dakwatuna.com – Ankara. Pasca dibebaskan dari unsur-unsur teroris oleh Turki, tiba saatnya bagi Kota Afrin untuk menentukan masa depannya. Perihal pemerintahan kota dan siapa yang berkuasa menjadi inti dari persoalan masa depan ini.
Harus diakui, Turki merupakan satu-satunya kekuatan yang benar-benar memberantas teroris di Suriah. Terkait penyerahan wilayah yang dibebaskan, tampaknya Turki telah berpengalaman melalui operasi militer sebelumnya.
Pada 2016 lalu, Turki melalui Operasi Perisai Efrat berhasil membebaskan wilayah seperti Azaz, Jarabulus dan al-Bab dari milisi ISIS. Setelah itu Turki kemudian menyerahkan pemerintahan kota-kota tersebut kepada penduduk setempat.
Saat ini, sudah lebih dari satu tahun lamanya, Azaz, Jarabulus dan al-Bab diperintah oleh mereka yang berhak, yaitu Rakyat Suriah.
Hal senada juga tengah diskenariokan untuk Afrin. Seiring dengan telah bebasnya seluruh wilayah di sana dari teroris, Turki juga berusaha agar pemerintahan kota dikelola oleh penduduk Afrin sendiri.
Terkait hal ini, para perwakilan dari penduduk lokal Afrin menggelar pertemuan di kota Gaziantep, Turki. Dalam pertemuan itu berhasil dibentuk komite yang bertugas untuk membentuk pemerintahan dalam 10 hari ke depan.
Selain itu, telah terpilih 230 nama untuk anggota pemerintahan, yang nantinya akan diseleksi lagi menjadi 115. Nantinya, pemerintahan ini akan terdiri dari seluruh elemen penduduk Afrin, baik Arab, Kurdistan maupun Turkmen.
Milisi PKK/PYD/YPG telah menguasai Afrin selama lima tahun terakhir. Tapi mulai dari sekarang, penduduk lokal Afrin lah yang akan mengatur urusan kota mereka sebagaimana yang juga terjadi di Azaz, Jarabulus dan al-Bab.
Turki berjuang memberantas teroris di wilayah-wilayah Suriah. Setelah berhasil mereka serahkan pemerintahan wilayah tersebut kepada penduduk lokalnya. Fakta ini sangat menegaskan bahwa Turki bukan negara penjajah atau pun kolonial.
Tentu sikap Turki ini sangat jauh berbeda dengan perilaku Barat. Dengan dalih memerangi terorisme, mereka justru bercokol dan mengeksploitasi sumber daya di negara bersangkutan. Sebut saja Amerika Serikat yang masih berada di Irak sejak 15 tahun lalu saat pertama kali mereka masuk ke sana dengan dalih memerangi teroris. (whc/dakwatuna)
Sumber: Turk Press