dakwatuna.com – Kiev. Pemerintah Ukraina buru-buru mengganti beberapa gubernur di wilayah-wilayah bagian timur yang mulai bergejolak menuntur disintegrasi dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Pemerintah merasa yakin bahwa langkahnya itu telah berhasil meredam gejolak. Demikian ditulis Mohammad Safwan Jolak di Ukraina Press Sabtu (29/3/2014) yang lalu.
Namun demikian, para pendukung pemerintah Kiev masih mendapati kesulitan. Mereka merasa khawatir dengan kondisi kota-kota di timur yang setiap saat bisa saja menuntut untuk merdeka.
Hal tersebut misalnya didapati dalam demonstrasi-demonstrasi mendukung pemerintah Kiev. Mereka menuntut untuk segera mereformasi lembaga kepolisian di wilayah timur. Menurut mereka, kepolisian tidak melaksanakan tugas pokok mereka. Misalnya ketika kaum sparatis menyerang kantor pemerintahan daerah, kepolisian tidak bertindak apa-apa. Padahal di gedung itu, kaum sparatis mengibarkan bendera Rusia.
Sesuai dengan undang-undang, tindakan kaum sparatis adalah sebuah kriminal. Para aktivisnya harus ditangkap dan dipenjara. Dalam kasus seperti ini kepolisian tidak boleh menyatakan prinsip netralitas sehingga membiarkan aksi-aksi kaum sparatis begitu saja. Oleh karena itu, kepolisian adalah lembaga yang harus direformasi paling awal. (msa/dakwatuna/ukrainepress)