Home / Berita / Nasional / Tolak Privatisasi Air, Muhammadiyah Pimpin Gugat UU ke MK

Tolak Privatisasi Air, Muhammadiyah Pimpin Gugat UU ke MK

din syamsuddin bbmdakwatuna.com – Jakarta. Delegasi yang terdiri dari Muhammadiyah, PBNU, MUI dan ormas Islam lainnya mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka bermaksud untuk menggugat UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA).

Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, UU tentang SDA membuka peluang privatisasi dan komersialisasi air. Oleh sebab itu sebaiknya MK melakukan judisial review terhadap UU tersebut.

“Air yang merupakan basic need dan public good seyogyanya tidak boleh diprivatisasi dan dikomersialisasi yang akhirnya berdampak pada harga tinggi dan merugikan rakyat,” kata Din di ruang tamu MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2013).

Kedatangan delegasi tersebut diterima langsung oleh Ketua MK Akil Mochtar. Akil mengatakan gugatan terhadap UU SDA bukan yang pertama kali diajukan. Sebagian besar gugatan yang diajukan ditolak dan dikabulkan secara konstitusional bersyarat.

“UU SDA memang memberi peluang swasta untuk mengelola, tetapi tidak berarti penguasaan SDA menjadi milik swasta. Itu sifat putusan dari putusan MK yang lalu,” ujar Akil di depan delegasi pimpinan Din tersebut.

Akil menjelaskan, meskipun biaya produksi air tersebut mahal, namun pihak swasta tidak boleh membebankannya kepada pembeli dengan menaikkan harga jual.

“Kita berharap prinsip dasar itu jadi dasar permohonan ini,” jelasnya. (dtk/sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (4 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • abu syahdan

    UU SDA memang memberi peluang swasta untuk mengelola, tetapi tidak
    berarti penguasaan SDA menjadi milik swasta. Itu sifat putusan dari
    putusan MK yang lalu,” ujar Akil di depan delegasi pimpinan Din
    tersebut.

    Tetapi nanti ceritanya akan jadi lain setelah UU ini disetujui, mereka akan semena-mena menggunakan UU ini sebagai pijakan untuk menekan publik… Jadi gak ada yang benarlah dengan segala hasil keputusan pemerintah atau pejabat publik karena kami yakin keputusan ini hanya akan memberi senang kepada mereka yang punya UANG. UANG MEMANG TELAH MENJADI TUHAN BUAT SEBAHAGIAN ORANG… GO TO HELL!

Lihat Juga

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Jimly Asshiddiqie.

Mantan Ketua MK Sarankan SBY Tidak Ikuti Jejak Keliru Megawati