Di hadapan anggota DK PBB, Menlu Retno menegaskan bahwa merupakan hak alami dan hak hukum Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Disampaikannya, walaupun perjalanan menuju kemerdekaan dan keanggotaan PBB bergejolak, hal tersebut tidak akan melemahkan upaya Palestina dan masyarakat internasional untuk memenuhi hak Palestina.
Dalam konteks ini, Menlu Retno menekankan bahwa isu Palestina harus mendapat perhatian penuh Dewan Keamanan PBB. “Keberhasilan menyelesaikan isu Palestina akan menentukan kredibilitas dan kepercayaan komunitas internasional terhadap Dewan Keamanan PBB,” tegasnya.
Lebih lanjut Menlu menegaskan agar kekerasan di Palestina, khususnya di Jalur Gaza untuk dihentikan. Menurutnya, 11 tahun blokade terhadap Gaza adalah tindakan tidak adil.
“Kekerasan kemanusiaan, khususnya di Jalur Gaza harus segera dihentikan. 11 tahun blokade itu tidak adil, dan tidak berkontribusi dalam menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Debat Terbuka ini dilakukan untuk membahas sejumlah permasalahan di Timur Tengah. Tak hanya Palestina, Indonesia juga menyampaikan pandangannya untuk sejumlah konflik yang berlangsung di kawasan tersebut. (whc/dakwatuna)