Kapolri Jenderal Pol Sutarman yang menolak menghadirkan paksa Boediono dan mempertanyakan dasar penjemputan paksa Wakil Presiden RI itu.
Baca selengkapnya »Misbakhun: Hukumnya Fardhu Ain Boediono Jadi Saksi
Melihat konstruksi dakwaan, mantan anggota Pansus Century Misbhakun menilai, Boediono wajib dihadirkan untuk menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta
Baca selengkapnya »Kasus Century, JK: Boediono Harus Tanggung Jawab
"Sebagai pemimpin tertinggi di lembaga pemerintahan itu, tentu ada pertanggungjawaban,"
Baca selengkapnya »Surat Panggil Paksa Boediono Belum diteken Marzuki Alie
Belum ditekennya surat pemanggilan ketiga ini menghambat administrasi pengiriman surat itu ke Boediono.
Baca selengkapnya »Misbakhun: Boediono Lecehkan Lembaga Negara
"Memilih tidak datang ke DPR itu sebuah langkah pelecehan dan konfrontatif dari Pak Boediono terhadap lembaga DPR"
Baca selengkapnya »Muhammadiyah: Century Jadi Kejahatan dan Dosa Warisan
"Kalau tidak tuntas pada pemerintahan periode ini, maka ini (kasus Century) akan menjadi kejahatan dan dosa warisan,"
Baca selengkapnya »Gus Sholah Minta Boediono Memberikan Contoh yang Baik
Gus solah mengharapkan Boediono bersikap negarawan, memenuhi panggilan Timwas lalu menjelaskan dengan tuntas siapa aktor paling bertanggung jawab di balik bailout Century
Baca selengkapnya »PKS Apresiasi KPK Terkait Kemajuan Penyelesaian Kasus Century
Aboebakar menambahkan, dalam penyelesaian kasus Bank Century, KPK tidaklah harus kejar target. Yang dibutuhkan adalah janji KPK dalam penuntasan kasus ini.
Baca selengkapnya »Pengamat Politik: Kasus Century Penuh Nuansa Politisasi
Pengungkapan kasus tersebut sulit diungkap dan terkesan lamban ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan disebabkan karena menyangkut sejumlah orang tertentu.
Baca selengkapnya »Johan Budi: Hasil Pemeriksaan Terhadap Sri Mulyani Bukan Konsumsi Publik
KPK menolak membeberkan hasil-hasil dari pemeriksaan tersebut. Materi hasil pemeriksaan bekas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati oleh tim KPK di kantor KBRI di Washington DC, Amerika Serikat beberapa waktu lalu bukan untuk konsumsi publik.
Baca selengkapnya »