13:08 - Sabtu, 01 November 2014
Andi Yudistira

Polemik Pernikahan Siri dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan

Rubrik: Opini | Kontributor: Andi Yudistira - 06/12/12 | 13:30 | 22 Muharram 1434 H

 

Ilustrasi (inet)

dakwatuna.com – Akhir-akhir ini pemberitaan mengenai Bupati Garut menjadi headline dalam beberapa media massa, bukan karena prestasinya dalam membangun Kabupaten Garut tetapi karena skandalnya menikahi seorang gadis Fani Octora 18 tahun secara siri dan akhirnya di ceraikan melalui sms setelah 4 hari dinikahi. Betapa terulukannya sang gadis setelah diberikan janji manis tentang indahnya pernikahan akhirnya di ceraikan begitu saja. Tanpa ia bisa mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri.

Fenomena nikah siri di Indonesia bagaikan fenomena gunung es. Mungkin korban ketidakadilan pernikahan siri ini bukan hanya di alami oleh Fani seorang tetapi banyak perempuan di Indonesia yang merasakan ketidakadilan akibat penelantaran, pembiaran, perceraian dan diskriminasi dalam rumah tangga akibat dari pernikahan siri.

Dalam Islam pernikahan disebut (siri) rahasia pada zaman Nabi Saw dan Sahabat dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam. Tetapi dalam perkembangan dalam masyarakat Indonesia pernikahan siri mempunyai 3 pengertian yakni Pertama; pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat; kedua, pernikahan yang sah secara agama (memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah/kawin) namun tidak dicatatkan pada kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi yang Non-Islam). Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu;

Di Indonesia mengenai perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”). Pasal 2 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dalam Pasal 2 ayat (2) UUP menyebutkan adanya kewajiban untuk tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Artinya pernikahan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum agamanya dan harus pula dicatat ke kantor urusan pencatatan pernikahan. KUA (bagi Umat Islam) dan Catatan Sipil (bagi Non-Islam) agar pernikahannya mendapatkan bukti otentik dan keabsahannya diakui oleh Negara. Sehingga terjadi mendapatkan payung hukum dan timbulnya kewajiban dan hak dalam pasangan suami dan istri.

Sebagian masyarakat masih belum memandang pentingnya pencatatan pernikahan secara ke lembaga pencatat pernikahan. Akibatnya hak dan kewajiban suami-istri tidak terlindung secara hukum. Misalnya masalah kewajiban memberikan nafkah suami kepada istri, pengakuan anak secara legal ketika mengurusi kependudukan dan lain-lain. Perempuan dalam hal ini istri siri menjadi subjek hukum yang tidak memiliki kepastian hukum, akibat dari pernikahan siri tersebut. Banyak kasus perceraian secara semena-mena yang dilakukan suami tanpa istri siri mendapatkan hak atas harta bersama, penelantaran dan pembiaran terhadap istri siri dan anaknya karena suami pergi tanpa kabar yang jelas, bahkan kekerasan bisa dialami oleh istri siri tersebut. Ataupun di dalam urusan administrasi kependudukan, tidak diakuinya status pernikahan oleh Negara, status anak dalam pernikahan siri tidak akan mendapatkan akte kelahiran yang jelas. Akibatnya pihak perempuan yang akan sulit untuk mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Banyak factor yang melandasi maraknya pernikahan siri di Indonesia mulai dari ketidaktahuan masyarakat tentang pentignya pencatatan pernikahan, kondisi ekonomi yang tidak mampu mencatatkan pernikahan ke KUA, adanya pasangan yang tidak ingin mencatatkan pernikahannya karena takut ketahuan menikah lagi, pejabat PNS yang berpoligami tidak ingin ketahuan berpoligami karena larangan bagi PNS untuk berpoligami.

Intinya adalah kesadaran hukum bagi setiap warga Negara untuk mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Khususnya bagi perempuan agar lebih cerdas tidak lemah menghadapi bujuk rayuan manisnya pernikahan tanpa legalitas agama dan Negara. Juga penyadaran kepada perempuan akan hak-hak yang harus dimilikinya terkait peristiwa hukum dalam pernikahan. Juga regulasi dari pemerintah yang membuat aturan yang mengikat dan tegas terkait maraknya pernikahan yang tidak memiliki bukti otentik dan payung hukum yang sesuai dengan undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1987 tentang pernikahan. Agar kasus-kasus perceraian, penelantaran, pembiaran, dalam pernikahan siri yang dialami Fani Oktora dan Perempuan-perempuan lainnya tidak marak terjadi lagi.

Andi Yudistira

Tentang Andi Yudistira

Aktivis Perempuan KAMMI Daerah Tangerng Selatan dan Staff Konsultan Hukum LBH Madani. [Profil Selengkapnya]

Redaktur: Lurita Putri Permatasari

Topik:

Keyword: , , , , , , , , , , , , , , , ,


Beri Nilai Naskah Ini:

Nilai 1Nilai 2Nilai 3Nilai 4Nilai 5Nilai 6Nilai 7Nilai 8Nilai 9Nilai 10 (1 orang menilai, rata-rata: 9,00 dalam skala 10)
Loading...Loading...


Akses http://m.dakwatuna.com/ dimana saja melalui ponsel atau smartphone Anda.
Iklan negatif? Laporkan!
  • pemerhati perempuan

    dalam kasus ini ada 2 hal 1).lagi2 perempuan menjadi objek, mestinya kita jg harus mafhum akan hukum, bagaimana efek dari sebuah pernikahan tersebut?sirri yang biasa dipahami adalah syah secara hukum agama. apakah demikian, kalau pada akhirnya menjadi tidak berharga???apakah sang perempuan dalam kasus tersebut mendapat hak? memang perlu banyak kajian tentang menikah sirri. Rasulullah begitu sangat menghargai perempuan, namun kita yang mengaku ummatnya seenaknya saja membuat hukum. berdalih hukum agama pula! BU-GAR dan yang semacamnya kudu belajar lagi deh..!
    2) klo ingin menikah lagi alias poligami, adakah ijin kepada sang istri 1? maksud menikah lagi apa? wah banyak mestinya pertanyaan yang harus dijawab. pada awalnya Nabi SAW adalah monogami, hanya memiliki Ummul Mukminin Khodijah RA, setelah ummul mukminin meninggal barulah menikah lagi, itupun berdasarkan petunjuk Allah SWT. lalu menikahi para janda dengan alasan agama. Lalu apa maksud menikah lagi dari BU_GAR? atau yang lainnya.?! yang sering pula dianggap sebagai istri simpanan?

  • amir islamudin

    Coba klo berpoligami secara sah dan tercatat diatur dan dipermudah, mungkin fenomena nikah siri dapat dihindari, shg wanita gak jadi korban

  • Bedi Citoendoen

    PNS bukan manusia ya sehingga dilarang berpoligami oleh negara, Allah SWT membolehkan poligami karena Allah tahu tentang MakhlukNya terutama Manusia yang serba kurang…….?

  • Fitri Stevany

    kalau istri 1 tdk mengijinkan suami menikah, apa boleh tetep diteruskan menikahi wanita tersebut?

Iklan negatif? Laporkan!
63 queries in 1,721 seconds.