dakwatuna.com – Kiev. Penanggung jawab politik luar negeri Uni Eropa yang baru, Federica Mogherini, menilai pemilu yang dilakukan kelompok separatis di Ukraina bagian timur sebagai sebuah batu sandungan dalam upaya mencapai perdamaian di Ukraina. Mogherini juga menyatakan bahwa Uni Eropa tidak akan mengakui keabsahan pemilu tersebut.
Dalam keterangan persnya, seperti dilansir Rassd, Senin (3/11/2014), Mogherini mengatakan, “Aku menilai bahwa pemilu yang dilaksanakan di Donetsk dan Luhansk hanya menjadi batu ganjalan baru dalam mencapai perdamaian di Ukraina. Pemilu ini ilegal dan tidak sah. Uni Eropa tidak akan mengakuinya.”
Menurutnya, alternatif solusi yang tepat adalah hal yang telah disepakati dalam perundingan Minsk, bahwa suksesi demokratis di pemerintahan daerah dilakukan dengan pemilu dini di wilayah-wilayah timur Ukraina.
Sementara itu, departemen luar negeri Rusia mengakui keabsahan hasil pemilu yang baru saja dilaksanakan Ahad kemarin untuk memilih presiden dan anggota legislatif. Dalam keterangannya dikatakan, “Kami menghormati kehendak para penduduk di wilayah timur Ukraina. Para wakil rakyat yang terpilih dalam pemilu kemarin telah memiliki kewenangan untuk bekerja mengembalikan masyarakat kepada kehidupan yang normal.”
Rusia juga mengklaim bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu kemarin sangat besar. (msa/dakwatuna)