dakwatuna.com – Jakarta. Sikap panglima TNI yang membatalkan prajurit Wan TNI untuk mengenakan jilbab tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila dan UU 1945.
Bahkan Pengamat dunia Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Anwar Abbas menilai Panglima TNI telah melakukan pembangkangan terhadap Pancasia dan UUD 1945.
“Jadi dengan pernyataan panglima TNI ini berarti dia telah melakukan pembangkangan terhadap Pancasila dan UUD 1945,”kata Anwar yang juga Plt Ketua Bidang Pendidikan MUI Pusat sebagaimana dikutip dari republika.co.id, Selasa (9/6/15).
Menurutnya, dasar negara menjamin hak warganya melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan yang dipeluknya.
Untuk itu, Anwar mengimbau agar seluruh lapisan umat Islam agar meminta kepada presiden untuk menindak tegas Muldoko selaku Panglima TNI. Sebab, Panglima telah menyimpang jauh dari falsafah dan konstitusi bangsa yang seharusnya dia junjung tinggi dan bela.
Sebelumnya diberitakan okezone.com, Jenderal Moeldoko menegaskan bahwa penggunaan jilbab itu hanya diperuntukkan bagi Wanita TNI yang bertugas di Aceh.
“Aturannya sudah kita buat, tak ada larangan. Kalau mau pakai jilbab, tinggal pindah ke Aceh, selesai persoalan,” kata Panglima TNI menanggapi pernyataan salah satu prajurit Wanita TNI saat memberikan pengarahan di Kodam V Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (29/5/2015).
Bahkan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI, Panglima TNI Jendral Moeldoko pun menyatakan sikapnya yang tak ingin membahas kembali tentang Jilbab TNI. “Sudah. Enggak ada lagi yang perlu dibahas tenteng itu (Jilbab).”
Ketika ditanya soal, apakah itu artinya rencana membolehkan prajurit perempuan untuk mengenakan jilbab dibatalkan? Moeldoko menjawab, “ya,”sambil berjalan keluar ruang Komisi I. (sbb/dakwatuna)