dakwatuna.com – Jakarta. Ketua Badan kehormatan DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi menanggapi respon Gubernur Basuki Tjahja Purnama yang menganggap terjadinya banjir pada Jumat (23/1) di sejumlah ruas jalan daerah Kelapa Gading Jakarta Utara sebagai tindakan ceroboh pihak kontraktor.
Legislator yang ditempatkan pada Komisi D, bidang pembangunan, tersebut menyarankan Gubernur untuk melakukan evaluasi jajaran Dinas Tata Air secara menyeluruh, terlebih jika ditemukan bukti adanya sabotase.
“Gubernur ketika menyatakan harus membawa bukti yang jelas, jangan saling tuduh. Jika ada sabotase harus diproses hukum, kami setuju untuk itu,” ujar Abdurrahman saat ditemui pewarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/2).
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, semua pekerjaan yang mengubah fasilitas umum dan infrastruktur harus ada ijinnya. Termasuk pengerukan sungai dengan dugaan menjebol tanggul Kali Sunter.
“Gubernur sudah harus hati-hati bicara sebagai Kepala Daerah, alih-alih ingin menyelesaikan masalah, akhirnya menuduh sana-sini,” lanjut legislator dari daerah pemilihan Jakarta Timur V itu.
Abdurrahman menambahkan terjadinya banjir merupakan salah satu akibat dari lemahnya koordinasi dan pengawasan oleh Pemprov DKI Jakarta, terutama dalam mempekerjakan kontraktor.
“Dengan kurang perhitungan tanggul dijebol, apalagi saat ini hujan tidak berhenti. Ini harus dievaluasi menyeluruh,” imbuhnya.
Seperti yang diketahui, banjir masih menjadi masalah utama di Ibukota. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Jalan Penegak, Matraman Jakarta Timur, banjir menggenangi ratusan rumah. Padahal, sebelumnya masyarakat sekitar belum pernah mengalami musibah tersebut.
“Belum ada perkembangan yang signifikan dalam penanganan masalah banjir di Jakarta,” pungkas Abdurrahman. (abr/dakwatuna)