Demikian petikan ungkapan mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ali Sadikin (alm.) kepada wartawan, menanggapi pencanangan tempat prostitusi Kramat Tunggak dan melegalkan judi di Jakarta.
Usul radikal tersebut menurutnya bisa membantu Pemerintah DKI Jakarta mendapatkan uang sekitar Rp 15 triliun per tahun, guna membangun bermacam-macam fasilitas fungsional seperti Proyek Banjir Kanal Timur (BKT), pendalaman sungai, rumah susun, dan pembangunan jalan layang. Akankah itu yang juga akan diadopsi pulau pesisir kota Batam? Menjadi kawasan wisata judi.
Hal itu pun tak ayal mendapatkan kecaman salah satu anggota Komisi X Fraksi Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS) DPR RI Surahman Hidayat yang membidangi Kebudayaan dan Pariwisata. “Jangan bertentangan dengan UU dan budaya yang menjunjung tinggi adat keluhuran,” ungkapnya kepada wartawan beberapa hari lalu.
Judi, menurutnya sangat bertentangan dengan agama dan melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Disebutkan dalam pasal 3 bahwa fungsi kepariwisataan memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan, dengan rekreasi dan perjalanan, serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan.
Itulah sebabnya Surahman sangat mengecam bila salah satu wilayah di NKRI akan dijadikan kawasan wisata judi. Pasalnya potensi devisa pariwisata yang jauh lebih bermanfaat ketimbang judi, lebih maksimal bila digali dengan cara yang benar dan strategis.
Sebelumnya, selain Surahman, adalah Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar yang menolak wacana pariwisata judi khusus di pulau pesisir Kota Batam.
Kepariwisataan, menurutnya, harus diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dan keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan manusia dan lingkungan. (ang/tjk)