Kubu yang Berduka dan Dinamika Pilkada

dakwatuna.com – Kampanye akbar Hidayat-Didik yang dilaksanakan 1 Juli 2012 lalu memunculkan harapan dan optimisme tersendiri pada tubuh PKS-PAN. Mengingat banyaknya kader dan simpatisan yang hadir memenuhi GOR Sumantri waktu itu. Namun kampanye beberapa pekan lalu hanya euphoria belaka. Faktanya, pasangan Cagub dan Cawagub dengan nomor urut empat ini harus berlapang dada menerima kekalahan.

Dari hasil perhitungan quick count yang dilakukan beberapa lembaga survey 11 juli kemarin, pasangan Hidayat-Didik menempati urutan ketiga dengan persentase kurang lebih 11 % suara. Jauh di luar dugaan Pak Hidayat yang yakin dirinya dapat lolos satu putaran.

Bukan hanya kubu Hidayat-Didik yang berduka, tapi kubu ketiga pasangan Cagub-Cawagub lainnya pun turut merasakan duka yang sama. Hanya saja perolehan suara yang diterima oleh pasangan Hidayat-Didik merosot tajam dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Tentunya fenomena ini di luar prediksi dan membawa duka tersendiri bagi kader maupun simpatisan Hidayat-Didik.

Sebagian masyarakat semakin cerdas dan selektif dalam memilih. Mereka melihat prestasi dan kinerja Cagub-Cawagub yang ada. Informasi terkait prestasi dan kinerja ini harus dapat menyentuh tataran grassroot. Hal ini tentu penting agar masyarakat dapat menilai Cagub-Cawagub yang akan dipilih nanti.

Berdasarkan hasil dialog dengan beberapa warga Jakarta, memperlihatkan bahwa informasi tentang prestasi dan kinerja Hidayat-Didik belum mencapai tataran grassroot. Mereka hanya mengetahui informasi secara global saja. Yang mereka tahu bahwa Hidayat adalah mantan ketua MPR. Hanya itu.

Informasi yang disebarkan oleh media terkadang menjadi informasi yang kurang menyentuh pada tataran bawah, karena mereka akan berfikir bahwa media pastinya telah dibayar untuk membuat pemberitaan yang baik tentang Cagub-Cawagub tersebut. Beda halnya jika informasi disebarkan melalui sarana “gosip”. Ketika informasi tersebut beredar dari buah bibir dan sampai pada telinga mereka, mereka akan lebih mudah percaya karena mereka mengenal langsung siapa sang pembawa kabar.

Dinamika Pilkada

Perhelatan pilkada yang digelar pada 11 Juli kemarin masih memiliki permasalahan yang tak jauh berbeda dengan pilkada sebelumnya. Mulai dari kasus golput, tidak tercantumnya nama warga ke dalam DPS atau DPT, money politik sampai tataran politik birokrasi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat golput warga Jakarta masih terbilang cukup tinggi. Misalnya sample data yang diperoleh dari TPS 22 Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen Jak-Pus. Dari total 565 surat suara, hanya 276 surat suara yang terpakai. Padahal Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 549 jiwa. Hal ini berarti, ada 273 jiwa yang tidak menggunakan hak pilihnya dan ada 289 kertas suara yang tak terpakai.

Begitu pula yang terjadi di TPS 048 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan Jak-Sel. Surat suara yang didistribusikan KPU sebanyak 488 surat suara, namun 190 surat suara tidak terpakai. Sedangkan daftar di DPT mencapai 476 jiwa.

Hal serupa juga terjadi di TPS 07 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng Jak-Pus. Dari total surat suara yang berjumlah 591, hanya 247 surat suara yang terpakai. Padahal daftar pemilih di DPT menunjukkan angka 577 jiwa. Ini berarti ada sebanyak 344 surat suara yang terbuang percuma.

Ketiga sample data yang didapat dari 3 TPS berbeda, menunjukkan bahwa angka golput masih cukup tinggi.

Banyaknya orang yang telah terdaftar di DPT tapi tidak turut serta dalam pemilihan melahirkan pertanyaan; apakah orang yang telah terdaftar di DPT ini benar tidak ikut memilih, ataukah orang yang terdaftar di DPT adalah ghost voter seperti yang terjadi pada pilkada sebelumnya?

Permasalahan terkait dengan tidak tercantumnya nama warga ke dalam DPS atau DPT juga masih terjadi. Hal ini mungkin terjadi karena Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) belum bekerja secara optimal. Buktinya saja, pemutahiran data pemilih yang dilakukan sejak 14 Maret hingga 12 April 2012, KPU Provinsi baru menerima data pemilih hasil pemutahiran dari tiga Kabupaten/Kota, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Sejak ditetapkan dari DP4 ke DPS pada 13 April 2012, jumlah total pemilih mencapai 7.044.991 jiwa. Namun data ini terus mengalami perubahan, hingga rapat pleno penetapan DPT yang berlangsung 2 Juni 2012 lalu. Dari hasil rapat pleno ini, akhirnya ditetapkan menjadi 6.983.962 pemilih. Namun ternyata, masih banyak warga yang belum terdaftar.

Terkait dengan kasus money politic dan politik birokrasi, mungkin akan cukup sulit melacak kebenarannya. Tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus ini memang ada. Hasil berdialog dengan beberapa warga di Jakarta, tepatnya Jakarta belahan utara. Ada tiga contoh kasus yang ditemui di lapangan.

Pertama, ada sekelompok orang yang menurunkan spanduk atau atribut kampanye salah satu Cagub-Cawagub dengan alasan bahwa mereka tidak juga “kecipratan” uang setelah sekian lama atribut itu terpasang di daerahnya.

Kedua, ada simpatisan partai tertentu yang tahun sebelumnya selalu mendukung, tapi saat pilkada kemarin, dia lebih memilih pasangan lain karena tidak enak telah “memakan” uang yang diberikan oleh salah satu Cagub.

Ketiga, politik birokrasi. Seorang ibu yang diajak bercengkerama mengaku bahwa ibu-ibu PKK di daerahnya diminta dengan keras (diharuskan) untuk memilih salah satu pasangan Cagub tertentu. Politik birokrasi ini nampak setipe dengan zaman orba. Di mana saat itu, kelompok masyarakat tertentu dipaksa memilih salah satu partai (golongan) peserta pemilu.

Sikap pragmatis sebagian warga Jakarta memperkuat efektivitas money politic yang dilakukan oleh Cagub-Cawagub tertentu. Mungkin sikap pragmatis ini muncul akibat himpitan ekonomi yang mendera masyarakat kelas ekonomi ke bawah.

Inilah fakta dinamika Pilkada Jakarta. Semua dinamika pilkada ini tentunya bukan hanya merugikan kubu Hidayat-Didik saja, tapi juga merugikan kubu lain yang berusaha melakukan kampanye dengan bersih. Tapi bukan tidak mungkin bahwa permasalahan di atas mempengaruhi perolehan suara.

Apapun hasilnya, banyak pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dari perhelatan dan dinamika pilkada tahun ini.