan dukungan kepada rezim Bashar Assad untuk menekan dan membunuh muslim Sunni yang mayoritas di Suriah.
Masa Depan Revolusi
Perjalanan panjang revolusi Suriah yang sudah berlangsung selama dua tahun tanpa henti ini mengindikasikan bahwa rezim Assad sejatinya tidak mampu membendung dan menghentikan gelombang revolusi, meskipun berbagai macam cara telah mereka tempuh.
Di sisi lain, para pejuang revolusi sampai saat ini belum juga mampu menjatuhkan rezim Assad yang semakin gencar melemahkan kekuatan mereka. Hingga hari ini, revolusi di Suriah masih dihadang banyak hambatan dan tantangan, baik dalam tataran nasional, regional hingga internasional.
Di dalam negeri, rezim Assad terus melancarkan serangan dan kekerasan kepada para demonstran. Dengan sekuat tenaga, ditambah dukungan Iran, China dan Rusia, rezim Assad berusaha menggagalkan segala bentuk aksi demonstran.
Meskipun muslim Syiah di Suriah merupakan komposisi minoritas populasi Suriah, namun karena geostrategis Suriah bersama Iran dan Irak di bawah pemerintahan Alwi al-Maliki, maka rezim Suriah mendapat dukungan penuh dari negara Iran. Kejatuhan rezim Suriah akan berakibat fatal bagi negara-negara Syiah tersebut, dan juga bagi Hizbullah di Lebanon.
Oleh karenanya, Iran mendukung penuh langkah rezim Assad untuk mempertahankan kekuasaannya. Bahkan salah satu anggota Majelis Ahli Iran, Ahmad Jannati dalam khutbah Jumat (24/02) di Tehehan menyeru umat Syiah Arab untuk memasuki Suriah dan berjihad bersama pihak Assad.
(Seruan jihad Syiah oleh Ahmad Jannati kemudian direspon oleh seruan jihad dari ulama terkenal umat Islam, Syeikh Yusuf Qaradhawi yang merasa prihatin atas pembantaian minoritas Syiah kepada muslim Sunni di Suriah atas dukungan Iran dan Hizbullah Lebanon. Qaradhawi mengajak seluruh umat Islam untuk berjihad membela saudaranya di Suriah yang sedang menghadapi konspirasi Syiah di bawah rezim Bashar Assad.)
Sementara itu, Israel yang merupakan sekutu abadi AS dan berbatasan langsung dengan Suriah sangat menginginkan konflik internal Suriah terus berlangsung. Instabilitas Suriah berarti keamanan bagi Israel. Dengan kondisi ini, Suriah akan disibukkan dengan permasalahan internalnya dari pada konflik berkepanjangan mereka dengan Israel. Pada waktu yang sama, konflik internal Suriah akan melumpuhkan perekonomian dan militer Suriah, bahkan perekonomian Iran yang banyak memberikan bantuan kepada Suriah.
Senada dengan Israel, AS sejatinya tidak menginginkan Suriah menjadi sebuah Negara demokrasi. Meski pada awalnya, AS tampak mendukung revolusi rakyat Suriah, namun sejatinya AS hanya ingin memanfaatkan momentum tersebut sebagai jalan untuk mempertahankan kepentingannya di kawasan, dan mengepung Iran setelah tentara mereka angkat kaki dari Irak. AS melihat, bahwa berdirinya Suriah sebagai sebuah Negara demokrasi akan mengancam kepentingan AS di kawasan. Politik Suriah yang demokratis akan menjadi cerminan keinginan-keinginan rakyat, yang sewaktu-waktu bisa mengancam eksistensi sekutunya, Israel.
Demikian juga dengan Rusia dan China yang tidak ingin kepentingan mereka di Suriah terganggu. Suriah sangat berarti bagi Rusia. Di kota Latakia dan Tartus, Rusia menempatkan basis Angkatan Laut terakhir mereka dan satu-satunya di kawasan. Letak geografis Suriah cukup dekat dengan Rusia, sekaligus bersandingan dengan Turki sebagai salah satu anggota NATO. Rusia tentu tidak menginginkan hegemoni Eropa-AS di kawasan Timur Tengah semakin besar. Rusia juga tidak ingin skenario Libya terulang untuk kedua kalinya.
Sama halnya dengan China, yang kini menjadi kekuatan ekonomi kedua terbesar setelah AS. China tidak ingin pasokan minyak Suriah ke negaranya terganggu, begitu juga dengan hubungan dagang antara kedua negara.
Penutup
Berbagai hambatan dan rintangan di atas tentunya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan revolusi Suriah ke depan. Kemampuan Majelis Nasional sebagai kekuatan revolusi terbesar untuk menggandeng pihak minoritas ke dalam basis revolusi, keberhasilan mereka dalam menghapus ketakutan-ketakutan mereka, dan upaya diplomasi untuk meyakinkan dunia bahwa kepentingan mereka akan terjamin, menjadi titik tolak utama keberhasilan revolusi mereka, niscaya rezim Assad tidak akan mampu bertahan lama dalam kekuasaan. Penguasaan media juga tak kalah penting, agar mampu membentuk opini masyarakat, dan memberikan berita yang berimbang tentang apa yang dilakukan oleh rezim Assad terhadap revolusi rakyat Suriah.
Terakhir, intervensi asing dalam permasalahan internal Suriah bukanlah solusi yang baik, sebagaimana hal itu tidak diinginkan rakyat Suriah. Sejak Majelis Nasional Suriah berdiri, mereka menolak segala intervensi asing, termasuk bantuan militer dan serangan kepada rezim Assad. Bagi rakyat Suriah, intervensi asing justru mendatangkan lebih banyak kerugian bagi mereka. Wallahu a’lam.
*Anggota Studi Informasi Alam Islam, Cairo
Redaktur: Samin Barkah
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
