dakwatuna.com – New York. Wakil Negara Qatar di PBB, Syaikha Alya Al Tsani, kembali bersuara terkait pemboikotan yang masih diberlakukan pada negaranya. Menurutnya, berlanjutnya pemboikotan berimplikasi buruk pada perdamaian dan keaman regional, serta memperburuk instabilitas di Kawasan.
Dilansir dari Aljazeera.net, Jumat (26/01/2018), hal itu disampaikan dalam pertemuan DK PBB yang membahas situasi di Timur Tengah. Syaikha menegaskan, negaranya punya hak dalam mempertahankan kedaulatannya. Ia juga kembali menyampaikan dukungan terhadap mediasi Emir Kuwait, Syaikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah.
Syaikha menambahkan, dalam menghadapi berbagai tantangan di Timur Tengah, diperlukan adanya kerja sama antar negara-negara Teluk. Dengan begitu, segala masalah dapat di selesaikan, imbuhnya.
Selain itu, ia juga menyinggung persamalahan status kota suci Al-Quds. Menurutnya, menghormati status hukum Al-Quds sangat penting dalam upaya menghadirkan perdamaian di Timur Tengah. Disebutkan, hukum internasional dengan tegas melarang segala tindakan yang dapat mengubah karakter dan status hukum kota tersebut.
Sementara itu, pada Kamis (25/01) kemarin, Menlu Qatar Syaikh Muhammad bin Abdurahman Al Tsani menyebut, krisis dengan negara-negara tetangga menghentikan koordinasi di Teluk. Ia juga menyebut, negaranya masih mendukung upaya AS dalam menyelesaikan krisis.
Menlu melanjutkan, Bank Sentral Qatar (QCB) mengajukan tuntutan hukum kepada regulator Barat. Hal ini berkaitan dengan upaya manipulasi nilai mata uang lokal Qatar. (whc/dakwatuna)
Sumber: Aljazeera