Zakat Perusahaan

dakwatuna.com Di zaman sekarang ini banyak sekali jenis kekayaan yang mendatangkan keuntungan pada pemiliknya yang tidak dikenal di masa lalu, atau kalau ada di masa lalu sangat jarang sekali, sehingga para ulama fiqh belum menjelaskan hukum zakatnya. Di antara harta-harta itu adalah bangunan yang disewakan, kendaraan besar atau kecil yang disewakan, pabrik, pesawat udara, kapal laut, peternakan sapi perah, peternakan ayam petelur dan pedaging, dan sebagainya.

Harta jenis ini bernilai besar dan mendatangkan keuntungan yang berlimpah, yang dimiliki oleh orang-orang kaya atau perusahaan-perusahaan besar. Apakah di sana wajib zakat? Berapa persentase dan berapa nishabnya?

Dr. Yusuf Al Qaradhawi menghimpun jenis ini dengan sebutan المستغلات (harta yang diusahakan), yaitu harta yang diusahakan oleh para pemiliknya untuk berusaha dengan cara menyewakannya atau menjual hasilnya. Perbedaanya dengan harta perniagaan adalah bahwa keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan adalah lewat penjualan atau pemindahan benda-benda itu ke tangan orang lain. Sedangkan harta perusahaan masih berada di tangan pemilik, dan keuntungan diperoleh dari penyewaan atau penjualan produknya.

Mengenai dalil yang mewajibkan zakat atas harta perusahaan, para ulama fiqh kontemporer memiliki dua pandangan.

Pertama. Tidak wajib zakat, karena tidak ada teks yang mewajibkannya. Karena tidak ada teks inilah para ulama fiqh generasi pertama tidak mewajibkan zakat, bahkan mereka menyatakan bahwa tidak wajib zakat pula terhadap rumah tinggal, alat kerja, hewan trnasportasi, perabotan rumah, dan sebagainya.

Kedua. Wajib zakat pada harta-harta di atas, dengan dalil-dalil berikut ini:

  1. Teks zakat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, mencakup seluruh jenis harta kekayaan : { وفي أَمْوَالهم حقٌّ للسَائِل والمَحْرُوم }، { خُذْ مِن أموالِهم صَدَقَة }، « أدُّوا زَكاةَ أموالِكُم dan perusahaan adalah jenis harta kekayaan.
  2. Alasan kewajiban zakat harta adalah pertambahan, setiap harta yang bertambah, maka wajib zakat, seperti hewan ternak, pertanian, dan uang. Sedangkan harta konsumsi pribadi, dikategorikan sebagai harta tidak berkembang, maka tidak wajib zakat. Dan perusahaan adalah jenis kekayaan yang paling besar perkembangannya di zaman sekarang ini.
  3. Sesungguhnya hikmah zakat adalah untuk membersihkan pemilik harta, dan memberi keleluasaan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan menjaga Islam. Apa boleh hal ini tidak diwajibkan kepada pemilik perusahaan, pabrik, pesawat terbang, kapal laut, dan apartemen?
  4. Telah menjadi kesepakatan ulama tentang kewajiban zakat yang tidak disebutkan langsung oleh Rasulullah saw. secara tekstual, tetapi para ulama menetapkannya menggunakan qiyas, seperti zakat emas, menurut Imam Syafi’i, adalah qiyas terhadap perak. Zakat harta perniagaan diqiyaskan dengan uang. Zakat kuda menurut madzhab Hanafi diqiyaskan dengan zakat hewan lainnya yang telah disebutkan secara tekstual. Zakat madu menurut madzhab Hanbali diqiyaskan dengan pertanian. Zakat barang tambang menurut mereka diqiyaskan dengan emas, perak, dan sebagainya seperti yang tercantum dalam buku-buku fiqh.
  5. Sedangkan teks fiqh yang tidak mewajibkan zakat pada rumah tinggal, alat kerja, kendaraan pribadi, perabotan rumah tangga, dengan menyertakan alasan bahwa harta benda jenis ini digunkan untuk konsumsi primer, tidak berkembang. Maka jika berubah dari konsumsi pribadi menjadi harta berkembang, maka wajib zakat. Diceritakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal pernah mendapatkan biaya sewa rumahnya, lalu ia mengeluarkan zakatnya. Diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang orang yang menyewakan rumahnya, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya. (Al-Mughni jilid III).

Cara Pengeluaran Zakatnya

Ada tiga cara pengeluaran zakatnya:

Pertama: Dihitung dan dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan. Setiap tahun pemilik bangunan itu, misalnya, menghitung nilai bangunan dan hasilnya, lalu mengeluarkan 2,5% seperti zakat perdagangan. Demikianlah pendapat Ibnu Aqil dan Ibnul Qayyim dalam merilis pendapat madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Al-Hadawiyah (Syi’ah). Memang pendapat ini sangat sulit penerapannya.

Kedua: Zakat dikeluarkan dari hasilnya saja, 2,5% dengan nishab emas. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat madzhab Maliki. Dan zakatnya dikeluarkan ketika menerima penghasilan itu tanpa menunggu masa satu tahun.

Ketiga: Zakat dikeluarkan dari hasilnya saja dan menggunakan nishab pertanian 10% atau 5%, dan zakat dikeluarkan pada saat pembayaran tanpa menunggu satu tahun. Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syeikh Muhammad Abu Zahrah, Syeikh Abdul Wahhab Khallaf, Syeikh Abdurrahman Hasan, disepakati pula oleh Dr. Yusuf Al Qaradhawi, dengan mengambil biaya perawatan bangunan itu dari biaya sewa tahunan sebelum menentukan besaran zakat yang dikeluarkan, agar terjadi keseimbangan antara bangunan yang disewakan dengan lahan pertanian. Dalam cara ketiga ini disyaratkan telah mencapai satu nishab. Dan menurut Imam Ahmad, penghitungan hasil itu dengan menggabungkan hasil bulanan selama satu tahun, setelah terkumpul baru dikurangi biaya perawatan dan dikeluarkan zakatnya.

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (7 votes, average: 9,43 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • fikran

    sayangnya zakat hasil perusahaan jarang dilaksanakan atau bahkan tidak pernah sama sekali. Padahal Negara kita merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ironis memang. Wahai saudar2q seiman dan sekeyakinan, sadarlah akan urgennya menunaikan zakat karena sudah diwajibkan oleh Allah.

  • irfan

    Saya mempunyai perusahan jasa, bagaimana cara menghitung nilai zakat perusahaan saya?
    Apakah aset seperti perlengkapan kantor termasuk yang dizakatkan, atau hanya aktiva cair (seperti kas, piutang, dsb) saja?
    Terimakasih.

Lihat Juga

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Baitul Maal BMH (BMH), di Batam (17 – 19 Desember 2015). (BMH)

Rakernas XII BMH Angkat Tema Meneropong Masa Depan Zakat di Indonesia