Topic Archives: Jilbab Polwan

Menurut Muzzammil, ini merupakan perjuangan semua pihak termasuk Mantan Kapolri Sutarman dan Timur Pradopo dengan jajarannya dan fraksi-fraksi di Komisi III yang sudah membahas dan mengesahkan anggaran jilbab Polwan dalam APBN 2015.

Ditandatangani pelaksana tugas Kapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti, surat itu menyebutkan tentang hal yang menjadi pertimbangan keluarnya keputusan ini.

Sebelumnya sempat beredar telegram Kapolda Riau Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan Nomor ST/68/1/2015 tertanggal 19 Januari 2015 atas imbauan tentang penundaan penggunaan jilbab bagi Polwan.

Tidak pada tempatnya sama sekali Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) mencampuri praktek keberagamaan umat,

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, Mabes Polri telah mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) mengenai hal tersebut.

Dengan adanya penundaan izin jilbab polwan oleh Polri pada tanggal 28 November 2013 ini, Salam UI bersama FSLDK menyampaikan GUGATAN atas dasar pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Di mana HAM ini dijamin secara hukum dan konstitusi menurut Undang-undang (UU) nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Oleh sebab itu, kami menyatakan tuntutan.

Larangan tersebut hanya membuat perempuan berjilbab bersembunyi dari masyarakat. Dan sayangnya, masyarakat juga menginginkan itu.

Kapolri, sebut Cholil, tidak punya kapasitas dalam menyatakan soal berdosa atau tidak berdosa. Kapolri bukan Ulama.

Sepanjang aturan masih tidak memperkenankan pemakaian jilbab, Kapolri meminta agar anggota polwan tetap mematuhi aturan yang ada.

Faktanya, banyak pejabat badan sepak bola tersebut yang notabene bukan beragama Islam. Berbeda dengan para pejabat Polri yang di KTP nya menuliskan Islam