dakwatuna.com – Doha. Pada 08 Maret 2018 lalu, Washington Post memuat artikel yang ditulis oleh Utusan AS untuk Proses Perdamaian Jason Greenblatt. Artikel yang diberi judul “Apakah Hamas Memiliki Keberanian Untuk Mengakui Kekalahan?” itu, diklaim sebagai bentuk dukungan bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Palestina, utamanya Jalur Gaza.
Namun di dalam artikel tersebut banyak sekali terdapat kecurangan dan kesalahan. Artikel tersebut tidak tepat untuk dinobatkan sebagai perwakilan sikap negara besar yang senantiasa menyeru kepada perdamaian, keamanan dan stabilitas.
Dalam tulisannya, Greenblatt menganggap Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) bertanggung jawab atas buruknya kondisi kemanusiaan di Gaza. Di sisi lain, ia justru membebaskan Israel sebagai kekuatan penjajah dari seluruh tanggung jawab. Ia juga mencampur adukkan fakta dengan tujuan mengaburkan karakter negara dan pemerintahnya di dunia luar, terutama di Timur Tengah.
Maka dari itu, penting kiranya ada bantahan terhadap khurafat yang diciptakan oleh Greenblatt tersebut. Sekiranya sangat penting bagi juru bicara negara besar seperti AS untuk memiliki batas minimal kredibilitas dan objektivitas. Oleh karena itu, kiranya Greenblatt memperhatikan hal-hal berikut:
Pertama: Hamas adalah pergerakan yang dipilih secara demokratis oleh sebagian besar rakyat Palestina dalam pemilu yang bebas, adik dan transparan, pada Januari 2006 lalu. Fakta ini diakui oleh banyak lembaga dan tokoh internasional, termasuk Mantan Presiden AS, Jimmy Carter.
Masalahnya muncul saat negara yang mengkampanyekan demokrasi di dunia, justru menolak hasil pemilu di Palestina tersebut. Bahkan, AS juga memberlakukan blokade sebelum Hamas membentuk pemerintahan. Tindakan ini dipimpin langsung oleh Menlu AS kala itu, Condoleezza Rice. Ia pula yang menciptakan kondisi kuartet yang tak adil.
Biasnya sikap AS terkait konsep demokrasi yang mereka inginkan semakin terbukti melalui pernyataan Mantan Menlu AS, Hillary Clinton. Dalam memorialnya, Clinton mengatakan, “Amerika melakukan kesalahan saat mengizinkan pemilihan tapi tidak mengakui hasilnya.”
AS, yang tengah menghadapi banyak pelanggaran hukum dan Ham, tampaknya lupa bahwa Gaza adalah wilayah yang terjajah secara hukum internasional. Dan Israel, adalah penjajah yang bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan di Gaza, baik bahan makanan, obat-obatan, pasokan listrik, kebebasan bergerak dan hak berdagang. Bukan Hamas.
Kedua: Banyak lembaga internasional menyebutkan, blokade pada Gaza merupakan kezaliman dan kriminal. Bahkan adapula yang menyebutnya sebagai kejahatan perang. Sering kali lembaga-lembaga ini menuntut Israel agar segera mengakhiri blokade, atau setidaknya meringankan.
Ketiga: Berkaitan dengan kondisi kuartet yang tak adil, yang dituntut untuk mengakui Israel adalah negara dan pemerintahan. Bukan organisasi ataupun partai seperti Gerakan Hamas.
Namun, Israel seperti apa yang perlu diakui? Dimana batas-batasnya? Apa konstitusinya? Lalu apakah partai penguasa di Israel juga mengakui negara Palestina? Apakah mereka juga mengakui hak-hak rakyat Palestina? Atau memberi hak bagi para pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah kelahiran mereka?
Mungkin pernyataan PM Israel Benyamin Netanyahu dalam Konferensi AIPAC pada 06 Maret lalu, dapat menjadi pengingat bagi Tn Greenblatt tentang hal di atas. Saat itu, Netanyahu mengatakan, “Tidak akan pernah ada negara Palestina. Yang ada hanya hukum mandiri terbatas.” Itulah pernyataan sekutu Anda untuk proses perdamaian!
Keempat: Sementara perlawanan yang dituding sebagai kekerasan, maka sesunguhnya seluruh agama atau aliran pun membebankan pada seluruh rakyat terjajah untuk melawan. Termasuk perlawanan menggunakan senjata.
Jika melawan penjajah disebut kekerasan, lalu apa nama yang tepat untuk pencuri tanah orang lain? Apa sebutan yang tepat untuk pasukan pembantai anak-anak? Apapula nama untuk mereka yang meluluh lantakkan rumah-rumah penduduk dan mengusir penghunianya? Terakhir julukan apa bagi mereka yang melarang rakyat Gaza untuk mengobati sakit yang mereka derita? Bukankah itu semua kekerasan? Atau harus disebut teroris saja?
Kelima: Terkait kondisi kemanusiaan di Gaza, memang itu bencana. Kondisi di lapangan jauh lebih buruk dari julukan yang dipublikasikan. Berkenaan dengan ini, Anda bisa merujuk pada laporan PBB, khususnya Badan Koordinasi Kemanusiaan (OCHA), yang bertanggung jawab atas kondisi kemanusiaan di PBB.
Namun, bencana kemanusiaan itu adalah hasil dari blokade Israel atas Gaza. Blokade mengubah Gaza menjadi penjara bagi lebih dari dua juta manusia. Bahkan terkadang, zionis itu memperlakukan Gaza layaknya kebun binatang, di mana ia memasukkan apa saja yang diinginkan.
Sejauh ini, semua langkah Hamas baik skala politik, pemerintahan, kebangsaan maupun regional, semata-mata hanya untuk mengakhiri blokade. Tak ada waktu sedikitpun bagi Hamas tanpa membahas jalan keluar krisis. Namun, campur tangan asing macam AS dan Israel, menggagalkan semua upaya itu, bahkan lebih dari satu kali.
Rasanya cukup dengan membaca Dokumen Politik Hamas yang dirilis pada Juni 2017 lalu, untuk membuktikan semua upaya Hamas. Gerakan itu sangat menghindari perselisihan dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas. Namun sangat disayangkan, semua upaya Hamas ditanggapi dengan penolakan dan tanggapan negatif.
Hamas hanya berjuang untuk kemerdekaan, kebabasan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat Palestina saja. Mereka pun hanya bekerjasama dengan pihak-pihak yang baik di dunia ini.
Keenam: Satu hal yang perlu dipahami adalah, meski berbeda sikap dengan Hamas, namun tak selayaknya seluruh rakyat Palestina menerima hukuman. Rakyat Palestina tak boleh dihalangi dari hak mereka. Mereka juga tak seharusnya didorong kepada sikap frustasi akan gambaran masa depan yang lebih baik.
Gaza merupakan kota kuno, dan penduduknya mencintai kehidupan yang indah. Mereka punya cita-cita untuk turut berkontribusi menciptakan kebaikan bagi kehidupan manusia. Hal ini mampu mereka lakukan dengan para pemuda dan vitalitas yang telah mereka jalani. (whc/dakwatuna)
Sumber: Aljazeera
Konten ini telah dimodifikasi pada 14/03/18 | 22:58 22:58