16:13 - Jumat, 25 April 2014

Tifatul Sembiring: KAA dan UUD ’45 Menolak Keberadaan Israel

Rubrik: Nasional | Kontributor: dakwatun - 14/05/11 | 14:41 | 11 Jumada al-Thanni 1432 H

Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Tifatul Sembiring (Getty Images)

dakwatuna.com – Denpasar. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, menghimbau agar perayaan hari Israel di Jakarta hari ini tidak dilakukan karena sikap anti-Israel di Indonesia cukup tinggi.

“Saya pribadi, tidak usah lah ya. Saya khawatir akan jadi keributan, dan ini bisa jadi ajang provokasi, sesuatu yang tidak bermanfaat, krn sentimen sikap anti Israel di Indonesia itu kan cukup tinggi,” ungkapnya usai memberi kuliah umum mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Dwijendra, Denpasar, Sabtu.

Sikap anti-Israel tersebut dijelaskan Tifatul bahwa terkait kebijakan-kebijakan Israel terhadap negara-negara Timur Tengah, khususnya Palestina.

“Indonesia sesuai dengan semangat Konferensi Asia Afrika dan UUD ’45 itu kan menolak keberadaan Israel yang tidak memberikan hak kebebasan kepada Palestina, jadi perlu diketahui, status Israel di Palestina itu kan penjajah, karena mereka datang-datang di situ bikin negara, dan wilayah itu milik palestina,” katanya.

Selain itu, Tifatul juga mengkhawatirkan adanya pihak-pihak yang mengadakan perayaan itu secara terbuka akan terjadi keributan.

“Nah tanpa ada babibu, saya khawatir kalai ada pihak-pihak yang mengadakan perayaan itu secara terbuka, akan ada kelompok-kelompok yang tidak senang. Nah kita ini kan bebas, tapi kita ciptakanlah kerukunan kalau ada kelompok begitu saya yakin ada keributan,” ujar Tifatul.

Sebelumnya, perayaan hari kemerdekaan Israel yang jatuh pada 14 Mei itu rencananya akan diadakan di Indonesia, namun kabar terakhir bahwa perayaan tersebut ditunda karena Ketua Panitia Perayaan Hari Kemerdekaan Israel, Unggun Dahana belum mengantongi izin dari kepolisian.

Polri yang menerima surat permohonan untuk perayaan tersebut pun menolak dan tidak memberikan izin karena selain dalam surat permohonan itu belum lengkap, namun juga tidak sesuai dengan prosedur Petunjuk Laporan (Juklap) 02/1995 mengenai penjelasan Kementrian Luar Negeri bahwa Pemerintah RI tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.  (Priyambodo RH/Ant)

Redaktur: Hendra

Keyword: , , , , ,


Beri Nilai Naskah Ini:

Nilai 1Nilai 2Nilai 3Nilai 4Nilai 5Nilai 6Nilai 7Nilai 8Nilai 9Nilai 10 (13 orang menilai, rata-rata: 9,31 dalam skala 10)
Loading ... Loading ...


Akses http://m.dakwatuna.com/ dimana saja melalui ponsel atau smartphone Anda.
Iklan negatif? Laporkan!
Iklan negatif? Laporkan!
86 queries in 1,004 seconds.