Sebagai hewan yang sudah ditetapkan haram hukumnya secara hukum Agama Islam, babi dengan berbagai macam anggota badannya seperti daging, kulit, enzim lemak dan sebagainya ternyata digunakan di berbagai produk di sekitar kita.
Baca selengkapnya »Indonesia pamerkan produk halal di Malaysia
Indonesia menjadi peserta terbesar dengan membawa 50 pengusaha di antaranya dari Riau, Sumsel, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dengan menempati ruang pameran terbanyak mencapai 30 stan.
Baca selengkapnya »Bank Konvensional Dapat Tawarkan Produk Syariah Dengan Syarat Tertentu
Bank konvensional dinilai dapat menawarkan produk syariah. Namun penjualan produk syariah di bank konvensional harus melalui sistem office channeling. Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Yuslam Fauzi, sangat mendukung pemberdayaan office channeling.
Baca selengkapnya »“Sejatinya, Yang Memiliki Landasan Hukum untuk Sertifikasi Produk Halal Hanya MUI”
Masyarakat bakal kebingungan untuk urusan jaminan produk halal. Pasalnya, bisa jadi akan semakin banyak lembaga yang bergerak di bidang sertifikasi produk halal. Jika dulu hanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) saja, sekarang muncul Badan Halal Nahdlatul Ulama (BHNU) dan sebentar lagi pemerintah juga membuat badan halal sejenis.
Baca selengkapnya »MUI Minta PKS Kawal RUU Jaminan Produk Halal
Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap pemerintah tidak mengambilalih proses sertifikasi halal. Pemerintah sebaiknya berperan dalam melakukan sosialisasi hingga regulasi dan pengawasan. Demikian diungkapkan Ketua MUI KH Amidhan saat bersilaturahim dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Rabu (13/2) di Gedung DPR.
Baca selengkapnya »RUU Jaminan Produk Halal Ditarget Selesai Dibahas Februari 2013
Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) kini sudah sampai pada babak akhir pembahasan di DPR RI. RUU tersebut ditargetkan selesai dibahas Februari 2013. "RUU JPH sudah memasuki babak akhir pembahasan. Ada dua poin yang krusial, yaitu tentang Badan atau Lembaga Penjamin Produk Halal dan sifat dari pendaftaran produk halal itu sendiri," kata Nasir Djamil, Selasa (22/1/2013).
Baca selengkapnya »MUI: Belum Ada yang Bertanggung Jawab Terhadap Pengawasan Produk Haram
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakui sistem pengawasan produk makanan haram yang beredar di masyarakat masih belum terurus. Alasannya, pengawasan produk makanan haram bukan tanggungjawab Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI.
Baca selengkapnya »Kickers Tarik Sepatu Berkulit Babi dan Berlabel Halal
Pihak Distributor sepatu dan sandal Merk Kickers langsung menarik barang dagangannya yang dijual di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Hal tersebut lantaran adanya laporan masyarakat yang menemukan label halal dengan tanda 'pig skin lining'.
Baca selengkapnya »Politisi Perancis: Produk Halal Langgar Hukum Sekulerisme
Menurutnya, saat ini ribuan warga Perancis 'dipaksa' memakan beragam produk halal tanpa disadari karena banyaknya makanan imigran Muslim yang ada di sana. "Hal ini, melanggar hukum sekulerisme yang menjadi dasar negara Perancis," ujar anggota parlemen Eropa Marine Le Pen, seperti dikutip dari Aljazeera, Rabu (26/12).
Baca selengkapnya »Nasir Djamil: Melalui RUU Jaminan Produk Halal, Bisa Diciptakan Sistem Pengawasan Menyeluruh
Melalui Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH), dikatakan Nasir, sistem pengawasan terpadu, terencana, dan menyeluruh bisa diciptakan. Dan negara menjadi aktor utama yang berwewenang serta bertanggungjawab dalam mengatur peredaran produk-produk tersebut.
Baca selengkapnya »