Munculnya bantahan dari Dubes Arab Saudi mengenai permintaan maaf, memunculkan dugaan kuat Menlu Marty Natalegawa telah melakukan kebohongan. Hal ini mengundang reaksi keras dari kalangan DPR, termasuk dari Aboe Bakar anggota Komisi Hukum. “Bila benar bohong, secara etis sebaiknya Menlu mengundurkan diri. Namun secara yuridis sebaiknya teman-teman LSM melaporkan kebohongan publik ini kepada aparat hukum, supaya menjadi pembelajaran bagi pejabat lain agar tidak senang membohongi rakyat”, papar legislator PKS tersebut.
Baca selengkapnya »Jadi Basis Produk Halal, RI Bidik Pasar Timur Tengah
Pemerintah menegaskan akan menjadikan Indonesia sebagai basis bagi produk halal yang beredar di dunia. Pusat negara halal ini, akan terbentuk baik dalam barang maupun jasa dengan target pasar negara Timur Tengah. Deputi Bidang Perdagangan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Edi Putra Irawady mengatakan sejumlah negara timur tengah sudah menumpukan harapan dan kepercayaan terhadap Indonesia untuk menjadi negara basis produk halal.
Baca selengkapnya »PSAK Soal Zakat Segera Meluncur
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) akan mengeluarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang zakat. Walaupun dunia perbankan syariah sudah banyak yang mengadopsi perhitungan zakat. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Pengawas Bank Syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) saat ditanyai wartawan, di Universitas Trisakti, Jakarta, Jumat (24/6/2011).
Baca selengkapnya »Saham Bank Muamalat Dijual ke Asing, Jangan Ubah Kaidah Syariah
Direktur Program Ekonomi dan Finance Islami Universitas Trisakti, Sofyan S Harahap tidak mempermasalahkan penjualan saham Bank Muamalat terhadap asing. Yang terpenting, tidak merusak kaidah syariah bank tersebut. Selain itu, penjualan saham Bank Muamalat tersebut harus menuju lebih baik, di mana pergantian pemilik harus menjadi lebih baik.
Baca selengkapnya »Hidayat: Hukum di Arab Memang Beda
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, mengatakan, Arab Saudi merupakan salah satu negara yang mempunyai sistem hukum yang berbeda dengan negara lain. Terlebih jika hukum tersebut menyangkut eksekusi hukuman mati. Oleh karena itu, tidak hanya Indonesia, beberapa negara lain pun kerap kesulitan jika warga negaranya tersangkut masalah hukum di negara pimpinan Raja Abdullah bin Abdul Azis tersebut.
Baca selengkapnya »DPR: Biaya Haji Masih Bisa Ditekan
Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis meminta Kementerian Agama menggunakan usulan Kementerian Perhubungan terkait biaya transportasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2011 sehingga total ongkos haji pun bisa ditekan. "DPR masih akan terus mengkaji komponen harga yang bisa dikurangi, agar biaya haji ini lebih terjangkau bagi masyarakat," ujar legislator PKS itu, di Gedung DPR Jakarta, Jumat.
Baca selengkapnya »MUI Berikan Anugerah Halal Award
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah, perusahaan dan perseorangan yang dinilai berjasa dan berkomitmen terhadap produk halal. Pemberian anugerah tersebut digelar sebagai dalam acara gala dinner MUI Award for Halal Commitment di Gedung Smesco Jakarta, Kamis (23/6) malam sebagai rangkaian penyelenggaraan pameran halal internasional (INDHEX) 2011.
Baca selengkapnya »Ayah Darsem Pingsan di Hadapan Ketua Komisi I DPR
Dawud Tawar (50), ayah Darsem Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Arab Saudi, jatuh pingsan saat menemui Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6) siang. Saat bertemu dengan Mahfudz Siddiq, Dawud langsung menangis dan memeluk politisi PKS itu sambil menumpahkan perasaannya soal Darsem. "Arab tidak adil, anak saya membela diri karena mau diperkosa," kata Dawud.
Baca selengkapnya »Salimah Selenggarakan Cek Kesehatan untuk Anak Yatim
Persaudaraan Muslimah (Salimah) menyelenggarakan “Acara Tahunan Yatim Jakarta dan Sekitarnya Berupa Cek Kesehatan, Kegiatan Hiburan dan Pertemuan Wali Yatim”. Acara ini merupakan kegiatan pembinaan dan santunan untuk anak-anak yatim telah di lakukan secara rutin, dan merupakan program dari Departemen Sosial PP Salimah yang berada di bawah Bidang Ekoslingkes PP Salimah.
Baca selengkapnya »DPR Setujui “Underlying” Penerbitan Sukuk Rp 30,2 Triliun
Komisi XI DPR RI menyetujui aset dasar transaksi (underlying asset) dalam penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara berupa barang milik negara senilai Rp 30,2 triliun. Aset dasar transaksi tersebut akan dipergunakan dan bermanfaat untuk penerbitan sukuk baru bagi pasar domestik, demikian Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya »