Mukernas Pertama, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKHUP
Forjim menyesalkan pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) oleh DPR. Salah satu pasal yang patut menjadi…
24/02/18 | 05:41
uu
Parlemen Israel Tunda Voting UU Larangan Azan
Pihak Israel menyebutkan penundaan ini dikarenakan adanya kecaman dari anggota parlemen berkebangsaan Arab, Ahmad Habibi yang akan mengajukan permasalahan tersebut…
23/11/16 | 11:39
Revisi UU KPK, PKS: Tidak Hanya Ditunda, Tapi Kami Minta Dicabut dalam Prolegnas
“Sikap PKS tidak hanya menunda revisi UU KPK. Kami meminta revisi UU KPK dicabut dalam Prolegnas,” tegas Sohibul.
23/02/16 | 10:12
Masyarakat Mengusulkan Dibuatnya UU Anti LGBT
"Para pelaku LGBT di negeri kita ini sudah makin merasa di atas angin. Kok malah seperti mendapat dukungan dari dunia…
19/02/16 | 22:40
HNW: Berapa kali Pun Paripurna Diundur, PKS Tetap Tolak Revisi UU KPK
"Jika alasan penundaan itu karena sebagian besar pimpinan DPR tidak di tempat publik mungkin bisa maklum. Tapi..
18/02/16 | 14:30
Kalau Serius, Sebaiknya Pemerintah Siapkan Dulu RUU Bela Negara
Program Bela Negara akan mulai direalisasikan pemerintah pada 22 Oktober 2015 mendatang. Agar program ini bersifat tetap dan terus dilaksanakan…
20/10/15 | 19:39
Target Prolegnas 2015 Dipastikan Meleset, DPR Diminta Kuatkan Peran DPD
DPR diminta memberika peran yang lebih kepada DPD agar dapat meringankan tugas-tugas DPR khususnya terkait penyelesaian Proglegnas
06/09/15 | 01:09
Pembahasan BPIH Rampung, DPR Desak Pemerintah Implementasikan UU Pengelolaan Keuangan Haji
pembahasan demi pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2015 harus bisa menjadi batu loncatan bagi pemerintah untuk...
22/04/15 | 21:28
UU Anti Teroris Inggris Hanya Targetkan Warga Muslim
Berbagai lembaga Islam di Inggris memandang undang-undang keamanan dan pemberantasa teroris yang baru telah merampas kebebasan dan hanya menargetkan warga…
17/02/15 | 22:47
DPR Akhirnya Mengesahkan Perppu Pilkada Menjadi UU
Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Pilkada menjadi Undang-undang.
20/01/15 | 16:53