dakwatuna.com – Pnom Penh, Perdanan Menteri Kamboja, Hun Sen memperkenankan kepada sekolah-sekolah negeri bagi siswi-siswi muslimah untuk mengenakan busana muslimah, berhijab jika siswi-siswi menghendakinya.
Dalam pernyataan resminya yang dilansir sejumlah media massa di Kamboja, Hun Sen mengatakan:
“Bagi siswi-siswi muslimah diperbolehkan memakai busana yang sesuai dengan ketentuan di dalam sekolah atau memakai seragam Islami yang khusus bagi mereka.”
Ketentuan ini akan membawa dampak posistif bagi kesatuan bangsa, setelah lama sekali komunitas muslim menanti diperbolehkannya memakai identitas ke-muslimahan di sekolah.
Penguasa sebelumnya, yang dijabat Partai Komunis -tahun 1975-1979- sangat membatasi dan mengekang kebebasan beragama, terutama Islam, bahkan sekitar 500 ribu dibunuh dengan cara disembelih, pemudinya dipaksa nikah dengan non muslim. Sistem Komunis juga memaksa umat muslim selama 15 tahun, memaksa beribadah di tempat ibadah agama lain, memaksa memakan daging babi, meminum khamer, membakar masjid-masjid, sehingga banyak umat muslim yang lari ke Malaysia dan Thailand.
Kondisi perpolitikan berubah ketika Partai Kebangsaan memerintah, mereka memberi kebebasan bagi pemeluk agama menjalankan keyakinannya tak terkecuali, pemeluk agama Islam.
Meskipun kebebasan terjamin, namun kondisi ekonomi komunitas muslim masih sangat sulit karena SDM masih kurang berdaya saing.
Problem lain adalah tiadanya kurikulum sekolah yang sama di antara sekolah-sekolah Islam, sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat dan mutu yanng kurang berkualitas.
Peran negara-negara Timur Tengah untuk memajukan dunia pendidikan dan dakwah Islam di sana dilakukan kian gencar.
Di Kamboja, hidup lebih dari 700 ribu muslim dari 14 juta jiwa penduduk, mayoritas mereka tinggal di Ibo Kota Kamboja, Pnom Penh. (io/ut)
Konten ini telah dimodifikasi pada 26/08/10 | 16:16 16:16