Topic Archives: dukung polwan berjilbab

“Karakter kepemimpinan dan manajemen Kapolri benar-benar diuji di sini. Belum seumur jagung statemennya sudah berubah. Yang tadinya membolehkan jilbab bagi Polwan, tiba-tiba berubah menjadi menundanya,”ujar Raihan.

Dalam kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri, Komisi III mendukung langkah Kapolri untuk memberikan kesempatan kepada Polwan yang ingin mengenakan jilbab.

Timur juga diminta merevisi Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol Skep/702/IX/2005 tentang penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri yang tidak bisa memakai jilbab

Model pemakaian jilbab pun kini semakin berkembang, sehingga bisa dipilih bahan dan bentuknya, yang tidak menganggu kerja yang aktif bagi seorang polwan.

Masukan desain itu, kata Muzzammil, rencananya akan dijadikan pedoman peraturan Kapolri tentang seragam Polwan muslimah yang ingin mengenakan jilbab.

Alasan yang pernah diungkapkan sebagai salah satu sebab penolakan penggunaan jilbab di kalangan Polri dan PNS Polri adalah kekhawatiran adanya gangguan terhadap kinerja Polri.

Pengurus Pusat Majelis Agama Budha Theravada Indonesia, Romo Sumedho mengatakan pihaknya tidak merasakan keberatan jika ada polwan muslim yang mengenakan jilbab

Pelarangan jilbab adalah bentuk pelanggaran UU dan melawan semangat ke Bhineka Tunggal Ika, selain itu melanggar Hak Asasi Manusia. Institusi kepolisian seharusnya memberikan contoh bagaimana memberikan kebebasan beragama yang merupakan hak setiap warga negara Indonesia.

Menurut Jimly, semestinya sangat mudah bagi Polri untuk mengakomodir usulan dari para Polwan dan masyarakat agar diperbolehkan mengenakan seragam berjilbab.

Kami sebenarnya berpendapat ormas-ormas Islam bahwa kalau di Inggris saja diperbolehkan, masa di kita dilarang.