Home / Dasar-Dasar Islam / Fiqih Islam / Fiqih Kontemporer / Hukum Pembajakan dan Barang Bajakan

Hukum Pembajakan dan Barang Bajakan

dakwatuna.comPelanggaran terhadap hak cipta dalam bidang ilmu, seni dan sastra, kreasi dan inovasi teknologi (intellectual property) pada prinsipnya merupakan tindakan kriminal sebagaimana pelanggaran hak milik orang lain pada umumnya. Pelanggaran pada hak cipta sudah tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, tidak hanya menimpa kepada para pemegang hak cipta (pengarang, penerbit, pencipta musik/lagu, perusahaan produser rekaman dan film, dan lain-lain) yang menghambat semangat kreasi dan ide, melainkan juga negara yang dirugikan, karena tidak memperoleh pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari pembajak tersebut.

Pembajakan terhadap intellectual property dapat mematikan gairah kreativitas para pencipta ide, kreasi dan inovasi untuk berkarya, yang sangat diperlukan untuk kecerdasan kehidupan bangsa dan akselerasi pembangunan negara. Demikian pula pembajakan terhadap hak cipta dapat merusak tatanan sosial, ekonomi dan hukum di negara kita. Karena itu tepat sekali diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dimaksudkan untuk melindungi hak cipta dan membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di berbagai bidang.

Namun di dalam pelaksanaan ketentuan perundangan terkait hak cipta di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta. Berdasarkan laporan dari berbagai asosiasi profesi yang berkaitan erat dengan hak cipta di bidang buku dan penerbitan, musik dan lagu, film dan rekaman video, dan komputer, bahwa pelanggaran terhadap hak cipta masih tetap berlangsung; bahkan semakin meluas sehingga sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan mengurangi kreativitas untuk mencipta, serta dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Dengan diklasifikasikannya pelanggaran terhadap hak cipta sebagai tindakan pidana, berarti bahwa tindakan-tindakan negara terhadap para pelanggar hak cipta tidak lagi semata-mata didasarkan atas pengaduan dari pemegang hak cipta. Tindakan negara akan dilakukan baik atas pengaduan pemegang hak cipta yang bersangkutan maupun atas dasar laporan/informasi dari pihak lainnya. Karena itu aparatur penegak hukum diminta untuk bersikap lebih aktif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta itu.

Hak Cipta Menurut Pandangan Islam

Di dalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang mewajibkan penyebarluasan ilmu dan ajaran agama seperti dalam Surat Al-Maidah ayat 67 dan Yusuf ayat 108. Dan di samping itu terdapat pula beberapa ayat yang melarang (haram), mengutuk dan mengancam dengan azab neraka pada hari akhirat nanti kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu, ajaran agama, dan mengkomersialkan agama untuk kepentingan dunia kehidupan duniawi, seperti dalam surat Ali Imran ayat 187; Al- Baqarah ayat 159-160; dan ayat 174-175.

Kelima ayat dari surat Ali Imran dan Al-Baqarah tersebut menurut historisnya memang berkenaan dengan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Namun sesuai dengan kaidah hukum Islam “yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafalnya (redaksi), bukan kekhususan sebabnya.”

Maka peringatan dan ketentuan hukum dari kelima ayat tersebut di atas juga berlaku bagi umat Islam. Artinya, umat Islam wajib menyampaikan ilmu dan ajaran agama (dakwah Islamiyah) kepada masyarakat dan haram menyembunyikan ilmu dan ajaran agama, serta mengkomersilkan agama untuk kepentingan duniawi semata (Vide Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, vol. II/ 51)

Demikian pula terdapat beberapa hadits yang senada dengan ayat-ayat Al-Qur’an tersebut di atas, antara lain hadits Nabi riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Hakim dari Abu Hurairah ra.: “barang siapa ditanyai tentang sesuatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan diberi pakaian kendali pada mulutnya dari api neraka pada hari kiamat.”

Yang dimaksud dengan ilmu yang wajib dipelajari (fardhu ‘ain) dan wajib pula disebarluaskan ialah pokok-pokok ajaran Islam tentang aqidah, ibadah, muamalah dan akhlaq. Di luar itu, hukumnya bisa jadi fardhu kifayah, sunnah atau mubah, tergantung pada urgensinya bagi setiap individu dan umat (al-Zabidi, Taisirul Wusul ila Jami’ al-Ushul, vol. III, Cairo, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1934, hlm. 153)

Mengenai hak cipta seperti karya tulis, menurut pandangan Islam tetap pada penulisnya. Sebab karya tulis itu merupakan hasil usaha yang halal melalui kemampuan berfikir dan menulis, sehingga karya itu menjadi hak milik pribadi. Karena itu karya tulis itu dilindungi hukum, sehingga bisa dikenakan sanksi hukuman terhadap siapapun yang berani melanggar hak cipta seseorang. Misalnya dengan cara pencurian, penyerobotan, penggelapan, pembajakan, plagiat dan sebagainya.

Islam sangat menghargai karya tulis yang bermanfaat untuk kepentingan agama dan umat, sebab itu termasuk amal saleh yang pahalanya terus menerus bagi penulisnya, sekalipun ia telah meninggal, sebagaimana dalam hadits Rasul riwayat Bukhari dan lain-lain dari Abu Hurairah ra.: “apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya, kecuali tiga, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan dia.”

Karena hak cipta itu merupakan hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) memfotokopi, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk bisnis. Demikian pula menerjemahkannya ke dalam bahasa lain dan sebagainya, juga dilarang, kecuali dengan izin penulisnya atau penerbit yang diberi hak untuk menerbitkannya.

Perbuatan meng-copy, mencetak, menerjemahkan, menduplikasi, memperbanyak, memodifikasi dan sebagainya yang bermotif komersial terhadap karya/produk seseorang atau suatu pihak tanpa izin pemilik hak cipta atau ahli warisnya yang sah atau yang diberi wewenang oleh penulisnya, merupakan perbuatan tidak etis dan zhalim yang dilarang oleh Islam. Sebab perbuatan semacam itu bisa termasuk kategori pencurian dan men-ghasab hak orang lain ataupun penggelapan dan penipuan dalam konteks melanggar amanat/perjanjian kesepakatan antara para pihak terkait.

Adapun dalil-dalil syar’i yang dapat dijadikan dasar melarang pelanggaran hak cipta dengan perbuatan-perbuatan tersebut di atas antara lain:

1. al-Qur’an Surat Al-Baqoroh:188 “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil….”

2. Hadits Nabi riwayat Daruqutni dari Anas (hadits marfu’): “tidak halal harta milik seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya.”

3. Hadits Nabi: “Nabi bertanya, ‘apakah kamu tahu siapakah orang yang bangkrut (muflis, Arab) itu?’ jawab mereka (sahabat): ‘orang yang bangkrut di kalangan kita ialah orang yang sudah tidak punya uang dan barang sama sekali’. Kemudian Nabi bersabda: ‘sebenarnya orang bangkrut (bangkrut amalnya) dari umatku itu ialah orang yang pada hari kiamat nanti membawa berbagai amalan yang baik, seperti shalat, puasa dan zakat. Ia juga membawa berbagai amalan yang jelek, seperti memaki-maki, menuduh-nuduh, memakan harta orang lain, membunuh dan memukul orang. Lalu amalan-amalan baiknya diberikan kepada orang-orang yang pernah dizhalimi/dirugikan dan jika hal ini belum cukup memadai, maka amalan-amalan jelek dari mereka yang pernah dizhalimi itu ditransfer kepada si zhalim itu, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka’.”

Ayat dan kedua hadits di atas mengingatkan umat Islam agar tidak memakai/menggunakan hak orang lain, dan tidak pula mengkonsumsi ataupun memanfaatkan harta orang lain, kecuali dengan persetujuan dan kerelaannya. Pelanggaran terhadap hak orang lain termasuk hak cipta juga bisa termasuk ke dalam kategori muflis, yakni orang yang bangkrut amalnya nanti di akhirat.

Islam menghormati hak milik pribadi, namun hak milik pribadi itu juga memiliki dimensi sosial dan lingkungan, karena hak milik pribadi maupun perusahaan pada hakikatnya adalah hak milik Allah yang diamanahkan kepada seseorang atau suatu perusahaan. Karenanya, karya, produk, inovasi dan kreasi itu pun harus dapat dimanfaatkan oleh umat manusia baik melalui transaksi komersial yang terjangkau maupun charity yang bersifat sosial, tidak boleh dirusak, disembunyikan, maupun dimonopoli oleh pemilik dan pembuatnya. Karena universalitas dimensi kesosialan tersebut dalam ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan wajib menunaikan tanggungjawab sosial dan lingkungan baik melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun zakat perusahaan ataupun pemegang saham. Selain itu, dalam penentuan tarif dan harga penjualan produk dan jasa terkait hak cipta tersebut juga harus berasaskan keadilan Islam bukan semangat kapitalisme yaitu dengan mempertimbangkan aspek keterjangkauan masyarakat dan social benefit selain commercial benefit.

Hal tersebut adalah sangat baik dan terpuji untuk dilakukan secara komit oleh perusahaan dan pribadi pemegang hak cipta sebagai kesadaran sosial dan lingkungan selain juga menekan kecenderungan masyarakat kepada pembajakan dan barang bajakan jika disparitas harga barang yang original dan bajakan tidak terlalu jauh. Wallahu A’lam Wabillahit Taufiq Wal Hidayah. []

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (23 votes, average: 8,70 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Dr. Setiawan Budi Utomo
Penulis adalah Alumnus terbaik Fakultas Syariah Madinah Islamic University, Arab Saudi. Saat ini aktif sebagai Anggota Dewan Syariah Nasional dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Syuro Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Dewan Penguji Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah, Ketua Tim Akuntansi Zakat, anggota Komite Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Dewan Penguji Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah, Anggota Tim Koordinasi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valas, Anggota Tetap Tim Ahli Syariah Emisi Sukuk (Obligasi Syariah), Dewan Pakar Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI), Dewan Pakar Shariah Economic and Banking Institute (SEBI), Anggota Tim Kajian Tafsir Tematik Lajnah Pentashih Al-Quran Depag, Dosen Pasca Sarjana dan Pengasuh Tetap Fikih Aktual Jaringan Trijaya FM, Pegiat Ekonomi Syariah dan Referensi Fikih Kontemporer Indonesia. Penulis juga merupakan salah satu peneliti di Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI).
  • deni

    Apakah ilmu yang berasal dari Allah kemudian dirangkai oleh sorang ustadz, kemudian dibukukan. Sebenarnya siapa yang memiliki hak cipta? sampai dimana batas hak seseorang terhadap isi dari buku itu? Kalau yang meng-copy disebut penghambat kreativitas, apakah yang melarang meng-copy disebut penghambat ilmu? Tolong disambungkan lagi dengan kondisi realitas yang ada, bahwa masyarakat kita masih miskin kalau harus membeli hak cipta yang begitu banyak. Wallahu ‘alam.

  • Risnandar

    Tulisan ini sebenernya agak ambigu. Ilmu itu pada dasarnya memang untuk dibajak dan untuk disebarkan bukan untuk ditahan-tahan. Banyak peristiwa sejarah yang mengajarkan hal itu. Sebagai contoh, Jepang yang merestorasi negaranya, menyadari ketertingalannya dan serta merta mengirimkan ahlinya ke Eropa dan Amerika Serikat untuk “membajak’ ilmu-ilmu di sana (baca: menterjemahkan ke dalam bahasa Jepang). Kemudian bukankah 4WI SWT telah menghalalkan harta rampasan perang untuk Umat Islam. Anggap…

  • Hidayat

    iya..ini agak ambigu…dan mohon penjelasan lebih lanjut…bagaimna jika digunakan untuk kepentingan akademik. di perpus kampus saya, banyak buku yang di fotocopy karena beberapa buku impor harganya sangat mahal, dan pihak pengelola perpus tidak menginkan meminjamkannya, akhirnya di buat copy, nah copy nya tersebut kemudian boleh dipinjamkan, denagn ada cap kurang lbh” di perbanyak untuk kepentingan akademik” begitu kurag lebih maknaya, sy lupa kalimat persisnya..

  • wadiyo

    Assalamu ‘alaikum wr wb

    Jazzakumullohu khoiron katsiro atas artikelnya Insya Alloh bermanfaat bagi umat dan pembaca lainnya.Semoga dengan artikel ini akan mengurangi pembajakan hak cipta di Indonesia yang sangat merugikan pembuatnya.

  • alif

    mari kita go open source ^^

  • Deddy

    Hari ini saya cukup kaget melihat tulisan saya di blog tercetak dalam salam satu tulisan sebuah buku. Bahkan tulisan tersebut di “copy & paste” mentah-mentah tanpa meminta izin terlebih dahulu. Apakah ini juga termasuk pembajakan?

  • MIRWAN

    asslmkm…. ana ingin bertanya kepada orang yang membajak. bagaimana kalo produk mereka yang dibajak? bagaimana perasaan anda?

  • RAW

    pak ustadz, dalil yang disampaikan bukankah itu berlaku untuk materi (harta), sedangkan untuk ilmu tidak dilarang? dikatakan menghambat kreativitas mungkin iya, jika kita berorientasi pada pamrih materi, tapi apalagi yang lebih memotivasi selain balasan dari Allah? saudara kita Harun Yahya (mungkin) salah satu contoh, beliau membebaskan semua untuk mengcopy dan memperbanyak.
    tapi bijaksananya kita tetap menyampaikan literatur/sanad nya, agar menjd amalan yg tidk terputus bagi sp sj yg berkarya.

    • anggoro winindito

      Setali tiga uang. Ilmu itu juga materi atau harta Pak. Lebih tepatnya dikatakan sebagai modal hidup. Dicapai dengan cara bersekolah, baca buku, dan mendengarkan guru. Mengenai harus membayar untuk mendapatkan ilmu sebenarnya tidak selalu demikian karena banyak terdapat guru gratis yang bisa dicari. Jadi uang itu semacam kompensasi ucapan terima kasih dari kita kepada mereka. Bila tidak ada gaji dan hanya ada pahala tentu kehidupan ini tidak akan berjalan bukan ? Orang itu hanya akan dapat pahala terus walau ia telah mengajar sekian hari dalam setiap bulan. Ia tidak bisa hidup. Jadi…logiskah kita mengatakan bahwa ilmu itu gratizz ?

  • dio

    bingung nih pak usztad, kmren saya beli program bljr bhs inggris Rp.10rb, aslinya > 400Rb, apakah ilmu yg bakalan saya pelajari haram hukumnya?

  • Imron

    afwan ust. kalo menurut ane dalil yang ust. pakai tidak tepat, kalo hukum jual beli barang bersyarat dipakai dalam jual beli buku, atau karya cipta tersebut gimana ust? menurut pengetahuan ane hukum memperbanyak suatu buku, karya cipta dalam al qur’an dan hadist tidak disebutkan atau dibahas. Kecuali suatu saat ada pemerintah Islam yang berpegang pada hukum Islam yang menetapkan hukum tentang HAKI maka muslimin wajib taat tanpa kecuali. wallahu ‘alam

  • Risnandar13

    Ilmu dan hak cipta hanya milik Allah SWT…

    • andi saputra

      saya setuju
      semua hak cipta itu hanya allah yg memiliki

  • Panda

    HAKI jelas produk kapitalis .. ilmu seharusnya gratis .. yg membuat kita harus membayar ilmu utamanya adalah karena nafsu .. yg kemudian berantai .. hingga menjerat setiap orang yg terlibat termasuk kita semua mulai dari atas sampai bawah ..

  • anggoro winindito

    ga bisa gitu donk Mas. Mencetak buku itu perlu modal, membuat web itu perlu modal, membuat tulisan pun butuh modal berupa belajar pelatihan menulis dan tentu saja modal pemikiran dan penelitian serta waktu. HAKI adalah produk kapitalis. Namun label demikian tidak serta merta menjadikan kita menjadi begitu pencemburu lalu malah mengatakan hak cipta ialah hanya pada Allah.

    Jadi… semua ilmu itu sebenarnya harus bayar sekarang ini (dalam pengertian positif). Kecuali jika memang kita mendengarkan ceramah dan mentoring yang gratisan itu !

  • Waduuuh… bahaya kalo pertimbangannya kapitalisme spt yg Anda sampaikan. HP, TV, internet, FB,  itu jelas produk teknologi dr sistem ekonomi kapitalis, lantas haram?
    Untuk persoalan bajak membajak karya intelektual negara harus perperan besar sebagai penegak hukum & penjaga kehidupan bermasyarakat.
    Pembajakan terjadi krn software mahal seharusnya disiasati pmrth RI untuk “menawar” harganya agar terjangkau rakyat Indonesia, langkah awal bs dengan meminta microsoft misalnya memberikan harga diskon utk kantor2 & universitas2 di Indonesia. 
    Menawar software bkn tidak mungkin lho… Taksin Sinawatra PM Thailand pernah melakukannya ke microsoft dan berhasil.

  • Norman

    jazzakumullohu. saya sangat tertarik sekali dengan artikel ini, pak ustad. saya ingin langsung bertanya, bagaimana dengan perusahaan yang memonopoli secara tidak langsung dan software yang biasa dibutuhkan, namun dengan harga yang terlalu mahal. seperti MICROSOFT untuk aplikasi pekerjaan kantor, atau ADOBE untuk mendesain. karena saya sendiri butuh menggunakan software tersebut untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah, dan dalam bekerja karena berhubungan dengan TI. dalam konteks ini saya tidak ada alternatif pilihan lain selain menggunakan software tersebut karena tidak ada software lain yang kegunaannya saya anggap sebanding dengan software tersebut.

  • ngasal

    apa batasan HAKI? apakah yang hanya terdaftar di lembaga saja?sangat tidak benar kalo masalah dosa ditentukan dari daftar lembaga.

    saya baca2 MUI mengharuskan perijinan(bukannya pajak itu haram?) dgn mengaitkan masalah pencurian harta,bukannya ilmu ga bisa dicuri?lagipula banyak ayat2 alqur’an mewajibkan kita untuk menshare ilmu(jangan salah terka,ingat yah ilmu itu harus100% benar)

    saya baca di komen,gimana rasanya jika karya kita yang dibajak? dalam hati saya,saya juga tidak mau bisnis saya di saingi,enaklah monopoli gitu loh.kalo masalah klaim buatan itu masalah lain lagi.

    barusan saya dirugikan oleh HAKI ini.kenapa?. barusan saya usg bayar 55k,dapet diskon jadi 35k.buat saya mungkin murah,tapi gimana buat yang lain(saya ja nunggu diskonan :p)

    setelah saya cari2 kenapa mahal ternyata alatnya mahal,saya search lagi kenapa alatnya mahal,ternyata karena alatnya impor.sayapun mikir kenapa negara kita tidak membuat saja alatnya,ternyata terkendala masalah HAKI.kesehatan masih dipegang pemerintah jadi ga bisa dibajak.karena HAKi ini kesehatan jadi mahal,kita hidup cuma memperkaya orang2 kafir,mereka seenaknya mematenkan,sedangkan kita ragu mematenkan karena perkara ga jelas dalam mematenkan.

    kenapa MUI ga kasih kejelasan? dimana tanggung jawabmu wahai ulama jawablah komen2 orang yang kebingungan ini pak.

Lihat Juga

Ilustrasi (hdn)

Teguran Dari Sang Pencipta