Home / Berita / Nasional / Jangan Sampai Kejagung Dicap Jadi Biang ‘Kiamat Internet’ di Indonesia

Jangan Sampai Kejagung Dicap Jadi Biang ‘Kiamat Internet’ di Indonesia

no internetdakwatuna.com – Jakarta. Penyedia jasa internet (ISP) gusar terhadap Pengadilan Tipikor yang memvonis metode kerjasama antara Indosat dan IM2. Ada banyak bentuk kerjasama di kalangan ISP yang seperti itu membuat ‘kiamat internet’ di Indonesia bisa saja terjadi.

Menurut Ketua Asoasiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sammy Pangarepan, kalangan ISP sangat khawatir dengan kejadian yang mendera IM2-Indosat. ISP yang bersandar di bawah UU no 36 tentang Telekomunikasi semakin ketar-ketir, ketika rekomendasi dari Kemenkominfo pun tak digubris Kejagung.

“Saya paham pak Tifatul (Menkominfo-red) mengikuti, memberikan masukan kasus ini sejak awal dan bahkan sampai memberikan surat ke Kejagung. Walaupun pada kenyataannya tidak ditanggapi,” katanya, Senin (15/7/2013).

“Nah, kalau surat dari Menkominfo saja tidak didengarkan, padahal ISP berkoordinasi dengan Kominfo, apa iya ISP harus meminta izin ke Kejagung juga?” kata Sammy, bertanya-tanya.

Sammy paham bila nantinya dampak dari kasus ini melebar luas. Bahkan hingga membuat internet Indonesia terancam lumpuh. Tapi dia dan ISP tidak ingin sampai hal tersebut sampai terjadi.

“Maka nya besok (15/7), kita akan menyurati Menko Polhukam untuk meminta perlindungan dan kejelasan mengenai bisnis ISP ini di Indonesia,” tandasnya.

Sebelumnya, hal serupa juga diutarakan Ketua Dewan Pengawas APJII Sylvia Sumarlin. Menurutnya, apabila ISP tidak bisa bekerja sama dengan pemilik jaringan, maka perusahaan semacam Telkom pun yang selama ini menjadi tulang punggung penyedia jaringan bagi ISP, bisa dianggap ilegal.

Kalau harus menuruti hukum, maka APJII mohon maaf untuk tidak bisa memenuhi tugasnya melayani masyarakat. Akibatnya lalu lintas internet di Indonesia akan lumpuh. Jaringan internet baik perorangan, swasta, bahkan pengadilan, kejaksaan, kepolisian serta seluruh instansi termasuk kepresidenan juga akan terhenti.

“Kami tidak menginginkan hal ini terjadi. Tapi, kami juga ingin usaha kami melayani masyarakat dalam penyediaan internet, tidak di bayangi ketakutan karena dianggap tidak sah,” pungkas Sylvia.

Kasus IM2 itu diusut Kejagung atas laporan Denny AK pegiat LSM telekomunikasi yang dipidana 2,5 tahun atas kasus pemerasan pada Indosat. Kejagung memfollow up laporan Denny dan kemudian mengajukannya ke persidangan.

Di persidangan, aneh nya hakim sama sekali tak mendengar pertimbangan yang diberikan ahli komunikasi, bahwa kasus itu bukan pidana. Pertimbangan Menkominfo Tifatul Sembiring juga dicueki. (detik)

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Ketua Lembaga Riset CISSReC, Pakar Keamanan Cyber dan Komunikasi, Pratama Persadha. (IST)

CISSRec Dorong Pemerintah Bangun Infrastruktur Cyber Anti Sadap