Arsip Kata Kunci: syariah

Namun dalam praktiknya, bukti empiris menunjukkan bahwa mayoritas auditor syariah di LKS kurang berpengalaman dan tidak memiliki kualifikasi profesional yang baik. Mereka yang memiliki pengetahuan akuntansi cenderung tidak memiliki pengetahuan syari’at dan sebaliknya. Mengingat pentingnya peran auditor syariah terhadap peningkatan integritas perusahaan maka hendaknya auditor syariah lebih aktif untuk meningkatkan skill akuntansi/keuangan, ekonomi maupun pengetahuan di bidang syari’at/hukum.

Lalu, bagaimana dengan DPS di Indonesia? Apakah diperlukan pengajuan model DPS kembali? Atau memperbaiki yang ada? Saat ini, DPS di Indonesia minim sekali yang mengerti masalah akuntansi (audit), sedangkan Auditor minim pengetahuannya tentang syariah, sehingga saat ini Auditor dan DPS masih bekerjasama untuk proses audit LKS. Alangkah lebih baik jika Auditor menguasai ilmu syariah, dan DPS juga mengusai ilmu audit agar LKS terus mengalami pertumbuhan yang baik tiap tahunnya.

Opini ini memberikan gambaran tentang isu-isu terkini tentang kompetensi auditor syariah di Negara-negara muslim dan beberapa temuan mengenai pengetahuan untuk audit syariah yang belum mapan. Karena audit syariah saat ini masih dilakukan oleh auditor internal, sebagian besar auditor syariah di bank syariah tidak memiliki pengalaman dan belum professional atau tidak memiliki kualifikasi akademis baik di perbankan syariah.

kelemahan dari tata kelola praktik syariah saat ini adalah dibatasinya kewenangan anggota komite syariah yang hanya bisa memberikan persetujuan terhadap produk entitas. Tidak efektifnya tata kelola syariah ini akan bisa diselesaikan jika kewenangan anggota komite syariah ini ditingkatkan dan LKS membuat sebuah lingkungan kerja, dimana anggota komite syariah diperbolehkan untuk aktif terlibat dalam pemantauan dan pengawasan operasi lembaga keuangan Islam. Selain itu, harus ada kebijakan terkait anggota komite syariah yang akan dituntut ketika melanggar kontrak dan lalai dalam kinerjanya. Maka tata kelola syariah ini penting untuk diungkapkan minimal sama seperti pengungkapan tata kelola konvensional, dimana keterangan tentang temuan syariah review dan audit syariah dimasukan ke dalam laporan tahunan.

Lembaga keuangan syariah memliki tugas untuk memastikan apakah kepatuhan syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di seluruh aspeknya. Baik dari produk, instrumen, operasi, maupun praktik dan manajemen yang akan dicapai dengan melakukan pembentukan kerangka tata kelola syariah yang tepat (Miskam, 2013).

Oleh Karena itu, untuk dapat meningkatkan kualitas pengawasan syariah, perlu terlibatnya bagian lain baik itu pengawasan internal maupun eksternal dalam membantu Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan; pelatihan up-to-date secara terus-menerus; dibuatnya konsep kurikulum jenjang pendidikan keuangan islam kontemporer yang memadai......

Begitu pentingnya sebuah pengawasan syariah, selain internal SDM di Lembaga Keuangan Syariah yang menjaga inti syariah itu sendiri maka perlu adanya pihak eksternal yang membantu mengawasi. Dan itu semua akan berdampak pada kualitas output dari masing-masing Lembaga Keuangan Syariah yang menerapkan pengawasan tersebut.

Dari berbagai usulan atas model Dewan Pengawas Syariah dapat disimpulkan bahwa idealnya anggota Dewan Pengawas Syariah menguasai ilmu fiqh dan juga akuntansi. Namun, salah satu kelemahannya adalah masih minimnya orang yang menguasai dua bidang tersebut, maka untuk solusi terbaik adalah adanya kerjasama antara auditor dan Dewan Pengawas Syariah. untuk di Indonesia sendiri pun peran dari auditor untuk entitas syariah masih dipegang oleh Dewan Pengawas Syariah, dan ini menjadi peluang tersendiri untuk mahasiswa dan lulusan akuntansi syariah untuk dapat mengambil peluang tersebut.

Oleh karena itu, dalam usahanya untuk menjamin kegiatan perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah, para ulama membentuk Syariah Supervisory Boards (SSBs), di Indonesia dikenal dengan istilah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Peran utama SSBs secara umum adalah memastikan bahwa jasa dan instrumen yang ditawarkan institusi keuangan syariah sesuai dengan aturan syariah. Yang mana merupakan syarat utama untuk semua institusi keuangan syariah.

Kemudian yang menjadi persyaratan dalam Pendirian Perbankan Syariah yaitu dengan membentuk SSB yang terdiri dari 3-7 orang dari para ahli syariah (fiqh Muamalah). Dimana fungsi SSB sendiri adalah berpartisipasi dalam membentuk dan menyetujui produk Bank Syariah, yang mana akan ditinjau dari transaksi dan diputuskan sesuai dengan syariah. Akan tetapi Bank Sentral Yaman tidak mengeluarkan peraturan yang jelas terkait isu-isu SSB, hingga syarat untuk mempertahankan Indepensi SSB itu sendiri.