dakwatuna.com – Ankara. Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki, menyebut adanya penurunan dukungan untuk Palestina. menurutnya, hal itu tercermin dari sikap negara-negara – terutama anggota Liga Arab – dalam menanggapi rencana pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Al-Quds (Yerusalem).
Berbicara di Forum Jurnalis Arab, Menlu Turki Mevlut Covusoglu juga menilai keputusan AS tersebut salah. Sementara negara-negara lain tampak takut bersuara lantang kepada Amerika Serikat.
“Keputusan (pemindahan kedubes) Amerika Serikat ini salah. Kita harus mengambil sikap bersama untuk itu. Tapi beberapa waktu belakangan kami menilai ada semacam kemunduran atau keraguan dari dunia Islam dalam hal ini, khususnya anggota Liga Arab,” kata Covusoglu, dilansir dari Anadolu Arabic, Sabtu (12/05/2018).
Ia menambahkan, “Kami menilai kemunduran dukungan pada permasalahan Palestina ini karena ketakutan pada Amerika. Ini sangat salah, dan sejarah umat tak akan memaafkannya.”
Lebih lanjut, Covusoglu menyeru negara-negara dimaksud agar tidak menekan Yordania dan Palestina. Selain itu ia juga menegaskan dukungan Turki terhadap permasalahan Palestina terus dilakukan.
“Turki tidak akan diam, dan akan terus memberi pembelaan kepada Palestina. Meski seluruh dunia diam terhadap masalah Al-Quds dan menahan diri dari mendukung Palestina sekalipun,” tegasnya.
Covusoglu menekankan, negaranya akan terus berkontribusi menyelesaikan masalah termasuk di Timur Tengah. Menurutnya, keputusan Presiden Donald Trump bukan mengurai masalah, tapi justru memperkeruhnya.
Pada Desember 2017 lalu, Trump mengguncang dunia dengan pengakuannya yang menyebut Al-Quds sebagai ibu kota Israel. Selain itu ia juga memutuskan untuk memindah Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Al-Quds.
Pemindahan Kedutaan tersebut direncanakan akan dilakukan pada 14 Mei mendatang. Hari itu bertepatan dengan Hari Nakba, sekaligus 70 tahun penjajahan Israel atas tanah Palestina.
Al-Quds menjadi puncak dari konflik berkepanjangan antara Palestina dan Zionis. Rakyat Palestina menuntut Al-Quds Timur menjadi ibu kota Palestina berdaulat. Sementara wilayah tersebut telah diduduki Zionis ssejak 1967. (whc/dakwatuna)