Berkaitan dengan pemberitaan sejumlah media massa tentang rencana jalan-jalan Komisi VIII DPR RI ke dua Negara Eropa, akhir April 2012 ini, untuk melakukan Studi Banding tentang RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU-KKG), maka Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) mengeluarkan taushiyah dan seruan sebagai berikut.
Baca selengkapnya »RUU Kesetaraan Gender Bukan untuk Perempuan
Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) menuai kritis pedas dari para aktivis organisasi Islam. Kontennya dinilai membawa misi liberalisasi dan tak sesuai syariat Islam. "Pembagian peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada budaya, tetapi berdasarkan wahyu yang bersifat lintas zaman dan budaya,"ujar anggota Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Henri Sholahuddin saat mengawali diskusi bertajuk RUU KKG: Bertentangan Dengan Islam, Berbahaya Dan Merusak, Kamis (19/4).
Baca selengkapnya »Dukungan MIUMI Terhadap Fatwa MUI Jatim Tentang Ajaran Syi’ah
Dengan memperhatikan perkembangan kehidupan beragama di Indonesia, dan dakwah Islam khususnya, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) terus memantau secara ilmiah dan syar’iyah penanganan Kasus Syiah di Sampang-Madura yang meresahkan warga masyarakat dan mengancam persatuan dan keutuhan bangsa.
Baca selengkapnya »Pernyataan Dukungan MIUMI Terhadap Sikap MUI Terkait Putusan MK
Dengan memperhatikan perkembangan kehidupan beragama di Indonesia, dan dakwah Islam khususnya, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) terus memantau secara ilmiah dan syar’iyah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Hak Perdata Anak di Luar Perkawinan berikut kontroversi dan perdebatan publik di seputarnya. Setidaknya, putusan tersebut telah menimbulkan kegelisahan, kebingungan, dan bahkan keguncangan di kalangan umat Islam.
Baca selengkapnya »Ormas Islam Baru MIUMI Dideklarasikan
Ormas Islam bernama Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) dideklarasikan. Tujuannya untuk membantu umat dan bangsa dalam menghadapi berbagai persoalan berdasarkan otoritas ulama. Dalam acara deklarasi hadir sejumlah pejabat negara seperti Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto dan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan tokoh partai politik.
Baca selengkapnya »