Home / Berita / Nasional / Tantang KPK, Jubir PPI: Ini Perintah Al-Quran

Tantang KPK, Jubir PPI: Ini Perintah Al-Quran

Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma'mun Murod Al Barbasy
Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma’mun Murod Al Barbasy

dakwatuna.com – Jakarta.  Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma’mun Murod Al Barbasy tak gentar dengan kemungkinan upaya hukum yang akan dilakukan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana.

Menurut Ma’mun, daripada KPK memperkarakan dirinya lebih baik mengoreksi diri.

“KPK mau perkarakan saya. Kaya gak ada kerjaan. Itu pimpinan KPK minus Mas Busyro suruh koreksi diri. Daripada perkarakan saya, mending mereka mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK, mereka sudah tidak layak jadi pimpinan KPK,” katanya , Selasa (7/1/2014) malam.

Menurut Ma’mun, dia hanya menyampaikan informasi yang didapat kepada media dan dipastikan akurat sebagai bentuk tabayyun (klarifikasi). Pasalnya, dia tidak mungkin menyampaikan langsung ke Bambang maupun Denny.

“Saya hanya kasih info, kalau mau bukti coba cek ke Cikeas, kalau tidak ada juga,  kan niatnya tabayyun. Ini perintah Al-Quran,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ma’mun mengatakan Bambang dan Denny menyambangi kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, pada Senin 6 Januari dini hari. Dia mendapatkan informasi tersebut dari seseorang yang disebutnya intel. Sayangnya dia enggan membeberkan intel yang dimaksud. (okezone/sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (8 votes, average: 9,38 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.
  • Heri Subiyandono

    tabayun pale lu peyang……..bicara (apalagi ada unsur finah) harus punya fakta jelas bukan katanya2 dan harus bisa buktikan dong, jangan kaya orang licik begitu……….Al-Qur’an dibawa2

    • adisan

      maksudnya orang licik selalu bawa-bawa Al-Qur’an gitu?… berarti orang islam licik semua dooong???….

    • cahayacokie

      maksudnya orang2 licik dilarang mengatasnamakan perbuatannya berdasarkan al-quran, bukan orang islam semua licik karena al-quran

  • cahayacokie

    giliran berpolitik gak pake dasar agama, takut dipenjara bawa-bawa agama!!!
    semoga Allah mengampuni si Anas…

  • noerjanata

    Pejabat pemerintah RI tidak ada baiknya. semua JAHAT, yg belum ketahuan hanya karena masih diTUTUPI Allah.

    • [email protected]

      Sepertinya hanya ANDA SAJA yang baik di muka bumi ini….

  • mamase

    PKS, PPI sama saja.. cuma bisa jual agama utk kepentingan golongan dan pribadi…

    jangan dicampur lah agama sama politik….

    • Iha Prihantono

      hubungannya apa dg PKS ? kenapa ga dihubungkan dg ‘sayap agama’ baitul muslim (?) PDIP ? kenapa ga dengan khutbahnya ARB di iklan ? kenapa ga iklan2 caleg yg tiba2 berkerudung musiman ? kenapa ga dengan capres2 yg sowan ke pesantren2 & tokoh ormas (NU/muhammadiyah) ? …
      ah maaf ini edisi kepo. bantu jelasin bung mamase….

    • Muhammad Isa Lahamid

      Kader PKS : Anjing menggonggong kafilah Berlalu……………#Apapun Yang Terjadi Kami Tetap Melayani……#Masyarakat menjadi saksi walau semua media memusuhi……

  • Muhammad Tarmuzi

    Hahahahahahaha….sudah jelas-jelas salah, pake ngomong ini amanah, perintah Al Qur’an….. orang luar Islam jadi mikir, ngomong untuk sesuatu yang jelas diakui salah adalah perintah agama Islam… hihihihihi… na’jis dari mana lagi ne, jual2 agama….

  • Daromi Aks

    Kalau mau tabayyun ya harus faham kaidah tabayyun. Tabayyun itu tidak didepan media.

  • uda andi

    sepertinya yg perlu tabayyun redaksi dakwatuna, untuk kesekian kalinya memuat opini murahan yg cenderung subjektif.

Lihat Juga

HNW: Berapa kali Pun Paripurna Diundur, PKS Tetap Tolak Revisi UU KPK