dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Paris. Prancis pada Selasa mengatakan pihaknya akan mendukung usaha Palestina untuk meningkatkan statusnya di Perserikatan Bangsa Bangsa pada sidang Majelis Umum pekan ini, hanya setahun setelah gagal memperoleh keanggotaan negara penuh.
Menteri Luar Negeri Laurent Fabius menegaskan kembali “sikap konsisten” Paris mengenai masalah itu dan mengemukakan kepada Majelis Nasional bahwa Prancis, salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, akan memutuskan bagi status satu negara peninjau non-anggota” bagi Palestina, lapor AFP.
“Anda tahu bahwa selama bertahun-tahun sikap konsisten Prancis mengakui negara Palestina,” katanya mengulangi kembali bahwa mantan presiden Prancis Francois Mitterrand mempertahankan sikap itu dalam pidatonya tahun 1982 di parlemen Israel.
Sikap itu tidak berubah bahkan selama masa jabatan mantan presiden Nicolas Sarkozy ketika Palestina diterima menjadi anggota anggota UNESCO tahun lalu, katanya dan menambahkan pengakuan atas Palestina adalah salah satu bagian penting kampanye presiden Prancis sekarang Francois Hollande.
“Karena itu mengapa ketika masalah itu diajukan pada Kamis dan Jumat, Prancis akan menanggapi dengan ‘ya,'” katanya.
Rancangan resolusi yang mengusahakan peningkatan status itu juga menyerukan Dewan Keamanan PBB “mempertimbagkan dengan baik” permintaan Palestina bagi keanggotaan penuh yang diajukan setahun lalu.
Amerika Serikat, sekutu kuat Israel menghambat tindakan itu di Dewan Keamanan PBB yang beraggotakan 15 negara itu.
Inggris belum memutuskan apakah akan mendukung resolusi itu, kata dubes negara itu untuk PBB Mark Lyall Grant.
Lyall Grant mengemukakan kepada wartawan bahwa Inggris yakin Palestina harus menunda permohannya Kamis, tetapi masalah itu akan dibicarakan dengan Pamerintah Palestina dan akan memutuskan “pada waktunya” tentang keputusan itu.
Kementerian luar negeri Austria Selasa juga mengatakan pihaknya akan mendukung usaha Palestina itu dan menyatakan bahwa lebih dari separuh anggota Uni Eropa yang berjumlah 27 negara akan mendukung usul itu.
Resolusi baru itu juga akan menyerukan penyelesaian krisis Timur Tengah itu dengan visi dua negara, satu negara Palestina yang independen, berdaulat, demokratis, berlanjut, hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel, atas dasar perbatasan sebelum tahun 1967.”
Resolusi itu juga menyoroti tentang “keperluan mendesak” bagi dimulainya perundingan perdamaian, yang terhenti September 2010 ketika Israel menolak tuntutan Palestina untuk memperpanjang moratorium pembangunan permukiman baru di wilayah-wilayah yang diduduki.
AS dan Israel menentang permohonan bagi peningkatan status Palestina di PBB, dengan menegaskan hanya perundingan langsung mengenai perjanjian perdamaian dapat menghasilkan persetujuan bagi pembentukan satu negara Palestina. (RN/Z002/B Kunto Wibisono/ANt)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(4 votes, average: 10.00 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
